Kapolri dan Sejumlah Pejabat Absen Rapat Satgas PKH di Kemhan

Suasana di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) pagi ini diwarnai dengan rapat penting yang digelar oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Pertemuan tersebut menarik perhatian ...

Jul 13, 2026 - 16:28
0 1
Kapolri dan Sejumlah Pejabat Absen Rapat Satgas PKH di Kemhan

Suasana di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) pagi ini diwarnai dengan rapat penting yang digelar oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Pertemuan tersebut menarik perhatian lantaran sejumlah tokoh utama penegak hukum dan keamanan belum memperlihatkan kehadirannya hingga sesi dimulai. Di tengah sorotan, dua figur kunci tampak hadir, yaitu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kehadiran keduanya menjadi sinyal bahwa agenda rapat menyangkut isu strategis penertiban kawasan hutan yang memerlukan koordinasi lintas lembaga secara masif.

Kehadiran Panglima TNI dan Jaksa Agung

Jenderal Agus Subiyanto hadir dengan pakaian dinas lengkap, menandakan kesiapan institusi militer dalam mendukung operasi penertiban. Di sisi lain, Jaksa Agung Burhanuddin juga tiba lebih awal dan langsung terlibat dalam diskusi awal bersama pejabat Kemhan. Kehadiran dua pimpinan tinggi ini menunjukkan urgensi penertiban kawasan hutan yang membutuhkan kekuatan penegakan hukum dan personel lapangan. TNI selama ini kerap dilibatkan dalam operasi pengamanan hutan, sedangkan Kejaksaan Agung berperan vital dalam proses hukum terhadap pelaku perambahan dan kejahatan lingkungan. Keduanya dipandang sebagai pilar utama yang dapat mengawal efektivitas setiap langkah Satgas PKH.

Ketidakhadiran Kapolri dan Implikasinya

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo—bersama sejumlah pejabat lainnya—belum terlihat memasuki ruang rapat hingga agenda pembukaan dimulai. Ketidakhadiran ini memicu sejumlah pertanyaan, mengingat peran Kepolisian sangat krusial dalam penegakan hukum di lapangan, terutama terkait penertiban kawasan hutan yang kerap diwarnai konflik sosial dan aktivitas ilegal. Dalam beberapa operasi sebelumnya, Polri menjadi garda terdepan dalam penyelidikan dan penindakan langsung. Ketiadaan Kapolri dikhawatirkan dapat memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan strategis yang memerlukan persetujuan langsung pimpinan tertinggi Polri. Belum ada keterangan resmi apakah ketidakhadiran ini bersifat sementara atau memang berhalangan hadir sama sekali. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Kapolri masih dalam perjalanan dari agenda sebelumnya di luar Jakarta, namun informasi ini belum dikonfirmasi.

Agenda Penertiban Kawasan Hutan yang Mendesak

Rapat Satgas PKH kali ini digelar untuk membahas progres terbaru penertiban kawasan hutan di sejumlah provinsi yang mengalami deforestasi tinggi. Berdasarkan data terbaru yang beredar, terdapat lebih dari 500 ribu hektare kawasan hutan yang terindikasi ilegal, baik akibat perambahan, penambangan tanpa izin, maupun alih fungsi lahan secara masif. Pemerintah telah berulang kali menegaskan komitmen untuk menertibkan kawasan tersebut melalui pendekatan penegakan hukum terpadu. Rapat ini juga dijadwalkan untuk menyepakati pembagian peran masing-masing institusi, alokasi anggaran operasional, serta timeline penindakan di lapangan. Dengan hadirnya Panglima TNI dan Jaksa Agung, sektor keamanan dan yustisi sudah terwakili, namun tanpa kehadiran Kapolri, gap pada sisi reserse dan penegakan hukum di tingkat tapak menjadi sorotan.

Respons Sementara dan Harapan Kolaborasi

Beberapa pejabat yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa rapat tetap berjalan dan keputusan penting akan dikomunikasikan kepada pimpinan yang tidak hadir. “Kami pastikan substansi rapat tetap solid. Kehadiran fisik memang penting, tetapi komunikasi dengan Kapolri tetap terjalin. Keputusan strategis nantinya akan disampaikan dan dikoordinasikan lebih lanjut,” ujar salah satu peserta rapat. Kendati demikian, banyak kalangan berharap agar ke depan seluruh pimpinan lembaga terkait dapat hadir secara langsung guna menunjukkan komitmen kolektif terhadap penyelamatan kawasan hutan. Kolaborasi erat antara TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung dinilai menjadi kunci sukses penertiban yang selama ini sering terganjal ego sektoral. Publik pun menanti hasil konkret dari rapat ini serta kepastian apakah Kapolri akan menyusul hadir pada sesi lanjutan yang dijadwalkan esok hari.

Baca juga:

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
oky-pratista

Reporter Hukum. Fokus pada mafia peradilan, judicial corruption, dan reformasi hukum.

Comments (0)

User