Fraksi Perindo Desak Layanan Kesehatan dan Pendidikan Diperkuat hingga Pelosok Gunung Mas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, kembali menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap ketimpangan layanan dasar di wilayah pedalaman. Fraksi Partai Perindo DPRD Gunung Mas menilai, selama ini alokasi anggaran kesehatan dan pendidikan di daerah tersebut masih terkonsentrasi di pusat kabupaten, sementara masyarakat di kecamatan-kecamatan terpencil masih kesulitan mengakses fasilitas layak.

Singong, Juru Bicara Fraksi Partai Perindo DPRD Gunung Mas, menegaskan bahwa tuntutan ini bukan sekadar retorika politik menjelang pembahasan perubahan APBD 2026. Ia menilai, pemerintah daerah perlu berani melakukan penajaman alokasi anggaran agar dana benar-benar mengalir hingga ke pelosok, bukan hanya memenuhi target administratif di atas kertas.

Ketimpangan Layanan di Wilayah Pedalaman

Berdasarkan data yang dihimpun, dari 12 kecamatan di Gunung Mas, baru sekitar 40 persen yang memiliki fasilitas kesehatan dengan tenaga medis tetap. Sisanya mengandalkan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang sering kali kekurangan peralatan dan obat-obatan. Kondisi serupa terjadi di sektor pendidikan, di mana banyak sekolah dasar di kecamatan terpencil mengalami kekurangan guru tetap dan bangunan kelas yang tidak layak huni.

"Kami tidak ingin perubahan APBD 2026 ini hanya menjadi dokumen formalitas. Anggaran harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di pelosok. Jangan sampai ada lagi anak yang harus menyeberangi sungian untuk bersekolah, atau ibu hamil yang tidak bisa mendapatkan pelayanan karena jarak ke rumah sakit terlalu jauh,"

— Singong, Juru Bicara Fraksi Partai Perindo DPRD Gunung Mas

Tiga Tuntutan Konkret Fraksi Perindo

Fraksi Partai Perindo menyampaikan tiga poin tuntutan utama dalam pembahasan perubahan APBD 2026:

• Peningkatan alokasi dana kesehatan minimal 15 persen dari total APBD, dengan fokus pembangunan Pustu baru dan penempatan tenaga kesehatan di kecamatan terpencil melalui sistem kontrak khusus.
• Penambahan anggaran pendidikan untuk pembangunan asrama pelajar di tingkat SMP dan SMA, guna mengatasi masalah jarak tempuh siswa dari kampung ke sekolah.
• Pembentukan dana khusus tanggap darurat untuk menangani kasus-kasus kritis seperti kelaparan, wabah penyakit, dan bencana alam yang sering kali terlambat ditangani karena keterbatasan anggaran operasional.

Tantangan Implementasi dan Harapan ke Depan

Meski tuntutan ini mendapat dukungan lintas fraksi, tantangan implementasi tetap besar. Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dan guru yang bersedia ditempatkan di pelosok menjadi kendala utama. Pemerintah daerah perlu merancang insentif yang menarik, seperti tunjangan khusus, jaminan perumahan, dan jenjang karier yang jelas bagi tenaga profesional yang bersedia bertugas di wilayah terpencil.

Singong berharap, pembahasan perubahan APBD 2026 bisa menjadi momentum bersejarah bagi Gunung Mas. Ia menegaskan, pembangunan yang sesungguhnya diukur dari seberapa jauh layanan dasar bisa menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, bukan dari seberapa megah gedung pemerintah di pusat kota.

"Gunung Mas bukan hanya tentang tambang dan perkebunan. Ini tentang manusia-manusia yang berhak mendapatkan kehidupan layak, termasuk akses kesehatan dan pendidikan yang bermutu," tutup Singong dengan tegas.