Laksamana Sukardi: Perjalanan Politik dan Reformasi BUMN

Jakarta — Nama Laksamana Sukardi lekat dengan babak transformasi Badan Usaha Milik Negara di era awal reformasi. Pria kelahiran Madiun, 1 Februari 1956, ini bukan sekadar teknokrat yang memahami seluk-beluk ekonomi, melainkan juga politikus kawakan yang pernah menduduki posisi strategis di kabinet. Kiprahnya yang panjang, dari aktivis hingga menteri, menempatkannya sebagai salah satu figur penting dalam lanskap ekonomi-politik Indonesia.

Dari Kampus Merambah Kancah Politik

Bakat ekonomi Laksamana sudah terasah sejak muda. Ia meraih gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, lalu melanjutkan studi ke University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar magister di bidang ekonomi pertanian. Bekal akademik itu mengantarnya menjadi peneliti di Lembaga Studi Pembangunan, sebelum kemudian terjun ke politik praktis.

Afiliasinya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi kendaraan utama perjalanan politiknya. Pada Pemilu 1999, tahun bergolak pasca-reformasi, Laksamana terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, namanya kian mencuat ketika Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri — yang saat itu belum menjadi presiden — menempatkannya dalam posisi kunci: menjadi pembantu presiden di sektor badan usaha negara.

Menteri BUMN di Dua Pemerintahan

Karier eksekutifnya dimulai saat Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Laksamana ditunjuk sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara pada 26 Oktober 1999. Di era itu, kementerian yang dipimpinnya bukan sekadar pengelola perusahaan pelat merah, melainkan juga bertanggung jawab pada penyehatan BUMN yang nyaris ambruk dihantam krisis moneter 1997–1998.

Ia menekankan efisiensi dan transparansi. Namun, hubungan Gus Dur dengan parlemen yang memburuk menyebabkan reshuffle kabinet. Pada 23 Agustus 2000, Laksamana harus merelakan jabatannya. Momen itu hanya menjadi jeda sejenak. Ketika Megawati Soekarnoputri naik tahta pada 2001 dan membentuk Kabinet Gotong Royong, Laksamana kembali memegang mandat serupa, bahkan dengan nomenklatur yang lebih definitif: Menteri Negara BUMN.

Periode keduanya diwarnai oleh akselerasi restrukturisasi. Salah satu langkah paling kontroversial adalah mendorong privatisasi BUMN strategis. Laksamana berpendapat bahwa pelepasan sebagian saham ke publik atau mitra strategis diperlukan untuk menyuntikkan modal, memperbaiki tata kelola, dan mengurangi beban APBN. Kebijakan ini menuai protes dari serikat pekerja dan sejumlah anggota DPR yang menganggap privatisasi sebagai bentuk “menjual aset negara”. Meski demikian, ia tetap pada keyakinannya bahwa BUMN harus dikelola secara korporasi, bukan secara birokratis.

Di bawah komandonya, beberapa BUMN besar seperti PT Telekomunikasi Indonesia, PT Bank Mandiri (hasil merger empat bank BUMN), serta PT Indosat memasuki babak baru. Pencatatan saham di bursa, pembentukan holding, hingga penyehatan neraca keuangan menjadi warisan kebijakan yang kental dengan pendekatan teknokratis. “BUMN bukan sapi perah politik,” demikian salah satu prinsip yang kerap ia gaungkan.

Pasca-Kabinet: Konsistensi Gagasan dan Kontribusi

Masa tugasnya di pemerintahan berakhir pada 2004 seiring pergantian rezim. Namun, Laksamana tidak lenyap dari diskursus publik. Ia aktif menulis, menjadi pembicara, dan terlibat dalam berbagai forum ekonomi. Pernyataan-pernyataannya masih sering dikutip, terutama ketika pemerintah kembali membahas isu restrukturisasi atau holding BUMN. Ia konsisten mengkritisi intervensi politik yang berlebihan terhadap badan usaha milik negara, sembari terus menawarkan gagasan agar kementerian teknis lebih berperan sebagai pemegang saham profesional, bukan operator.

Pada 2008, Laksamana mencoba peruntungan di panggung lokal dengan maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur berpasangan dengan Muzammil Basyuni. Sayang, langkah itu terhenti di putaran pertama. Meski tak berhasil merebut kursi gubernur, ia tetap dihormati sebagai pemikir ekonomi yang mumpuni. Di internal partai, posisinya sebagai salah satu tokoh senior PDI-P menjadikannya rujukan dalam perumusan kebijakan ekonomi kerakyatan.

Laksamana juga dikenal sebagai ekonom yang menekankan pentingnya kemandirian pangan dan energi jauh sebelum isu itu menjadi arus utama. Latar belakang akademiknya di ekonomi pertanian membuatnya terus menyuarakan pembangunan pedesaan sebagai fondasi ketahanan nasional. Kolaborasi antara BUMN dan UMKM, serta penguatan koperasi, menjadi benang merah dari pemikirannya hingga kini.

Kini, di usianya yang memasuki kepala tujuh, Laksamana Sukardi masih menjadi bagian dari komunitas epistemik yang mewarnai perdebatan kebijakan publik. Kiprahnya sebagai mantan menteri BUMN, ekonom, dan politikus tidak hanya mencatatkan sejarah, tetapi juga menyisakan pelajaran berharga tentang tarik-ulur antara kepentingan korporasi, negara, dan dinamika politik.