MK Putuskan Dana Pensiun Sukarela Dapat Dicairkan Sekaligus

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengubah ketentuan pencairan dana pensiun sukarela yang selama ini dibatasi. Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa (30/6/2026), MK menghapus aturan pencairan secara bertahap dengan batas maksimal 20 persen untuk pencairan pertama. Kini, peserta program pensiun sukarela dapat mencairkan seluruh dana yang mereka bayarkan sendiri secara sekaligus.

Berdasarkan dokumen putusan yang diakses Lurusin.com, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan oleh Alfonsius Londoran dan rekan-rekannya. Putusan dengan nomor 139/PUU-XXIII/2025 itu mengubah dua pasal krusial dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” demikian bunyi putusan tersebut seperti dikutip dari salinan resmi.

Pasal yang Digugat: Batasan Pencairan Bertahap

Para pemohon sebelumnya mempersoalkan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK. Ketentuan itu mewajibkan pencairan dana pensiun sukarela dilakukan secara bertahap dengan syarat pencairan pertama maksimal hanya 20 persen dari total akumulasi dana. Sisa dana baru bisa dicairkan secara berkala sesuai mekanisme yang diatur oleh lembaga pengelola dana pensiun.

Aturan tersebut dinilai membatasi hak pekerja yang telah menyisihkan dananya sendiri secara sukarela untuk kebutuhan masa tua. Dalam pertimbangannya, MK memandang pembatasan itu tidak sejalan dengan semangat kepemilikan pribadi atas dana yang dibayarkan sendiri oleh peserta. Dengan demikian, MK membatalkan ketentuan pencairan bertahap dan mengembalikan fleksibilitas penuh kepada pekerja untuk menarik seluruh dana mereka sekaligus.

Dampak bagi Pekerja dan Industri Dana Pensiun

Keputusan ini membawa implikasi luas bagi peserta program pensiun sukarela, terutama bagi mereka yang memasuki usia pensiun atau memilih berhenti bekerja sebelum waktunya. Pilihan mencairkan dana secara penuh dapat memberikan keleluasaan dalam merencanakan kebutuhan finansial jangka pendek, seperti modal usaha, pembelian tempat tinggal, atau biaya kesehatan. Namun, langkah ini juga memunculkan risiko jangka panjang jika tidak dikelola dengan bijak, karena dana pensiun habis sekaligus dan bisa menghilangkan jaring pengaman di hari tua.

Dari sisi industri, perubahan aturan ini menuntut penyelenggara dana pensiun untuk menyesuaikan skema produk dan strategi likuiditas. Dana pensiun sukarela yang selama ini didesain untuk pencairan bertahap kini harus siap menyediakan likuiditas besar ketika peserta memutuskan menarik seluruh dana. Kalangan analis keuangan yang dihubungi Lurusin.com menilai penyesuaian ini perlu diiringi dengan edukasi keuangan agar peserta tidak terjebak pada keputusan pencairan yang merugikan masa depan.

Putusan MK ini berlaku efektif sejak diucapkan dan langsung mengikat seluruh pihak. Pemerintah dan otoritas terkait diharapkan segera menerbitkan aturan pelaksanaan yang selaras dengan putusan tersebut untuk memastikan kepastian hukum bagi pekerja dan pengelola dana pensiun.