Jakarta - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat yang akrab disapa Rerie, menyoroti dugaan kecurangan yang muncul dalam

Rerie menggarisbawahi bahwa pendekatan pengawasan ketat dan penerapan regulasi semata tidak lagi memadai untuk membendung praktik curang yang berulang. "Langkah pengawasan dan penerapan regulasi saja ternyata tidak cukup. Perbaikan sistem dan konsisten membangun budaya integritas sangat diperlukan untuk atasi berulangnya dugaan kasus kecurangan pada penerimaan murid baru," ujar Rerie dalam keterangan tertulis yang diterima Lurusin.com, Senin (6/7/2026).

Data Pengaduan Mencuat, Jalur Domisili Paling Disorot

Kegelisahan Rerie bukan tanpa dasar. Laporan yang dihimpun media kami dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan angka yang cukup mencolok. Sepanjang periode SPMB tahun ini, tercatat sedikitnya 301 laporan pengaduan yang masuk dari masyarakat. Angka ini menjadi sinyal bahwa persoalan penerimaan murid baru masih menyisakan luka ketidakadilan yang dirasakan langsung oleh warga.

Dari total 301 laporan tersebut, jalur domisili atau rayonisasi menjadi titik masalah terbesar. Tercatat 187 pengaduan menyoal jalur ini, mengindikasikan adanya praktik manipulasi data kependudukan atau penyalahgunaan dokumen tempat tinggal untuk meloloskan calon siswa ke sekolah incaran. Sementara itu, jalur prestasi menyusul dengan 69 laporan, diduga berkaitan dengan pemalsuan piagam atau sertifikat. Jalur afirmasi sebagai ruang bagi kelompok kurang mampu juga mencatat 33 laporan pengaduan, dan jalur mutasi yang diperuntukkan bagi siswa yang orang tuanya pindah tugas turut menyumbang 12 laporan dugaan penyimpangan.

Perbaikan sistem dan penguatan budaya integritas harus berjalan beriringan. Tanpa transparansi absolut, ruang-ruang gelap kecurangan akan selalu terbuka kembali setiap tahun.

Politisi Partai NasDem itu mendorong pemerintah daerah dan sekolah untuk tidak hanya bergantung pada sanksi administratif, melainkan harus berani melakukan reformasi tata kelola secara menyeluruh. Menurutnya, membangun budaya integritas berarti menanamkan kesadaran kolektif bahwa praktik curang dalam penerimaan siswa tidak hanya merampas hak anak-anak lain, tetapi juga menciptakan bibit-bibit korupsi di masa depan.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi data dan audit berkala agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap musim penerimaan siswa tiba. "Kita tidak boleh menormalisasi kecurangan sebagai hal yang lumrah. Jika sejak bangku sekolah anak-anak sudah dipertontonkan praktik manipulasi, bagaimana kita berharap mereka tumbuh menjadi generasi yang berintegritas?" pungkasnya.