Menteri PU Sidak Sawah Bekasi, Curigai Laporan Irigasi Dikarang

BEKASI — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo secara mendadak turun ke area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, setelah menerima laporan bahwa wilayah tersebut dilanda kekeringan air irigasi selama tujuh bulan berturut-turut. Inspeksi mendadak (sidak) ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mulai mencurigai adanya manipulasi data dan laporan positif fiktif dari jajaran di bawahnya.

Sidak yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya itu menyoroti persoalan serius: selama ini laporan resmi yang diterima Kementerian PU selalu menyebut kondisi irigasi dalam status aman dan normal. Namun kenyataan di lapangan berbicara sebaliknya — saluran irigasi kering kerontang, sementara petani terpaksa bertahan dengan pasokan air yang minim selama lebih dari setengah tahun terakhir.

Laporan Positif yang Dicurigai Rekayasa

Dalam penelusuran Lurusin.com, kekeringan di sejumlah titik persawahan Kabupaten Bekasi bukan fenomena baru. Petani mengaku sudah berbulan-bulan mengeluhkan minimnya debit air yang masuk ke saluran sekunder maupun tersier. Ironisnya, keluhan itu tidak pernah muncul dalam laporan periodik yang dikirim ke pemerintah pusat.

"Kalau laporan di atas kertas selalu bagus, tapi di lapangan petani kesulitan air, ya ada yang salah. Saya tidak mau lagi menerima laporan yang hanya enak dibaca," tegas Menteri Dody di lokasi sidak.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Kementerian PU kini membuka kemungkinan adanya rekayasa laporan di tingkat daerah. Modus semacam ini bukan hal baru di lingkungan birokrasi proyek: data dibuat seolah sesuai target demi menjaga penilaian kinerja, sementara persoalan riil di lapangan dibiarkan menumpuk.

Dampak Nyata bagi Petani Bekasi

Kekeringan yang berlangsung tujuh bulan berdampak langsung pada produktivitas pertanian. Sejumlah petani mengaku gagal panen, sementara yang lain terpaksa mengurangi luas tanam karena tidak ada cukup air. Berikut sejumlah dampak yang teridentifikasi:

• Gagal panen di sejumlah blok sawah yang bergantung pada irigasi teknis.
• Penurunan indeks pertanaman dari tiga kali menjadi satu kali dalam setahun.
• Kenaikan biaya produksi karena petani harus menyewa pompa air untuk menyedot air dari sumber alternatif.
• Potensi kerugian ekonomi hingga ratusan juta rupiah bagi kelompok tani di wilayah terdampak.

Sidak ini juga menjadi ujian bagi tata kelola irigasi nasional. Selama bertahun-tahun, anggaran perbaikan jaringan irigasi mengalir ke berbagai daerah, namun pertanyaan besarnya: apakah perbaikan itu benar-benar dikerjakan atau hanya berhenti di dokumen administrasi?

Tekanan Publik dan Janji Perbaikan

Pengamat kebijakan publik menilai langkah sidak Menteri PU harus ditindaklanjuti dengan audit menyeluruh, bukan sekadar kunjungan simbolik. Mereka mendesak Kementerian PU memeriksa laporan irigasi dari seluruh daerah, khususnya yang selalu menyatakan status aman meski petani mengeluh kekeringan.

"Sidak bagus, tapi yang lebih penting adalah sanksi bagi pejabat yang mengirim laporan palsu. Kalau tidak, budaya mengarang data akan terus berulang," ujar seorang pengamat tata kelola air.

Kementerian PU menyatakan akan mempercepat evaluasi terhadap sistem pelaporan irigasi dan meminta balai wilayah melakukan verifikasi lapangan secara berkala. Menteri Dody juga menekankan pentingnya kanal pengaduan langsung dari petani agar informasi tidak terfilter oleh rantai birokrasi.

Kasus Bekasi ini menjadi cermin bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya diukur dari serapan anggaran dan laporan kertas. Ketika air tidak mengalir ke sawah, semua capaian di dokumen kehilangan maknanya. Publik kini menunggu apakah sidak ini berlanjut menjadi perbaikan nyata atau sekadar kemarahan sesaat di depan kamera.