## Pemerintah Sepakat Kebut Pemulihan Akses Jalan-Jembatan di Bener Meriah

Jakarta, Lurusin.com — Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bener Meriah menutup rangkaian rapat koordinasi dengan satu suara bulat: percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana hidrometeorologi harus segera diwujudkan. Kesepakatan yang dihasilkan di Aula Pendopo Bupati Bener Meriah, Aceh, itu menegaskan komitmen bersama untuk memulihkan konektivitas wilayah yang sempat terputus akibat terjangan bencana. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang hadir selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, menegaskan bahwa akses jalan dan jembatan menjadi prioritas mutlak. “Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Mobilitas warga, distribusi logistik, serta pemulihan ekonomi lokal bergantung pada jalur penghubung yang aman dan layak,” ujar Tito usai memimpin rapat tersebut. Laporan media kami mengonfirmasi bahwa sejumlah ruas vital yang rusak berat akan segera masuk tahap pengerjaan fisik dalam waktu dekat. Rapat itu sendiri dihadiri oleh jajaran pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, aparat TNI dan Polri, perwakilan Kejaksaan, serta para tokoh masyarakat setempat. Kehadiran beragam elemen ini menjadi kunci bagi terciptanya dialog terbuka yang menyaring aspirasi langsung dari warga terdampak. > “Aspirasi masyarakat kami dengar dan langsung kami tuangkan dalam rencana aksi. Tidak ada lagi sekat antara pusat dan daerah. Semua bergerak cepat karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Tito dalam keterangan resmi yang dikutip oleh Lurusin.com. Langkah-langkah penanganan yang disepakati mencakup pemetaan ulang jalur alternatif, pengerukan material longsor yang menimbun badan jalan, serta pembangunan kembali jembatan penghubung antardesa. Fokus utama diarahkan pada normalisasi akses menuju sentra-sentra pertanian dan perkebunan yang menjadi penopang utama perekonomian Bener Meriah. Sinergi lintas lembaga menjadi fondasi dari percepatan ini. TNI dan Polri dikerahkan untuk membantu teknis di lapangan, sementara Kejaksaan mendampingi tata kelola administrasi agar seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel. Tokoh masyarakat pun dilibatkan sebagai jembatan komunikasi antara tim teknis dan warga yang selama ini tinggal di kawasan terisolasi. Meski tantangan seperti medan berat dan cuaca tidak menentu masih membayangi, optimisme cukup kuat. Bukti komitmen tersebut adalah target penyelesaian tahap darurat yang dipangkas menjadi kurang dari tiga pekan untuk titik-titik prioritas. Lurusin.com mencatat bahwa pola penanganan serupa di wilayah lain terbukti efektif jika seluruh pihak mempertahankan ritme kerja kolaboratif seperti yang kini terbangun di Bener Meriah. Dengan pemulihan akses yang kian nyata, harapan untuk bangkit kembali dan memutus rantai isolasi pascabencana kian mendekati kenyataan.