KSP Terima Keluhan Dampak Akibat Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah

Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman menerima keluhan dampak dari penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) di masa libur sekolah. Ia menyebut dampaknya dirasakan penyelenggara hingga pekerja yang menggantungkan ekonominya dari program tersebut.

Keluhan itu diterima Dudung usai menerima sejumlah perwakilan Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, pada Jumat (26/6/2026).

Tiga Poin Keluhan Disampaikan

Dudung membeberkan ada tiga poin utama yang disampaikan aliansi tersebut, salah satunya dampak langsung bagi penyelenggara dan pekerja di dapur MBG.

"Ada tiga hal tadi dari Mas Jefri ya? Nah, bahwa yang pertama dengan ditutupnya dapur selama libur sekolah ini tentunya berdampak kepada penyelenggara, terutama relawan ya, karena memang sangat menggantungkan ekonominya dari MBG itu sendiri," kata Dudung.

Menurut laporan yang dihimpun, penghentian sementara program MBG selama masa libur sekolah tidak hanya memengaruhi para siswa yang kehilangan akses gizi harian, tetapi juga memberikan pukulan ekonomi kepada para pelaku usaha kecil dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program.

Dampak Ekonomi pada Ratusan Pekerja

Dari data yang diterima oleh KSP, terdapat ribuan relawan dan pekerja harian yang menggantungkan pendapatannya dari dapur-dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah. Selama program disetop, mereka kehilangan sumber pendapatan utama yang selama ini menjadi tumpuan hidup keluarga.

"Kami memahami bahwa libur sekolah memang sebuah keniscayaan, tetapi dampaknya terhadap masyarakat kecil yang terlibat langsung dalam program ini sangat nyata dan perlu diperhatikan," ungkap seorang perwakilan aliansi kepada media kami usai pertemuan.

Poin kedua yang disampaikan adalah terkait ketersediaan gizi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini bergantung pada program MBG sebagai sumber makanan bergizi harian. Tanpa adanya program ini, banyak anak yang kembali menghadapi ketidakpastian asupan gizi selama masa libur.

Evaluasi Keberlanjutan Program

Sementara itu, poin ketiga yang disoroti oleh aliansi tersebut adalah perlunya evaluasi skema program agar lebih berkelanjutan dan tidak bergantung pada kalender akademik. Mereka mendorong agar pemerintah dapat merancang mekanisme khusus yang memastikan distribusi makanan bergizi tetap berjalan, bahkan di luar masa sekolah.

Kantor Staf Presiden menyatakan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan. Dudung menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan dan akan bekerja sama dengan kementerian terkait untuk mencari solusi terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan dalam program strategis nasional ini.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan kementerian terkait untuk mencari solusi terbaik," tutup Dudung dalam pertemuan tersebut.

Laporan dari Gedung Bina Graha menyebutkan bahwa pertemuan berlangsung selama kurang lebih satu jam dan berakhir dengan kesepakatan untuk membentuk tim kecil yang akan merumuskan rekomendasi kebijakan dalam waktu dekat. Masyarakat berharap solusi konkret segera ditemukan agar program MBG dapat berjalan lebih optimal tanpa mengorbankan kesejahteraan para pekerja yang terlibat.