Mengenal Sosok Laksamana Sukardi, Ekonom dan Mantan Pembenah BUMN

Di panggung politik dan ekonomi nasional, nama Laksamana Sukardi kerap dikaitkan dengan upaya serius menata ulang Badan Usaha Milik Negara. Pria kelahiran Yogyakarta itu menapaki karier panjang sebaga...

Jul 12, 2026 - 18:41

0 1

Mengenal Sosok Laksamana Sukardi, Ekonom dan Mantan Pembenah BUMN

Di panggung politik dan ekonomi nasional, nama Laksamana Sukardi kerap dikaitkan dengan upaya serius menata ulang Badan Usaha Milik Negara. Pria kelahiran Yogyakarta itu menapaki karier panjang sebagai ekonom, politikus, hingga akhirnya dipercaya memimpin kementerian yang membawahi perusahaan-perusahaan pelat merah. Jejak langkahnya menyisakan banyak pelajaran, terutama tentang bagaimana idealisme ekonomi bersinggungan dengan realitas birokrasi.

Labirin Awal Karier Sang Ekonom

Sebelum namanya dikenal luas di lingkaran kekuasaan, Laksamana Sukardi lebih dahulu ditempa sebagai seorang akademisi dan analis ekonomi. Latar belakang pendidikannya yang kuat di bidang ilmu ekonomi membawanya ke berbagai forum diskusi dan lembaga penelitian. Ia bukan tipikal teknokrat yang hanya berkutat di balik meja; ia aktif menuangkan gagasan lewat tulisan dan ceramah, mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan publik. Kiprahnya sebagai ekonom muda terbilang menonjol pada era transisi 1990-an, ketika suara-suara kritis mulai mendapat tempat di tengah perubahan lanskap politik.

Pemahamannya yang mendalam soal makroekonomi dan keuangan negara kemudian mengantarnya ke dunia politik praktis. Bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), ia dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis, termasuk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Di parlemen, ia kerap menyoroti persoalan anggaran dan kinerja BUMN yang saat itu terpuruk oleh inefisiensi dan praktik korupsi. Suaranya yang lugas membuat publik mulai memandangnya sebagai figur yang siap mengemban tanggung jawab lebih besar.

Memegang Kendali Reformasi BUMN

Puncak karier Laksamana datang ketika ia diangkat sebagai Menteri Negara BUMN pada Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri. Tugasnya tidak ringan: merestrukturisasi, memprivatisasi, dan membersihkan tubuh BUMN dari jalinan kepentingan politik. Program privatisasi menjadi salah satu agenda yang paling kontroversial. Di satu sisi, penjualan aset-aset negara itu dipandang mampu mendatangkan penerimaan segar bagi kas negara; di sisi lain, muncul resistensi keras dari serikat pekerja dan nasionalis yang khawatir aset strategis jatuh ke tangan asing.

Di tengah tekanan itu, Laksamana berupaya menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia beberapa kali bersitegang dengan parlemen saat menjelaskan proses divestasi, misalnya pada kasus penjualan saham PT Indosat. Bagi pendukungnya, langkah itu adalah keniscayaan dari reformasi ekonomi; bagi para penentangnya, ia dianggap melangkahi mandat kerakyatan. Semangatnya untuk membenahi BUMN terlihat dari serangkaian inisiatif, termasuk mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan menyehatkan neraca-neraca perusahaan negara yang nyaris pailit.

Politikus di Pusaran Kontroversi

Sebagai politikus, Laksamana tidak pernah benar-benar lepas dari aroma kontroversi. Posisinya yang tegas sering kali memicu friksi, baik dengan rekan separtai maupun lawan politik. Beberapa kebijakannya menuai kritik tajam, terutama yang berkaitan dengan pelepasan saham BUMN. Namun, di luar perdebatan itu, ia tetap diakui sebagai salah satu arsitek awal transformasi BUMN yang mencoba memisahkan pengelolaan korporasi negara dari campur tangan politik yang berlebihan. Prinsip yang ia pegang adalah bahwa perusahaan negara harus mampu bersaing secara profesional, bukan menjadi sapi perah bagi kepentingan sesaat.

Setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri, Laksamana masih kerap dimintai pandangannya tentang isu-isu ekonomi nasional. Ia sesekali muncul di forum publik, memberikan analisis tajam tentang tata kelola keuangan negara dan arah kebijakan industri. Baginya, persoalan BUMN tidak akan pernah selesai hanya dengan pergantian pimpinan; diperlukan komitmen sistemik dan keberanian untuk melakukan terobosan yang tidak populer. Suaranya yang pernah nyaring di ruang rapat kementerian kini menjadi bagian dari ingatan kolektif tentang upaya, sekaligus keterbatasan, reformasi birokrasi di Indonesia.

Warisan Pemikiran dan Evaluasi Kritis

Merefleksikan kembali perjalanan Laksamana Sukardi berarti mengamati sebuah lembaran pahit-getir modernisasi BUMN. Ia mewariskan paradigma bahwa badan usaha milik negara bukan sekadar alat politik, melainkan entitas bisnis yang harus dikelola dengan nalar korporasi. Kritik terhadapnya—sebagian besar menyangkut privatisasi—sebenarnya juga merupakan cerminan dari dilema global tentang sejauh mana negara harus memegang kendali atas alat produksi. Hingga kini, perdebatan itu belum sepenuhnya tuntas.

Jika diukur dari pencapaian jangka pendek, era Laksamana di Kementerian BUMN menunjukkan peningkatan penerimaan negara dari dividen dan hasil privatisasi. Namun, dari segi dampak sosial, kebijakannya terus menjadi bahan diskusi: apakah melepas aset benar-benar memberikan manfaat lebih besar daripada mempertahankannya di bawah payung negara? Pertanyaan inilah yang terus mengiringi nama Laksamana Sukardi, menjadikannya bukan hanya sekadar mantan menteri, tetapi juga simbol dari babak sulit transformasi ekonomi Indonesia. Ia adalah naskah hidup yang mengajarkan bahwa membenahi BUMN bukanlah soal hitung-hitungan neraca semata, melainkan juga pertarungan antara idealisme, kekuasaan, dan kedaulatan.

Baca juga: