Ratusan ASN Dipecat, Jarak Tempat Kerja Jadi Alasan Utama

Jakarta – Gelombang pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mencuat dalam laporan terbaru Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sepanjang periode 2025-2026, sedikitnya ratusan ASN di berbagai instansi pusat dan daerah harus kehilangan status kepegawaiannya. Ironisnya, alasan pemecatan bukan semata-mata pelanggaran berat seperti korupsi, melainkan masalah klasik yang berurat akar: bolos kerja. Temuan ini membuka lembaran baru tentang dilema struktural yang dihadapi para pelayan publik.

Lima Penyebab Bolos Kerja yang Mengarah ke Pemecatan

Riset internal pemerintah mengidentifikasi lima alasan dominan yang membuat ASN memilih mangkir dari kewajiban. Pertama, jarak tempat kerja yang terlalu jauh dari domisili. Kedua, masalah ekonomi yang mendorong ASN mencari penghasilan tambahan di luar jam kerja hingga mengabaikan tugas utama. Ketiga, kurangnya pengawasan dan sanksi tegas di unit kerja. Keempat, beban kerja yang tidak merata, menciptakan kejenuhan dan sikap apatis. Kelima, masalah kesehatan fisik dan mental yang tidak tertangani. Dari kelima faktor ini, jarak dan ekonomi menjadi biang keladi yang paling banyak dikeluhkan.

“Banyak ASN yang rumahnya di pinggiran kota seperti Bogor atau Tangerang harus menempuh perjalanan 3-4 jam sekali jalan. Akibatnya, mereka sering terlambat atau memilih tidak masuk sama sekali,” jelas Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta dalam wawancara eksklusif.

Data Dinas Perhubungan DKI mencatat, rata-rata waktu tempuh komuter dari wilayah penyangga ke pusat pemerintahan bisa mencapai 2,5 jam pada jam sibuk. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan transportasi publik yang terintegrasi. Alhasil, absensi menjadi korban.

Dilema Ekonomi: Gaji Tak Cukup, Kerja Sampingan Jadi Prioritas

Di sisi lain, tekanan ekonomi rumah tangga memaksa sebagian ASN mengambil pekerjaan sampingan. Seorang staf administrasi di salah satu kementerian, yang meminta namanya dirahasiakan, mengaku terpaksa berjualan daring untuk menutupi kebutuhan anak sekolah. “Gaji pokok ASN golongan rendah hanya cukup untuk bayar kontrakan dan listrik. Saya harus tambahan, dan kadang jualan sampai subuh bikin paginya susah bangun,” tuturnya lirih. Ironi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan ASN, terutama di level pelaksana, masih jauh dari kata layak.

Meskipun alasan ekonomi tampak manusiawi, aturan disiplin pegawai tetap menjadi pedang bermata dua. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS menegaskan bahwa ketidakhadiran tanpa keterangan sah selama 5 hari kerja berturut-turut sudah bisa berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat. Tak ada ampun bagi akumulasi bolos meski motifnya untuk bertahan hidup.

Peran Lingkungan Kerja dan Kesehatan Mental

Dua faktor lain, pengawasan lemah dan beban kerja timpang, sering luput dari sorotan. Peneliti kebijakan publik dari Lembaga Administrasi Negara, Dr. Sari Murni, menuturkan bahwa di banyak satuan kerja, budaya absensi longgar menjadi celah kronis. “Ada kantor yang kepala bagiannya sendiri jarang masuk, bagaimana mau menegur staf? Ini soal keteladanan dan sistem pengawasan yang harus dibenahi dari hulu,” ujarnya. Di saat yang sama, sejumlah ASN mengeluhkan pekerjaan administratif yang menumpuk di beberapa orang, sementara yang lain nyaris tanpa tugas berarti.

Adapun masalah kesehatan, khususnya kesehatan mental, kian mendapat perhatian. Stres akibat kemacetan, tekanan kerja, dan ketidakpastian karier membuat tidak sedikit ASN mengalami burnout yang berujung pada ketidakhadiran rutin. Namun, minimnya konselor atau unit psikologi di instansi pemerintah membuat masalah ini sering dianggap sebagai pembangkangan belaka.

Implikasi dan Upaya Perbaikan

Pemecatan massal ini tentu berdampak pada kinerja pelayanan publik. Kekosongan jabatan mendadak memaksa instansi mencari pengganti cepat yang tidak jarang kurang kompeten. Sebagai respons, pemerintah berencana menerapkan beberapa langkah korektif: peningkatan tunjangan kinerja berbasis kehadiran, penyediaan mess atau hunian dinas untuk ASN di kawasan padat, serta penegakan sistem fingerprint digital yang terhubung langsung ke Badan Kepegawaian Nasional.

Selain itu, wacana fleksibilitas kerja seperti flexible working arrangement mulai dipertimbangkan untuk instansi tertentu. Namun, hal ini masih terbentur aturan baku tentang jam kerja ASN. Sementara itu, konseling dan program kesejahteraan mental mulai digalakkan di beberapa kementerian percontohan. Semua upaya ini diharapkan mampu menekan angka bolos dan pemecatan yang tidak produktif bagi birokrasi.

Fenomena ratusan ASN dipecat bukan sekadar statistik disiplin. Ini adalah cermin persoalan struktural yang memadukan tata kota, ekonomi, dan manajemen SDM. Jika akar masalah tidak dibenahi, gelombang pemecatan berikutnya hanya tinggal menunggu waktu.