Komisi XI DPR Gelar Uji Kelayakan Tiga Calon Deputi Gubernur BI

JAKARTA — Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera memulai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap tiga calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, memastikan bahwa proses penting ini akan berlangsung mulai Jumat, 23 Januari 2026, dengan pengumuman final dijadwalkan pada Senin, 26 Januari 2026.

Jadwal dan Tahapan Seleksi

Uji kelayakan ini menjadi pintu terakhir bagi ketiga kandidat sebelum DPR menetapkan sosok yang akan menduduki jabatan strategis di bank sentral. Berdasarkan keterangan resmi dari Komisi XI, agenda seleksi akan berjalan sebagai berikut:

1. Jumat, 23 Januari 2026: Sesi pertama menghadirkan dua calon untuk memaparkan visi dan misi mereka dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran.
2. Sabtu, 24 Januari 2026: Calon ketiga menjalani proses serupa, dilanjutkan pendalaman oleh tim panel dari unsur akademisi, praktisi, dan perwakilan pemerintah.
3. Minggu, 25 Januari 2026: Rapat internal Komisi XI untuk merumuskan penilaian, mempertimbangkan hasil wawancara, rekam jejak integritas, serta masukan dari publik.
4. Senin, 26 Januari 2026: Keputusan final diumumkan, menetapkan Deputi Gubernur BI yang baru untuk masa jabatan 2026–2031.

Profil dan Latar Belakang Kandidat

Hingga saat ini, Komisi XI belum merilis nama dan profil lengkap ketiga calon. Namun, sumber internal menyebutkan mereka berasal dari latar belakang yang beragam—mulai dari ekonom senior, akademisi, hingga profesional yang pernah menjabat di sektor pasar uang dan perbankan. Keberagaman ini diharapkan menghasilkan pemimpin yang tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga mampu membaca denyut ekonomi global yang kian tak menentu.

Proses seleksi ini menjadi sorotan karena penggantian Deputi Gubernur BI bersamaan dengan masa transisi kebijakan moneter global pasca-pengetatan suku bunga. Bank Indonesia membutuhkan jajaran pimpinan yang dapat merumuskan respon cepat terhadap dinamika inflasi, pelemahan rupiah, dan disrupsi digital di sektor keuangan.

Koordinasi Pemerintah dan DPR

Selain uji kelayakan di DPR, pemerintah juga menunjukkan perhatian besar terhadap proses seleksi ini. Buktinya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa hadir dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI pada Rabu (15/7/2026). Dalam pertemuan itu, Menkeu menekankan pentingnya sinergi fiskal-moneter. “Kami ingin memastikan Bank Indonesia tetap menjadi mitra strategis yang solid, terutama dalam menghadapi potensi perlambatan ekonomi dan tantangan fiskal tahun depan,” ujar Purbaya seperti dilaporkan Liputan6.com.

“Kami ingin memastikan Bank Indonesia tetap menjadi mitra strategis yang solid, terutama dalam menghadapi potensi perlambatan ekonomi dan tantangan fiskal tahun depan.”
— Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah mendorong agar calon yang terpilih kelak mampu berdiri di persimpangan antara independensi bank sentral dan kolaborasi dengan kebijakan fiskal. Hal ini krusial karena BI selama ini memegang mandat ganda: menstabilkan nilai rupiah dan menjaga sistem keuangan.

Tantangan Deputi Gubernur BI Mendatang

Siapa pun yang terpilih, sejumlah agenda berat telah menanti. Pertama, persoalan digitalisasi rupiah. Proyek Rupiah Digital yang digodok BI memasuki fase uji coba teknis dan memerlukan kepemimpinan yang paham risiko teknologi dan keamanan siber. Kedua, penguatan financial safety net pasca-krisis perbankan kecil yang terjadi di negara tetangga. Indonesia harus belajar dari kawasan agar fondasi sektor keuangan nasional tetap kokoh. Ketiga, upaya menahan arus modal keluar di tengah ketidakpastian geopolitik yang sewaktu-waktu bisa memukul pasar negara berkembang.

Komisi XI, menurut Misbakhun, akan menilai ketiga calon berdasarkan parameter yang terukur: kapabilitas kebijakan moneter, integritas, pemahaman ekonomi syariah, serta rekam jejak dalam menangani krisis. “DPR tidak akan menoleransi calon yang memiliki potensi benturan kepentingan atau track record buruk di sektor jasa keuangan,” tegasnya.

Harapan Publik dan Transparansi

Masyarakat dan pelaku pasar menaruh harapan besar agar proses uji kelayakan berjalan transparan dan bebas intervensi politik. Beberapa organisasi masyarakat sipil telah menyatakan akan memantau jalannya seleksi. Mereka mendesak Komisi XI untuk membuka rekaman wawancara secara terbatas kepada publik atau setidaknya menyampaikan poin-poin penilaian utama. Langkah ini penting untuk menjaga kredibilitas BI sebagai institusi yang dihormati di tingkat global.

Sementara itu, agenda Rapat Kerja Menkeu dengan Komisi XI menunjukkan bahwa koordinasi lintas lembaga terus diperkuat. Sejumlah isu seperti pengelolaan utang, kebijakan subsidi energi, dan proyeksi penerimaan negara turut dibahas sebagai bagian dari fondasi ekonomi makro yang bakal menjadi medan kerja Deputi Gubernur BI nantinya.

Dengan rangkaian uji kelayakan yang tinggal hitungan hari, seluruh mata kini tertuju pada Komisi XI DPR. Hasil seleksi pada 26 Januari 2026 akan menentukan arah kebijakan moneter Indonesia menuju era yang lebih kompleks dan digital.