MenPAN-RB Ungkap Transformasi Birokrasi Harus Hadirkan Kepastian Hukum

Lurusin.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menegaskan bahwa transformasi birokrasi harus mencakup kepastian hukum dan kepastian prosedur. Hal ini disampaikannya dalam sebuah rapat koordinasi yang digelar di Jakarta.

Kepastian Hukum Kunci Pelayanan Prima

Dalam keterangan yang diterima Lurusin.com, Kamis (2/7/2026), Rini menyatakan bahwa setiap kebijakan hukum harus diimplementasikan secara konsisten, memberikan dampak nyata bagi pengguna layanan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

"Bagi Kementerian PANRB, pelaksanaan rapat pengendalian kinerja ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, lincah, berintegritas, dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat," ujar Rini.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester 1 Kemenkum Tahun 2026, yang berlangsung di Gedung Kementerian Hukum RI. Dalam forum itu, Rini menekankan pentingnya sinergi antar kementerian untuk mewujudkan birokrasi yang responsif dan akuntabel.

Transformasi birokrasi selama ini menjadi fokus utama pemerintahan. Dengan adanya kepastian hukum dan prosedur yang jelas, diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang prima. Kementerian PANRB sendiri terus berupaya melakukan evaluasi dan perbaikan sistem birokrasi agar selaras dengan tuntutan zaman.

Lebih lanjut, Rini menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam setiap kebijakan yang diambil. “Setiap langkah reformasi harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, karena pada akhirnya merekalah yang merasakan dampaknya,” tegasnya.

Dalam rapat yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi Kemenkum itu, Rini juga menyoroti pentingnya membangun budaya birokrasi yang adaptif terhadap perubahan. Menurutnya, kepastian hukum bukan hanya soal aturan tertulis, melainkan juga konsistensi dalam penerapannya. "Masyarakat membutuhkan kepastian, baik dalam prosedur maupun hasil. Ini adalah bagian dari keadilan yang harus kita berikan," tambahnya.

Rapat koordinasi tersebut juga menjadi momen penting untuk mengevaluasi capaian kerja semester pertama tahun 2026. Kemenkum, sebagai salah satu institusi penegak hukum, dinilai memiliki peran strategis dalam mengawal birokrasi yang berintegritas. Diharapkan, ke depannya, setiap kementerian dan lembaga dapat saling mendukung dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Sinergi antara Kementerian PANRB dan Kemenkum diharapkan mampu menciptakan sistem birokrasi yang lebih transparan, cepat, dan bebas dari praktik korupsi.

Lurusin.com akan terus memantau perkembangan terbaru seputar reformasi birokrasi di Indonesia. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui kanal resmi kami.