Purbaya Taruh 'Mata-mata' Awasi Dapur MBG: Nggak Benar Bakal Ditutup!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah konkret untuk memperketat pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui strategi ini, ia berencana menempatkan jaringan pengawas di tingkat daerah untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan setiap rupiah anggaran program dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Rencana pengawasan intensif tersebut direncanakan sudah mulai berjalan pekan depan, menandai komitmen kuat Kementerian Keuangan dalam menjaga transparansi penyaluran dana publik.

Langkah ini muncul usai Purbaya menerima kunjungan Kepala BGN Nanik S Deyang di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Kamis (25/6/2026). Dalam pertemuan bilateral tersebut, Nanik meminta dukungan teknis dan administratif dari pihak keuangan negara untuk mengawasi rantai pengelolaan dana di dapur-dapur MBG yang telah beroperasi di berbagai wilayah. Purbaya menyambut positif permintaan tersebut dan langsung menyiapkan skema monitoring dengan melibatkan aparat di daerah.

"Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya," kata Purbaya saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa kehadiran pegawai daerah sebagai 'mata-mata' di lapangan akan memberikan jaminan bahwa seluruh aktivitas keuangan SPPG berada dalam koridor yang benar. Ia menegaskan, dapur MBG yang kedapatan tidak sesuai prosedur atau tidak benar dalam tata kelolanya akan langsung ditutup tanpa kompromi. Sistem pemantauan berkala ini dirancang untuk mendeteksi dini adanya potensi penyimpangan, kebocoran anggaran, maupun ketidakefisienan operasional sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih serius.

Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi pengelola yang lalai, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap program strategis nasional ini. Dengan adanya kontrol langsung dari jaringan Kementerian Keuangan di daerah, pemerintah optimistis target penyaluran gizi bagi masyarakat dapat tercapai secara optimal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip akuntabilitas. Lurusin.com melaporkan, langkah tegas ini sekaligus menjadi pembuktian bahwa pemerintah tidak main-main dalam mengawal anggaran program MBG yang menjadi prioritas utama pemerintahan saat ini.