Prabowo: Tak Ada Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Kepastian Hukum

Lurusin.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil dan konsisten merupakan fondasi mutlak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pidato virtual pada Peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Rabu (1/7/2026), ia menyampaikan pesan tegas kepada seluruh jajaran pemerintahan dan aparat keamanan bahwa stabilitas, keamanan, dan kepastian hukum adalah pilar tak terpisahkan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Di hadapan ribuan anggota Polri serta tamu undangan yang mengikuti secara daring, Presiden menyoroti kaitan erat antara kepastian hukum dan iklim investasi. Tanpa jaminan hukum yang jelas, para investor akan ragu menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, Prabowo menekankan pentingnya menciptakan rasa aman dan adil bagi setiap pelaku ekonomi.

“Tak mungkin ada pertumbuhan ekonomi dan investasi tanpa kepastian hukum, tidak mungkin ada keadilan tanpa pemerintah yang bersih dan pemerintah yang penuh dengan korupsi,”

tegas Prabowo dalam pidatonya. Kutipan ini langsung menjadi sorotan karena secara gamblang mengaitkan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan pembangunan ekonomi.

Kepastian Hukum Jadi Kunci Daya Saing

Presiden menjelaskan bahwa ketidakpastian regulasi selama ini sering menjadi hambatan utama bagi Indonesia dalam bersaing menarik investasi global. Laporan dari berbagai lembaga internasional menempatkan faktor kepastian hukum sebagai penentu peringkat kemudahan berusaha. Oleh karena itu, komitmen pemerintah untuk menyederhanakan regulasi sekaligus menjaga integritas penegakannya menjadi sangat krusial.

“Tanpa stabilitas tidak akan ada kemakmuran, tanpa keamanan tidak mungkin ada pembangunan,” tambah Prabowo, menandaskan bahwa seluruh elemen bangsa harus bahu-membahu menciptakan lingkungan yang kondusif.

Pemerintahan Bersih untuk Keadilan

Lebih lanjut, Presiden menaruh perhatian besar pada pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih. Menurutnya, tidak mungkin keadilan bisa ditegakkan jika pemerintah sendiri terjebak dalam praktik korupsi. Ia menyerukan agar setiap aparatur negara bekerja dengan integritas tinggi, sehingga kepercayaan publik kembali tumbuh dan iklim ekonomi membaik.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ini diharapkan menjadi momentum penguatan profesionalisme Polri sekaligus perekat sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Dengan kepastian hukum yang kokoh, Indonesia optimistis bisa memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, merata, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi besar pemerintahan Prabowo.