Laksamana Sukardi: Sosok di Balik Reformasi BUMN Pasca-Krisis

Nama Laksamana Sukardi mungkin tidak lagi sepopuler para menteri milenial saat ini, namun catatan sejarah pengelolaan BUMN di Indonesia tak bisa dilepaskan dari perannya. Ia adalah ekonom dan politikus yang menduduki kursi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama dua periode kabinet pada masa awal reformasi. Jejak kebijakan yang ia tinggalkan masih terasa hingga hari ini dalam lanskap korporasi pelat merah Tanah Air.

Pendidikan dan Jejak Karier Sebelum Kabinet

Laksamana Sukardi menempuh pendidikan ekonomi di Universitas Indonesia, salah satu kampus bergengsi yang melahirkan banyak teknokrat andal. Sebelum masuk ke pemerintahan, ia telah dikenal sebagai ekonom yang kritis terhadap kebijakan orde baru. Kiprahnya di dunia birokrasi dimulai saat ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 1999 di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Di pos tersebut, Laksamana menunjukkan kemampuannya dalam menarik investasi asing di tengah ketidakpastian politik pasca reformasi. Pendekatannya yang transparan dan profesional membuat ia dipercaya untuk mengemban tugas yang lebih besar.

Masuk Kabinet Gus Dur dan Portofolio BUMN

Ketika Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membentuk Kabinet Persatuan Nasional pada tahun 2000, Laksamana Sukardi dipercaya memimpin Kementerian Negara BUMN yang baru dibentuk. Portofolio ini menjadi sangat strategis mengingat banyak BUMN yang terjerat utang dan kinerja yang merosot akibat krisis 1998. Kementerian BUMN di bawah Laksamana langsung bergerak cepat untuk melakukan inventarisasi masalah, termasuk mengkaji ulang puluhan BUMN yang dianggap tidak sehat.

Salah satu program andalannya adalah percepatan restrukturisasi dan privatisasi BUMN. Di bawah koordinasinya, beberapa BUMN besar seperti PT Telkom dan PT Indosat mulai dipersiapkan untuk menjual sebagian sahamnya kepada publik atau mitra strategis. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menyehatkan neraca perusahaan, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi dan profesionalisme manajemen.

Lanjut di Era Megawati: Konsistensi Reformasi

Ketika Megawati Soekarnoputri naik menjadi presiden pada tahun 2001, Laksamana kembali dipilih untuk memimpin kementerian yang sama. Hal ini menegaskan kepercayaan yang tinggi terhadap kredibilitasnya. Pada periode ini, Laksamana semakin agresif dalam mendorong agenda privatisasi dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). Ia berpendapat bahwa BUMN harus mampu bersaing secara sehat dengan swasta, dan negara cukup berperan sebagai regulator, bukan pengelola bisnis yang tidak efisien.

Kebijakan yang kontroversial kala itu adalah rencana divestasi saham beberapa BUMN strategis yang menuai protes dari berbagai kalangan, termasuk serikat pekerja dan parlemen. Meskipun menghadapi tekanan, Laksamana tetap kokoh pada pendiriannya bahwa BUMN bukan sekadar sapi perah politik, melainkan entitas bisnis yang harus memberikan nilai tambah bagi negara.

Warisan dan Pemikiran Ekonomi

Setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri pada tahun 2004, Laksamana Sukardi tetap aktif menyuarakan pandangannya, terutama melalui tulisan dan acara diskusi. Ia sering mengkritik intervensi politik yang berlebihan dalam pengelolaan BUMN, yang dianggapnya sebagai faktor utama stagnasi kinerja perusahaan negara. Laksamana selalu menekankan bahwa profesionalisme dan independensi dewan direksi merupakan syarat mutlak untuk menciptakan BUMN yang sehat dan berdaya saing global.

Selain itu, Laksamana juga dikenal sebagai pendukung penuh program Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS/PPP) untuk pembangunan infrastruktur. Ia meyakini bahwa optimalisasi peran BUMN dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional, asal dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan sistem meritokrasi yang jelas.

Refleksi di Tengah Dinamika BUMN Kini

Di tengah maraknya kasus integritas yang menimpa beberapa BUMN belakangan ini, pemikiran Laksamana kembali menjadi relevan. Banyak pengamat yang menilai bahwa fondasi tata kelola yang ia bangun semasa menjabat telah terkikis oleh kepentingan politik jangka pendek. Ia pernah berkata bahwa BUMN bukanlah tempat bagi para loyalis politik, melainkan ladang bagi para profesional terbaik bangsa.

Kini, meski tidak lagi berada di lingkaran kekuasaan, Laksamana Sukardi tetap dikenang sebagai salah satu teknokrat yang konsisten memperjuangkan reformasi BUMN. Jejaknya menjadi pelajaran berharga bahwa transformasi korporasi negara membutuhkan keberanian, integritas, dan visi jangka panjang di atas kepentingan sesaat.

Dengan rekam jejak panjang dan konsistensinya, profil Laksamana Sukardi menjadi bagian penting dari narasi reformasi birokrasi dan ekonomi Indonesia. Prinsip-prinsip yang ia perjuangkan menjadi acuan yang masih terus didiskusikan oleh generasi penerus.

Baca juga:

• Samsung Konfirmasi Unpacked 22 Juli di London, Galaxy Z Fold 8 Siap
• Kemendagri Dorong Satpol PP dan Satlinmas Wujudkan Indonesia Bebas Sampah