Al Haris: Profil dan Kinerja Gubernur Jambi

Profil Singkat

Al Haris lahir di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi, pada 13 Juni 1972. Ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Bungo sebelum merantau ke Jakarta. Gelar Sarjana Ekonomi diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP Padang. Haris dikenal sebagai birokrat karier yang merangkak dari eselon rendah hingga menduduki jabatan Bupati Merangin dua periode sebelum akhirnya memenangkan kontestasi Pemilihan Gubernur Jambi 2020 bersama pasangannya, Abdullah Sani.

Karier dan Riwayat Jabatan

Jejak karier Al Haris mencerminkan pola birokrat sejati. Ia mengawali karier sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin pada 1999. Jabatan struktural pertama yang diemban adalah Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Merangin. Puncak karier birokrasinya terjadi saat menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin.

Lompatan politik terjadi pada 2013. Haris terpilih sebagai Bupati Merangin periode 2013-2018 berpasangan dengan Abdul Khafid. Ia kembali terpilih untuk periode kedua pada Pilkada 2018 bersama Mashuri. Di penghujung masa jabatan keduanya, Haris maju dalam Pilgub Jambi 2020 dan menang setelah meraih 38,4 persen suara dalam kontestasi empat pasangan calon. Pada Pilgub 2024, Haris kembali mencalonkan diri untuk periode kedua dan dinyatakan unggul berdasarkan hasil hitung cepat dan rekapitulasi berjenjang KPU.

Kinerja dan Program Unggulan

Selama menjabat Gubernur Jambi 2021-2025, Al Haris mengusung visi “Jambi Mantap”. Secara retoris, visi ini menjanjikan percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi kerakyatan, dan reformasi birokrasi. Namun, data menunjukkan capaian yang bercampur antara terobosan dan stagnasi.

Infrastruktur Jalan. Janji kampanye Haris pada 2020 adalah menyelesaikan persoalan jalan rusak di Jambi. Dalam dokumen RPJMD 2021-2026, target kemantapan jalan provinsi ditetapkan naik dari 67 persen menjadi 85 persen pada 2025. Realisasi hingga 2024 berdasarkan data Dinas PUPR Jambi menunjukkan capaian kemantapan jalan di angka 76,3 persen. Ini berarti target 2025 terancam tidak tercapai karena selisih 8,7 poin persentase. Ruas jalan nasional seperti Jalan Lintas Sumatera di wilayah Jambi sisi barat masih menjadi keluhan utama pengguna jalan dan operator logistik.

Pertanian dan Perkebunan. Jambi adalah provinsi dengan ketergantungan tinggi pada komoditas sawit dan karet. Haris menjanjikan hilirisasi sawit melalui percepatan peremajaan kebun rakyat dan pembangunan pabrik pengolahan mini. Program Peremajaan Sawit Rakyat yang diklaim telah merealisasikan 28.000 hektare hingga 2025, namun angka ini dipertanyakan oleh sejumlah LSM lingkungan karena tumpang tindih dengan kawasan hutan. Sementara itu, pembangunan pabrik pengolahan sawit skala mini tidak terealisasi sesuai jadwal karena terbentur pendanaan daerah dan minat investor yang rendah.

Penanggulangan Kemiskinan. Pada awal periode Haris (2021), tingkat kemiskinan Jambi berada di 7,71 persen. Data BPS Maret 2025 menunjukkan angka kemiskinan turun ke 7,22 persen. Penurunan ini signifikan, namun masih di bawah target RPJMD yang mematok 6,8 persen pada tahun yang sama. Gini ratio Jambi menunjukkan tren stagnan di kisaran 0,33-0,34, menandakan ketimpangan belum terselesaikan secara struktural.

Kontroversi dan Sorotan Publik

Satu kasus yang menempel pada pemerintahan Al Haris adalah operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Tanjung Jabung Timur dan sejumlah pihak pada 2023. Kasus ini terkait suap infrastruktur dan fee proyek yang melibatkan kontraktor besar. Nama Al Haris tidak disebut sebagai tersangka, namun hubungan politik antara Gubernur dan bupati terjerat menjadi sorotan. Beberapa LSM antikorupsi mencatat bahwa Gubernur Haris tidak mengambil langkah tegas berupa pembinaan dan pengawasan ketat terhadap bupati/wali kota yang berstatus kader koalisi pendukungnya.

Kasus lain adalah polemik izin tambang batu bara yang mencuat pada Desember 2024. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel sejumlah aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Sarolangun. Pemprov Jambi di bawah Haris dinilai lamban dalam mengawasi aktivitas tambang tanpa izin yang diduga kuat melibatkan jaringan lokal berpengaruh.

Di internal birokrasi, janji Haris untuk melakukan lelang jabatan secara transparan justru berbenturan dengan fakta promosi sejumlah pejabat struktural yang terindikasi kuat merupakan loyalis politik. Data dari Jaringan Pemantau Birokrasi Jambi mencatat setidaknya 12 dari 28 jabatan eselon II yang diisi sepanjang 2022-2024 berasal dari jalur non-kompetitif.

Tantangan dan Harapan

Al Haris akan memimpin Jambi untuk periode kedua 2025-2030 setelah memenangkan Pilgub 2024. Warisan pekerjaan rumah yang belum tuntas menanti: penurunan angka kemiskinan ekstrem yang masih sekitar 2,8 persen, kebutuhan membangun tata kelola tambang yang bersih, serta penyelesaian konflik agraria antara perusahaan perkebunan dan masyarakat adat yang jumlahnya mencapai 47 kasus berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria Jambi. Tanpa langkah korektif yang terukur dan transparan, periode kedua ini berpotensi mengulang pola yang sama: retorika pembangunan yang deras namun implementasi yang tersendat.