Merah Putih Bond Dibahas di MPR, Ibas Tekankan Pentingnya Akuntabilitas

JAKARTA — Pembahasan mengenai pengembangan instrumen investasi nasional kembali mencuat di gedung parlemen. Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono yang akrab disapa Ibas, secara khusus mengangkat urgensi penerbitan obligasi bertajuk "Merah Putih Bond" sebagai alat mobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Ibas, di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia perlu memiliki instrumen investasi yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga mencerminkan semangat kolektif bangsa. Inisiatif ini diharapkan mampu menyerap potensi besar dana domestik yang selama ini belum tergarap optimal, sekaligus mengurangi ketergantungan pada modal asing yang rentan terhadap gejolak eksternal.

Gotong Royong Ekonomi dalam Bentuk Modern

Dalam keterangan yang diterima Lurusin.com, Rabu (24/6/2026), Ibas menekankan bahwa konsep Merah Putih Bond sejalan dengan filosofi gotong royong yang diadaptasi ke dalam kerangka ekonomi modern. Ia memandang bahwa instrumen ini dapat menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan negara dan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan.

"Semangat gotong royong ekonomi harus diwujudkan melalui instrumen yang kredibel dan produktif. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan nasional," tutur Ibas.

Lebih lanjut, legislator asal Jawa Timur itu menyoroti dua faktor utama yang memengaruhi lanskap investasi global, yaitu tensi geopolitik dan kebijakan suku bunga bank sentral di berbagai negara. Menurutnya, kedua variabel ini ibarat "keran" yang bisa membuka atau menutup aliran modal asing masuk ke Tanah Air. Oleh karena itu, kemandirian pembiayaan menjadi kunci.

"Geopolitik mempengaruhi arus investasi. Suku bunga global juga menentukan masuk atau keluarnya modal. Karena itu, Indonesia harus terus memperkuat daya saing ekonominya," tegasnya.

Akuntabilitas sebagai Pilar Utama

Ibas juga memberi perhatian serius pada aspek tata kelola. Ia menegaskan bahwa kehadiran Merah Putih Bond tidak boleh sekadar menjadi alat penghimpun dana, melainkan harus dibangun di atas prinsip akuntabilitas yang ketat. Transparansi dalam penggunaan dana, mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, serta kepastian imbal hasil yang wajar menjadi syarat mutlak agar instrumen ini mendapat kepercayaan luas dari publik.

Pria yang akrab disapa Ibas itu menambahkan, parlemen memiliki peran strategis dalam merumuskan payung hukum yang memadai, memastikan instrumen ini benar-benar aman, likuid, dan memberikan manfaat bagi investor ritel maupun institusi. "Kita tidak ingin lahir instrumen yang setengah hati. Harus jelas peruntukannya, terukur dampaknya, dan akuntabel dalam pelaporannya," imbuhnya, sebagaimana tercatat dalam laporan yang dihimpun media kami.

Pengembangan Merah Putih Bond diharapkan dapat menjadi game changer dalam strategi pendanaan pembangunan Indonesia, sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.