admin
Profil Singkat
Drs. H. Al Haris, M.Si. lahir di Despot Darussalam, Kabupaten Merangin, Jambi pada 12 Oktober 1972. Ia merupakan lulusan S1 STIA Sandikta Bekasi dan meraih gelar Magister Sains (M.Si.) dari Universitas Padjadjaran. Sebelum menjabat Gubernur Jambi periode 2021-2024, Al Haris membangun karier panjang sebagai birokrat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, berpuncak pada jabatan Bupati Merangin selama dua periode (2013-2018 dan 2018-2021) sebelum memutuskan maju ke kontestasi Pemilihan Gubernur Jambi 2020.
Karier dan Riwayat Jabatan
Jejak karier Al Haris sepenuhnya ditempa di birokrasi pemerintahan daerah. Berikut tonggak utama riwayat jabatannya:
- 2003-2008: Camat di lingkungan Pemkab Merangin.
- 2008-2012: Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Merangin.
- 2012: Staf Ahli Bupati Merangin Bidang Pemerintahan.
- 2013-2021: Bupati Merangin dua periode. Pada Pilkada 2018, ia terpilih kembali dengan perolehan suara dominan.
- 2025-2030: Gubernur Jambi, hasil kemenangan Pilkada Serentak 2024 bersama Wakil Gubernur Abdullah Sani.
Pola rekrutmen dari birokrasi lokal ini membentuk gaya kepemimpinan yang berbasis jaringan administratif dan koneksi kedaerahan, namun juga menuai sorotan terkait maraknya mutasi pejabat bermuatan politis selama masa jabatannya sebagai bupati.
Kinerja dan Program Unggulan
Janji Kampanye vs Realisasi. Dalam kampanye Pilgub Jambi 2020 dan kembali pada 2024, Al Haris memproyeksikan visi "Jambi Mantap" dengan tiga pilar utama: pemantapan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, dan reformasi birokrasi. Dokumen Naskah Visi-Misi yang disampaikan ke KPU menjanjikan pertumbuhan ekonomi di atas 5%, penurunan angka kemiskinan ke satu digit, serta pembangunan berkelanjutan di sektor perkebunan dan pariwisata.
Realisasi Infrastruktur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi mencatat pertumbuhan ekonomi Jambi tahun 2024 sebesar 4,2%, masih di bawah target kampanye. Panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap meningkat dari 79,3% (2021) menjadi 82,1% (2024), meski laju peningkatannya melambat dibanding periode gubernur sebelumnya. Proyek strategis Jembatan Sungai Batanghari II yang digadang-gadang sebagai solusi kemacetan Kota Jambi masih terkendala pembebasan lahan hingga triwulan pertama 2025.
Kontroversi Tata Kelola. Terdapat jarak signifikan antara retorika reformasi birokrasi dan realitas pengelolaan anggaran. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi atas LKPD Tahun Anggaran 2023 menunjukkan temuan berulang terkait kelemahan sistem pengendalian intern pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetap diraih, namun catatan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi sorotan, khususnya pada pengelolaan belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas.
Kasus dan Sorotan Hukum. Nama Al Haris sempat muncul dalam pusaran kasus korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah di Jambi. Pada 2023, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat Pemprov Jambi, meskipun tidak secara langsung menyentuh Al Haris sebagai tersangka. Namun, rekam jejaknya sebagai Bupati Merangin meninggalkan catatan: mantan anak buahnya, Kepala Dinas PUPR Merangin, divonis bersalah dalam kasus korupsi proyek jalan tahun anggaran 2019-2020. Publik mempertanyakan implementasi pengawasan melekat (waskat) sebagai atasan langsung.
"Pola patronase politik lokal di Merangin menciptakan segregasi antara birokrasi karier dan birokrasi partisan. Mutasi jabatan struktural seringkali tidak didasarkan pada merit system, melainkan loyalitas personal terhadap bupati." — Temuan LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam riset tata kelola pemerintahan daerah, 2023.
Tantangan dan Harapan
Periode kepemimpinan 2025-2030 menghadapkan Al Haris pada sejumlah pekerjaan rumah yang belum tuntas. Rasio utang daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jambi mengalami eskalasi. Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menunjukkan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Pemprov Jambi menyusut dari Rp722 miliar (2021) menjadi Rp312 miliar (2024), mengindikasikan ruang fiskal yang kian sempit untuk pembiayaan program prioritas.
Persoalan struktural lain mencakup laju deforestasi yang tetap tinggi di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan sekitarnya, serta ketergantungan APBD pada Dana Transfer Umum yang mencapai 72% dari total pendapatan daerah. Publik Jambi menanti pembuktian bahwa koalisi politik yang mengantarkannya ke tampuk gubernur kedua kali mampu menghasilkan kinerja konkret di luar narasi kampanye.
Comments (0)