MANILA — Ridon Desak Pengacara Sara Duterte Hentikan Gaslighting soal Pertanyaan Menyesatkan

MANILA, Filipina — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari partai Bicol Saro, Terry Ridon, mengecam keras pernyataan pengacara utama Wakil Presiden Sara Duterte dalam sidang pemakzulan, Kristine Ferrer. Ridon menuntut Ferrer untuk berhenti melakukan gaslighting terhadap bangsa Filipina setelah transkrip resmi sidang Rabu secara eksplisit memperlihatkan bahwa Ferrer benar-benar menyatakan pertanyaan-pertanyaan menyesatkan (misleading questions) diperbolehkan dalam proses pemeriksaan.

Kontroversi Pernyataan dalam Sidang Pemakzulan VP Duterte

Sidang pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte yang berlangsung pada hari Rabu kembali memanas menyusul munculnya argumen prosedural yang dinilai out of the box. Salah satu momen krusial terjadi ketika tim hukum pembela, yang dipimpin oleh Atty. Kristine Ferrer, memberikan pembelaan terkait metode pemeriksaan saksi yang dilakukan pihak penuntut. Dalam transkrip resmi yang beredar, Ferrer disebutkan secara terang-terangan menyatakan bahwa advokat boleh mengajukan pertanyaan yang bersifat menyesatkan kepada saksi selama proses persidangan berlangsung. Pernyataan ini langsung mengundang reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari anggota legislatif yang mengikuti jalannya sidang dengan saksama.

Pernyataan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip dasar etika pengadilan dan prosedur pemeriksaan yang adil. Dalam sistem hukum acara yang berlaku di Filipina, pengacara memang memiliki ruang untuk menguji kredibilitas saksi melalui cross-examination. Namun, pengakuan terbuka dari seorang penasihat hukum senior bahwa pertanyaan menyesatkan adalah hal yang diperbolehkan dianggap sebagai langkah yang berlebihan dan berpotensi merusak integritas proses hukum secara keseluruhan. Para pengamat menilai, jika dibiarkan, logika ini bisa membuka pintu bagi praktik manipulasi bukti dan kesaksian di masa depan.

Kronologi Kejadian di Ruang Sidang dan Pasca-Sidang

1. Sidang pemakzulan hari Rabu dibuka dengan agenda pemeriksaan saksi serta argumentasi hukum dari kedua belah pihak. Tim pembela dipimpin oleh Atty. Kristine Ferrer sebagai kuasa hukum utama Wakil Presiden Sara Duterte yang menghadapi tuduhan serius dalam proses pemakzulan.
2. Ferrer mengajukan argumen prosedural terkait metode pemeriksaan saksi oleh pihak penuntut. Dalam sesi tersebut, ia menyatakan bahwa dalam konteks sidang, pertanyaan menyesatkan (misleading questions) dianggap sah dan diperbolehkan untuk diajukan kepada saksi demi menguji konsistensi kesaksian.
3. Transkrip resmi sidang direkam oleh stenografer pengadilan dan kemudian beredar di kalangan media serta pengamat hukum. Transkrip tersebut secara eksplisit mendokumentasikan pernyataan Ferrer soal kelonggaran terhadap pertanyaan-pertanyaan yang memiliki muatan pengarah atau informasi palsu.
4. Konferensi pers pasca-sidang digelar oleh Rep. Terry Ridon dari partai Bicol Saro. Dalam kesempatan tersebut, Ridon membawa kembali salinan transkrip sidang sebagai bukti konkret dan menuduh tim hukum Duterte mencoba mengaburkan fakta dari masyarakat luas.
5. Ridon secara terbuka mengecam tindakan gaslighting, istilah psikologis yang merujuk pada manipulasi realitas agar korbannya meragukan ingatan atau persepsinya sendiri. Menurutnya, pernyataan Ferrer di ruang sidang dan upaya penyangkalan atau pembelaan pasca-sidang merupakan bentuk gaslighting terhadap publik Filipina yang patut dihentikan.

Tekanan Politik dan Respons Terry Ridon

Dalam konferensi pers yang digelar usai sidang Rabu, Terry Ridon tidak menyembunyikan kekesalannya terhadap strategi hukum yang diusung tim pembela Wakil Presiden. Politikus dari partai Bicol Saro itu secara gamblang menyebut bahwa publik tidak boleh dibodohi oleh narasi yang sengaja dibentuk untuk mengaburkan substansi tuduhan dalam sidang pemakzulan. “Jangan gaslighting bangsa ini,” ujar Ridon dengan nada tegas di hadapan wartawan. Ia menambahkan bahwa transkrip sidang sudah cukup menjadi barang bukti bahwa Ferrer memang mengucapkan pernyataan kontroversial tersebut.

Ridon menegaskan bahwa sebagai perwakilan rakyat, ia merasa wajib untuk mengklarifikasi fakta di tengah upaya-upaya yang dinilainya sebagai distorsi informasi. Menurutnya, jika pengacara terkemuka di negara itu secara terbuka melegalkan pertanyaan menyesatkan, maka fondasi keadilan dan kebenaran dalam proses demokrasi akan tergerus. Ia juga memperingatkan bahwa retorika semacam itu berisiko menciptakan presiden buruk bagi praktik hukum di Filipina, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik tingkat tinggi.

Implikasi Hukum dan Reaksi Publik

Kasus ini memicu perdebatan luas di kalangan pengamat hukum dan aktivis anti-korupsi di Manila. Banyak pihak yang berargumen bahwa meskipun cross-examination memang bisa bersifat agresif, ada batasan etis yang harus dijaga. Pengajuan pertanyaan menyesatkan yang diakui secara terbuka sebagai hal yang wajar dinilai melanggar spirit rules of evidence dan kode etik advokat. Beberapa pakar hukum tata negara menyebut pernyataan Ferrer sebagai “langkah nekat” yang bisa memicu mosi tidak percaya terhadap integritas tim pembela secara keseluruhan.

Sementara itu, kubu pendukung Wakil Presiden Duterte membantah tuduhan gaslighting dan menyebut pernyataan Ferrer hanya kontekstual terhadap prosedur tertentu dalam sidang. Namun, Ridon menolak argumen tersebut dan menegaskan bahwa penjelasan semacam itu justru semakin memperkuat dugaan adanya upaya sistematis untuk mengalihkan perhatian publik dari substansi pemakzulan. Dengan adanya transkrip yang valid, tekanan terhadap tim hukum Sara Duterte diperkirakan akan semakin meningkat seiring berlanjutnya proses persidangan dalam minggu-minggu mendatang.

Dalam dinamika politik Filipina yang terus memanas, insiden ini menambah daftar ketegangan antara legislatif dan eksekutif. Bagi Ridon dan koleganya, transparansi dan kejujuran dalam proses hukum bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi.