Pemukiman Bantaran Rel Kereta Meningkat, Kemiskinan Capai 9,57 Persen

JAKARTA — Keberadaan pemukiman liar di sepanjang bantaran rel kereta api di berbagai kota besar Indonesia kembali menjadi sorotan. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin dibandingkan Maret 2022. Angka ini menjadi latar belakang yang menjelaskan mengapa kantong-kantong permukiman informal terus bermunculan di lahan-lahan marginal, termasuk di sisi rel kereta api yang notabene merupakan zona terlarang untuk hunian.

Lanskap Kehidupan di Tepi Rel

Di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Semarang, pemandangan rumah-rumah semi permanen yang berhimpitan dengan jalur kereta api sudah menjadi bagian dari wajah urbanisasi Indonesia. Rumah-rumah berdinding tripleks, seng, dan anyaman bambu itu berdiri hanya berjarak kurang dari satu meter dari rel yang setiap hari dilintasi kereta api. Suara deru dan getaran kereta menjadi irama keseharian yang telah mereka anggap biasa.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sebagian besar penghuni pemukiman bantaran rel bekerja di sektor informal — pemulung, pedagang kaki lima, buruh harian, tukang parkir, dan pengayuh becak. Mereka memilih tinggal di area terlarang tersebut karena tidak memiliki alternatif hunian yang terjangkau di tengah kota yang semakin mahal.

Kronologi Pertumbuhan Pemukiman Ilegal

1. Awal 1990-an: Urbanisasi massal pasca-booming industri mendorong gelombang migran mencari kerja di kota besar. Lahan kosong di bantaran rel mulai diokupasi secara informal.
2. 1998-2000: Krisis moneter memperparah kondisi ekonomi. Banyak pekerja formal yang kehilangan pekerjaan beralih ke sektor informal dan menempati lahan-lahan ilegal termasuk bantaran rel.
3. 2010-2015: Program normalisasi dan penertiban oleh PT KAI dan pemerintah daerah mulai digencarkan, namun banyak penghuni kembali setelah relokasi karena ketiadaan solusi hunian berkelanjutan.
4. 2018-2022: Pandemi COVID-19 mendorong lonjakan angka kemiskinan. Data BPS menunjukkan peningkatan kemiskinan dari 9,22 persen (2019) menjadi 10,19 persen (September 2020), sebelum sedikit melandai ke 9,57 persen pada September 2022.
5. 2023-sekarang: Meski angka kemiskinan menunjukkan tren perbaikan di atas kertas, pemukiman bantaran rel tetap padat. PT KAPI terus melakukan upaya sterilisasi jalur demi keselamatan perjalanan kereta api.

Risiko yang Mengintai Setiap Hari

Tinggal di bantaran rel bukan tanpa konsekuensi. Data dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mencatat bahwa sepanjang 2021-2022 terjadi puluhan insiden kecelakaan yang melibatkan warga di sekitar rel. Anak-anak yang bermain di jalur kereta, orang dewasa yang menyeberang tanpa palang pintu, hingga rumah yang tersambar rangkaian kereta menjadi tragedi berulang yang terus memakan korban jiwa.

"Kami sudah berkali-kali memberikan sosialisasi dan peringatan. Namun, persoalan ini bukan sekadar tentang pelanggaran aturan, melainkan tentang kemiskinan struktural yang belum terselesaikan," ujar seorang pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan yang enggan disebutkan namanya.

Selain risiko kecelakaan, sanitasi di pemukiman bantaran rel juga sangat memprihatinkan. Akses air bersih terbatas, fasilitas MCK minim, dan sampah menumpuk di sepanjang jalur rel. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan rentan terhadap penyebaran penyakit menular seperti diare, demam berdarah, dan ISPA.

Upaya Pemerintah dan Tantangan di Lapangan

Pemerintah melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya penertiban dan relokasi. Program bedah kampung, pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), hingga pemberian bantuan sosial menjadi instrumen yang digunakan untuk mengurangi permukiman liar di bantaran rel.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan kompleksitas yang tinggi. Banyak warga yang telah direlokasi ke rusunawa justru kembali ke bantaran rel karena lokasi rusun yang jauh dari tempat mencari nafkah. Selain itu, biaya sewa dan administrasi — meskipun disubsidi — masih dianggap memberatkan bagi keluarga dengan penghasilan tidak tetap.

• Jumlah penduduk miskin perkotaan pada September 2022 mencapai 11,82 juta jiwa, turun tipis dari 11,98 juta jiwa pada Maret 2022, namun tetap menjadi tekanan besar terhadap ketersediaan hunian layak.
• Garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547 per kapita per bulan, yang berarti masih banyak keluarga tidak mampu mengakses hunian formal.
• Kesenjangan urban-rural: Kemiskinan di perkotaan (7,53 persen) lebih rendah dibanding pedesaan (12,36 persen), namun tekanan harga tanah di kota jauh lebih tinggi sehingga mendorong maraknya permukiman informal.

Harapan dan Solusi Jangka Panjang

Para pengamat perkotaan menilai bahwa penyelesaian masalah pemukiman bantaran rel memerlukan pendekatan multi-sektor yang mengintegrasikan kebijakan perumahan, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial. Revitalisasi kawasan sekitar rel menjadi ruang terbuka hijau dan jalur transportasi yang aman harus dibarengi dengan penyediaan hunian vertikal yang terjangkau di lokasi strategis.

Sementara itu, bagi para penghuni bantaran rel, kehidupan terus berjalan di antara deru kereta dan ketidakpastian masa depan. Mereka berharap ada solusi yang benar-benar memanusiakan — bukan sekadar penggusuran tanpa alternatif yang layak. Hingga kebijakan yang komprehensif terwujud, potret pemukiman di bantaran rel akan tetap menjadi cermin dari ketimpangan sosial yang belum terselesaikan di negeri ini.