DPR Usul Tim Tinjau Mimika, Hoaks Erupsi Semeru Merebak

Di tengah meningkatnya sorotan terhadap pengelolaan lingkungan dan keakuratan informasi publik, dua peristiwa berbeda muncul bersamaan: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan pembentukan tim investigasi ke Mimika, sementara di dunia maya beredar video menyesatkan tentang erupsi Gunung Semeru. Anggota Komisi IV DPR Robert Joppy Kardinal mendorong peninjauan langsung kondisi Kabupaten Mimika untuk memastikan tata kelola sumber daya alam berjalan sesuai aturan. Di sisi lain, Badan Geologi mengklarifikasi bahwa potongan gambar yang viral di media sosial merupakan disinformasi yang memanipulasi rekaman lama, bukan kejadian terkini.

Inisiatif DPR: Menyisir Fakta di Mimika

Robert Joppy Kardinal, politisi asal Papua yang duduk di Komisi IV DPR, mengusulkan tim khusus untuk meninjau langsung kondisi di Mimika. Komisi IV membawahi bidang pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan, sehingga isu di Mimika—yang dikenal sebagai lokasi operasi tambang terbesar di Indonesia—sangat relevan. Sebagai wakil rakyat yang memahami betul dinamika Papua, Robert menyatakan, “Kami ingin melihat di lapangan, bukan sekadar laporan di atas kertas. Ada banyak laporan masyarakat yang harus kami verifikasi,” dalam keterangan resminya (Istimewa).

“Kami ingin melihat di lapangan, bukan sekadar laporan di atas kertas. Ada banyak laporan masyarakat yang harus kami verifikasi.” – Robert Joppy Kardinal

Usulan ini muncul di tengah beragam keluhan warga tentang dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas pertambangan. Data Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 18 titik sedimentasi tinggi di sepanjang Sungai Ajkwa yang diduga akibat limbah tambang. Namun, PT Freeport Indonesia menyatakan telah mengelola tailing sesuai standar global. Tim peninjau DPR diharapkan dapat menjembatani silang pendapat ini, melibatkan pemangku adat dan akademisi agar rekomendasi yang dihasilkan objektif dan berkeadilan.

Hoaks Semeru: Ketika Visual Lama Diputar Ulang

Di sisi lain, kanal YouTube “Bencana Populer” mengunggah video dramatis letusan Gunung Semeru yang disertai narasi seolah-olah peristiwa baru terjadi. Faktanya, rekaman tersebut adalah dokumentasi erupsi 4 Desember 2022 yang sudah ditangani otoritas. Erupsi saat itu memang dahsyat, menewaskan 70 orang dan memaksa ribuan warga mengungsi, namun kondisi saat ini jauh berbeda. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menegaskan, status Semeru tetap Waspada (Level II) tanpa aktivitas menonjol pada pekan ini. PVMBG menyesalkan beredarnya potongan gambar lama: “Potongan gambar itu menyesatkan, bisa memicu kepanikan,” tegas Kepala PVMBG dalam klarifikasi resmi (Liputan6.com/Dok Ist).

“Potongan gambar itu menyesatkan, bisa memicu kepanikan.” – PVMBG

Kejadian ini menambah daftar panjang hoaks bencana yang beredar di Tanah Air. Sepanjang 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat lebih dari 2.400 konten bencana palsu tersebar di platform digital, merugikan proses evakuasi dan psikologis warga. Masyarakat diminta hanya mengandalkan sumber resmi magma.esdm.go.id dan inarisk.bnpb.go.id untuk informasi kebencanaan.

Benang Merah: Pengawasan dan Validasi Informasi

Meski tampak berbeda, usulan tim ke Mimika dan penyangkalan hoaks Semeru sama-sama menyoroti kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat dan akuntabilitas pengelolaan lingkungan. Di Mimika, absennya data lapangan yang tepercaya membuat opini publik terbelah antara industri dan pelestarian alam. Di Semeru, celah verifikasi dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab untuk menyebar kekacauan. Kolaborasi antara lembaga legislatif, pemerintah, dan warga menjadi kunci. “DPR mendorong transparansi; masyarakat butuh literasi digital untuk memilah informasi,” kata pengamat tata kelola.

Berikut perbandingan singkat kedua isu:

Inisiatif DPR di Mimika diharapkan menjadi contoh nyata pengawasan yang proaktif, sementara kasus hoaks Semeru menjadi pengingat bahwa kewaspadaan publik harus terus diasah. Keduanya mengajarkan bahwa transparansi dan kebenaran adalah fondasi kokoh bagi masyarakat yang tangguh menghadapi tantangan lingkungan maupun informasi.