Purbaya Tolak Perpanjang Tenor Penempatan Dana SAL di Bank Himbara

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak usulan perpanjangan jangka waktu penitipan Saldo Anggaran Lebih (SAL) kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Keputusan ini disampaikan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (11/5/2026), menandai sikap tegas Kementerian Keuangan terhadap pengelolaan dana negara yang lebih disiplin dan akuntabel.

Penolakan ini mengejutkan sejumlah kalangan perbankan, mengingat selama ini Himbara menjadi mitra utama pemerintah dalam menampung dana SAL yang mencapai ratusan triliun rupiah. Data Direktorat Jenderal Perbendaharaan menunjukkan per Maret 2026, total SAL yang ditempatkan di perbankan nasional mencapai Rp 342,7 triliun, dengan porsi terbesar berada di bank-bank BUMN.

Dasar Hukum dan Regulasi SAL

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 234/PMK.05/2019, SAL didefinisikan sebagai akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun-tahun sebelumnya yang ditempatkan dalam bentuk giro, deposito, dan instrumen keuangan lainnya di Bank Indonesia serta bank umum. Pengelolaan dana ini harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, likuiditas, dan optimalisasi imbal hasil.

"Mekanisme penempatan SAL yang berlaku saat ini sudah memadai. Tidak ada urgensi untuk mengubah tenor yang ada. Kami tidak akan memperpanjang,"

Penegasan dari Purbaya tersebut sekaligus merespons aspirasi sejumlah bank pelat merah yang menginginkan kepastian tenor lebih panjang guna memperkuat struktur pendanaan jangka menengah mereka. Namun demikian, Menteri Keuangan menilai perpanjangan tenor justru berpotensi menimbulkan risiko likuiditas bagi pemerintah, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan kebutuhan belanja yang bersifat mendesak.

Implikasi terhadap Likuiditas Perbankan

Keputusan ini memiliki implikasi langsung terhadap manajemen likuiditas bank-bank Himbara, yaitu:

• PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang selama ini mengelola porsi terbesar dana SAL
• PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai penyalur kredit UMKM terbesar
• PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan portofolio kredit korporasi signifikan
• PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang bergantung pada pendanaan stabil untuk kredit perumahan

Tanpa perpanjangan tenor, bank-bank tersebut harus menyesuaikan strategi pendanaannya, termasuk potensi peningkatan penerbitan surat berharga, deposito berjangka, atau optimalisasi dana pihak ketiga ritel yang memiliki biaya dana lebih tinggi. Analis memperkirakan tekanan pada net interest margin (NIM) dapat meningkat sebesar 10–15 basis poin jika bank harus mengganti dana SAL dengan sumber pendanaan alternatif.

Arah Kebijakan Fiskal 2026

Sikap Purbaya ini sejalan dengan arahan Presiden tentang konsolidasi fiskal dan penguatan ketahanan APBN. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah menargetkan defisit anggaran maksimal 2,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menurun dari realisasi 2025 yang mencapai 2,58 persen. Pengetatan pengelolaan SAL menjadi salah satu instrumen untuk memastikan ketersediaan dana dalam menghadapi risiko fiskal, termasuk potensi perlambatan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas.

Selain itu, Kementerian Keuangan tengah mengkaji diversifikasi instrumen penempatan SAL, termasuk kemungkinan penempatan langsung pada surat berharga negara (SBN) jangka pendek untuk optimalisasi imbal hasil tanpa mengorbankan likuiditas. Langkah ini dinilai lebih efisien secara fiskal karena mengurangi perantara perbankan dan potensi spread negatif antara imbal hasil penempatan dengan biaya penerbitan utang pemerintah.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Himbara belum memberikan pernyataan resmi menanggapi keputusan Menteri Keuangan tersebut.