Pimpinan DPR Bertemu Aliansi Guru, Bahas Kesejahteraan Tenaga Kependidikan

JAKARTA — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menggelar pertemuan resmi dengan Forum Aliansi Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (10/7/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Delegasi Gedung Nusantara III ini bertujuan untuk mendengar aspirasi para guru terkait isu kesejahteraan, kepastian status, dan kualitas pendidikan nasional.

Lima Tuntutan Utama Aliansi Guru

Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI bersama para wakil ketua, aliansi guru menyampaikan lima tuntutan utama yang dianggap mendesak. Tuntutan tersebut antara lain: percepatan pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) tanpa tes, pencabutan sistem single salary yang dinilai tidak adil bagi daerah, peningkatan anggaran pendidikan minimal 25 persen dari APBN, jaminan kesehatan menyeluruh bagi guru swasta, serta penghentian kriminalisasi terhadap guru dalam kasus-kasus disiplin ringan.

"Kami datang membawa suara lebih dari 1,2 juta guru honorer di seluruh Indonesia yang masih belum mendapat kejelasan status. Sudah terlalu lama kami menanti realisasi janji pemerintah," tegas Ketua Forum Aliansi Guru, Slamet Riyadi, di hadapan pimpinan DPR.

Tanggapan DPR dan Rencana Tindak Lanjut

Menanggapi tuntutan itu, Ketua DPR menyatakan komitmen untuk segera menindaklanjuti melalui mekanisme yang ada. Ia menegaskan akan memanggil Menteri Pendidikan, Menteri Keuangan, dan Menteri PAN-RB dalam rapat kerja gabungan untuk membahas solusi komprehensif. DPR juga berjanji akan memasukkan isu guru honorer dalam revisi Undang-Undang ASN yang sedang dibahas di Komisi X.

Namun, pihak DPR mengingatkan bahwa pengangkatan massal guru menjadi ASN memerlukan pertimbangan fiskal yang matang. Rasio guru-siswa dan distribusi tenaga pendidik antar daerah juga menjadi kendala tersendiri yang harus dipecahkan tanpa mengorbankan mutu pendidikan. Pimpinan DPR membentuk tim kecil yang terdiri dari perwakilan aliansi guru, eksekutif, dan anggota dewan untuk merumuskan peta jalan penyelesaian dalam waktu tiga bulan ke depan.

Dinamika di Luar Gedung DPR

Sementara pertemuan berlangsung di dalam, ribuan guru dari berbagai daerah yang tergabung dalam aliansi menggelar aksi damai di depan Gerbang Utama DPR. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Guru Bukan Alat Politik" dan "Stop Krisis Guru, Masa Depan Bangsa Taruhannya". Aparat keamanan dari Polri dan Satpol PP disiagakan untuk mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif. Lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto sempat tersendat namun berangsur normal setelah pengalihan arus oleh petugas kepolisian.

• Jumlah guru honorer yang diwakili: 1,2 juta orang
• Lima tuntutan utama: status ASN, hapus single salary, anggaran pendidikan 25%, jaminan kesehatan guru swasta, stop kriminalisasi
• Batas waktu penyelesaian: tiga bulan oleh tim kecil

Pandangan Pengamat Pendidikan

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Dr. Retno Listyarti, menilai pertemuan ini sebagai langkah positif membuka dialog. Namun ia mengingatkan agar janji tidak hanya menjadi political gesture menjelang tahun politik. "Masalah guru adalah masalah struktural. Tanpa perbaikan di tingkat daerah dan transparansi anggaran, aspirasi guru hanya akan berputar-putar di Senayan," ujarnya saat dihubungi terpisah. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi guru agar kenaikan kesejahteraan selaras dengan mutu pengajaran.

DPR berjanji akan mengawal komitmen ini hingga tuntas. Rapat lanjutan direncanakan digelar pekan depan dengan mengundang kementerian terkait. Sementara itu, aliansi guru menyatakan akan terus memantau perkembangan sambil mempertimbangkan langkah advokasi berikutnya jika tuntutan tidak dipenuhi.