KPK Mulai Usut Dugaan Kebocoran Informasi Saat OTT Bupati Langkat dan Kuansing

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat menyelidiki dugaan kebocoran informasi dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar Bupati Langkat, Syah Afandin, dan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby. Lembaga antirasuah itu memastikan akan melakukan evaluasi internal apabila indikasi kebocoran itu terbukti benar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa isu kebocoran ini menjadi perhatian serius pimpinan. Ia menegaskan, jika dugaan tersebut menemukan bukti kuat, langkah evaluasi akan diambil agar kejadian serupa tidak terulang pada proses penyelidikan tertutup berikutnya.

"Soal dugaan kebocoran informasi ini juga menjadi concern kami, apakah memang benar ada demikian. Tentu ini juga akan menjadi bahan pengayaan, bahan evaluasi agar ke depan dalam proses kegiatan penyelidikan tertutup hal-hal demikian tidak kembali terulang," ujar Budi di gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).

KPK menduga bocornya informasi terkait OTT di Langkat dan Kuansing berasal dari pihak yang diperiksa. Meski detail mengenai siapa dan bagaimana kebocoran itu terjadi masih dalam penelusuran, indikasi awal menunjukkan bahwa ada celah dalam rantai kerahasiaan operasi senyap yang seharusnya dijaga ketat.

Operasi tangkap tangan merupakan salah satu instrumen vital KPK dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Kerahasiaan menjadi kunci keberhasilan OTT agar target tidak sempat menghilangkan barang bukti atau menghindari penangkapan. Jika benar terjadi kebocoran, hal itu dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas lembaga yang dipimpin sementara oleh Nawawi Pomolango itu.

Budi menambahkan bahwa hasil evaluasi nantinya tidak hanya akan memperbaiki prosedur internal, tetapi juga akan menjadi bahan untuk memperkuat sistem pengamanan informasi di setiap tahap penyelidikan. KPK, menurut dia, berkomitmen untuk terus membenahi tata kelola kerja agar setiap OTT berjalan efektif dan bebas dari intervensi.

Pengusutan dugaan kebocoran ini juga diharapkan bisa mengungkap ada atau tidaknya keterlibatan oknum di luar maupun di dalam KPK. Jika ditemukan pelanggaran berat, KPK tak menutup kemungkinan akan menjatuhkan sanksi tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan ini dikutip dari pernyataan resmi Juru Bicara KPK kepada awak media. Lurusin.com akan terus mengawal perkembangan penyelidikan dugaan kebocoran informasi OTT terhadap dua kepala daerah tersebut.