Kepala Kanwil Kemenkum DK Jakarta Bertemu KADIN Bahas Sinergi Hukum

JAKARTA — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Jakarta (Kemenkum DK Jakarta), Baroto, S.H., M.Hum., melakukan kunjungan strategis ke Menara KADIN Indonesia, Jakarta, pada Rabu (9/4/2025). Pertemuan dengan jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia ini membahas penguatan sinergi antara pelayanan hukum dan dunia usaha, khususnya dalam menciptakan iklim investasi yang lebih pasti dan bersahabat.

Baroto hadir bersama rombongan pejabat struktural Kemenkum DK Jakarta, di antaranya Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Divisi Kekayaan Intelektual, dan Kepala Bidang Bantuan Hukum. Rombongan diterima langsung oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Regulasi KADIN Indonesia, Ahmad Rizal, didampingi direktur eksekutif dan para anggota komite tetap.

Diskusi layanan hukum pro-bisnis

Dalam pertemuan berdurasi hampir dua jam itu, kedua pihak membahas sejumlah agenda krusial yang selama ini menjadi perhatian dunia usaha. Baroto memaparkan berbagai inovasi layanan Kemenkum DK Jakarta yang bisa dimanfaatkan langsung oleh pelaku bisnis, termasuk percepatan proses pendaftaran kekayaan intelektual, fasilitasi legalitas badan usaha, serta konsultasi hukum nonlitigasi.

“Kami hadir bukan sebagai birokrat yang menjaga jarak, tetapi sebagai mitra strategis yang siap mendukung dunia usaha. Kepastian hukum adalah fondasi seluruh kegiatan ekonomi, dan melalui kolaborasi ini kami ingin memastikan seluruh layanan Kemenkum dirasakan oleh pengusaha, dari UMKM hingga korporasi besar.” — Baroto, Kepala Kanwil Kemenkum DK Jakarta

Fokus pada kekayaan intelektual dan bantuan hukum

Baroto menyoroti perlunya pelaku usaha lebih melek terhadap hak kekayaan intelektual (HKI). Ia mengungkapkan, “Banyak produk lokal Jakarta yang berdaya saing tinggi tapi belum terlindungi merek atau patennya. Kami berkomitmen mempermudah proses pendaftaran merek, hak cipta, dan desain industri lewat one-stop service di Kanwil.”

Di sisi lain, KADIN menyampaikan kebutuhan akan akses cepat terhadap bantuan hukum dan layanan penyuluhan bagi anggota yang masih awam regulasi. Kemenkum DK Jakarta menyatakan menyiapkan mobil layanan hukum keliling (Simulindo) yang bisa mendatangi kantor-kantor KADIN tingkat daerah.

Dukungan KADIN dan rencana tindak lanjut

Wakil Ketua Umum KADIN Ahmad Rizal menilai inisiatif ini sebagai angin segar bagi dunia investasi. “Ketidakpastian regulasi acap kali menjadi hambatan masuknya modal. Dengan sinergi yang lebih erat, kami bisa bersama-sama mendeteksi dan menyelesaikan kerikil regulasi sebelum menjadi persoalan besar,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, kedua lembaga sepakat membentuk gugus tugas bersama yang akan memantau dan mengevaluasi implementasi layanan hukum bagi dunia usaha. Selain itu, akan digelar forum diskusi rutin triwulanan untuk membahas dinamika peraturan terbaru yang berdampak langsung pada sektor bisnis.

Potret kantor wilayah Kemenkum DK Jakarta

Kemenkum DK Jakarta mewilayahi seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Di bawah kepemimpinan Baroto sejak akhir 2024, kantor wilayah ini gencar melaksanakan program “Pasti Hukum” yang menekankan tiga pilar: pelayanan publik transparan, penguatan HKI, dan bantuan hukum pro-bono bagi masyarakat kurang mampu.

Dalam setahun terakhir, Kanwil Kemenkum DK Jakarta tercatat telah memfasilitasi pendaftaran lebih dari 4.300 merek, 1.200 hak cipta, dan 340 paten sederhana, menandakan tingginya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha ibu kota.

Harapan dunia usaha

Pengamat kebijakan publik, Dr. Rina Marlina, menilai pertemuan semacam ini penting untuk menjembatani gap antara regulasi dan praktik bisnis. “Seringkali pemerintah dan pengusaha berjalan sendiri-sendiri. Inisiatif seperti ini adalah langkah maju menuju birokrasi yang antisipatif,” ungkapnya saat dimintai pendapat.

Para pelaku UMKM yang tergabung di KADIN Jakarta juga menyambut baik. Yuni Astuti, pemilik usaha fesyen di Tanah Abang, menuturkan harapannya: “Kami butuh kepastian soal izin dan pajak. Jika Kemenkum mendampingi, kami lebih percaya diri mengembangkan usaha.”

Sinergi berkelanjutan untuk ekosistem investasi kondusif

Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk terus memperbaiki ekosistem regulasi bisnis. Baroto menutup dengan optimisme: “Kolaborasi dengan KADIN Indonesia akan menjadi contoh bagaimana negara hadir membersamai pengusaha, bukan hanya mengatur. Mari kita wujudkan Jakarta sebagai kota dengan kepastian hukum terdepan di Asia Tenggara.”