PGRI Apresiasi Perhatian Prabowo, Harap Ada Peningkatan Gaji Guru

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyampaikan keprihatinannya terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan guru dan aparatur sipil negara (ASN). Dalam pernyataan terbarunya, Prabowo menyalahkan praktik korupsi dan pencurian uang negara yang masih marak sebagai penyebab utama minimnya anggaran untuk menggaji tenaga pendidik dan birokrat. Pengakuan tersebut langsung direspons positif oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi, dalam perbincangan dengan Lurusin.com, Kamis (25/6/2026), menyampaikan apresiasi atas kejujuran kepala negara tersebut. Menurutnya, pengakuan terbuka dari Presiden merupakan langkah awal yang baik untuk membangun kesadaran bersama terhadap persoalan mendasar di sektor pendidikan.

"Terima kasih kalau Presiden mengakui bahwa guru itu kurang, memang kenyataannya itu sangat kurang. Jadi terima kasih atas keterusterangannya dan kami berharap bahwa tata kelola pendidikan, efisiensi, dan lain sebagainya itu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru," kata Unifah kepada Lurusin.com.

Unifah menekankan bahwa pengakuan tersebut harus segera diikuti dengan tindakan konkret. Ia meminta pemerintah untuk memprioritaskan perbaikan tata kelola dan efisiensi anggaran di Kementerian Pendidikan agar dana yang ada benar-benar tersalurkan untuk kepentingan guru, bukan sekadar pos-pos administratif yang selama ini kerap dituding boros.

"Harapan kami sederhana: birokrasi yang efisien, potongan-potongan yang tidak perlu dihapus, dan hasil penghematan itu langsung dirasakan oleh para guru di lapangan," ujarnya.

Pernyataan Prabowo mengenai pencurian uang negara yang merugikan guru ini muncul di tengah diskusi mengenai besaran dana transfer ke daerah yang diprediksi akan melonjak hingga Rp600 triliun pada tahun 2027. Angka ini sebelumnya diungkapkan oleh politisi PDIP Aria Bima dan menjadi sorotan karena seharusnya daerah memiliki cukup dana untuk memenuhi kesejahteraan guru yang menjadi tanggungan pemerintah daerah. Namun, realitas di lapangan seringkali berbeda, dengan banyak guru honorer masih menerima upah jauh di bawah standar layak.

PGRI sebagai organisasi profesi guru terbesar di Indonesia berharap momentum keterusterangan Prabowo ini menjadi titik balik kebijakan. Berdasarkan data internal PGRI, masih terdapat ratusan ribu guru honorer dengan pendapatan di bawah dua juta rupiah per bulan—sebuah ironi di tengah negara yang terus menyuarakan pentingnya pendidikan berkualitas.

Pemerintah sendiri dalam berbagai kesempatan menyatakan komitmen untuk menaikkan alokasi anggaran pendidikan, termasuk rencana pemberian tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil. Akan tetapi, realisasinya sering terkendala kebocoran dana yang disinggung Presiden.

"Kami menaruh harapan besar pada Pak Prabowo. Kalau beliau sudah jujur mengatakan uang negara dicuri, maka langkah selanjutnya tentu memberantas pencuri itu dan mengembalikan hak kami," tegas Unifah menutup perbincangan dengan Lurusin.com.

Dukungan terhadap pengakuan Presiden ini juga berdatangan dari berbagai kalangan pendidik di daerah. Mereka menilai kejujuran pemimpin negara dapat membuka jalan bagi transparansi pengelolaan dana pendidikan yang lebih baik ke depannya.