Hidayat Arsani: Profil dan Kinerja Gubernur Bangka Belitung

Profil Singkat

Dr. Hidayat Arsani, S.H., M.Hum., menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2025-2030 setelah memenangkan Pilkada Serentak 2024 dengan perolehan suara 57,3 persen, mengungguli dua rival politiknya. Lahir di Pangkalpinang pada 20 Februari 1967, ia merupakan birokrat karier yang menghabiskan lebih dari tiga dekade di pemerintahan sebelum naik ke panggung politik elektoral. Berlatar belakang pendidikan hukum dari Universitas Sriwijaya dan Universitas Padjadjaran, Arsani membangun reputasi sebagai teknokrat yang menguasai seluk-beluk administrasi daerah dari level paling bawah.

Ia bukan pendatang baru. Sebelum dilantik sebagai gubernur definitif, ia menjabat Wakil Gubernur mendampingi Erzaldi Rosman pada 2017-2022, lalu menjabat Pelaksana Tugas Gubernur selama beberapa bulan pada 2022. Jejak kariernya panjang: Kasubag di Biro Hukum Pemprov (1995), Karo Hukum dan HAM (2008), hingga Sekretaris Daerah Provinsi (2014-2017). Ia juga tercatat sebagai pengusaha tambang timah melalui PT Gunung Maras Lestari, yang belakangan menjadi sorotan terkait potensi konflik kepentingan dengan kebijakan tata kelola timah yang ia pimpin.

Karier dan Riwayat Jabatan

Jalur karier Arsani merefleksikan birokrat murni. Ia memulai sebagai CPNS tahun 1992 dan menapaki 12 jabatan struktural sebelum mencapai eselon II. Pola ini menciptakan dua narasi yang bertabrakan: pendukung menyebutnya sebagai administrator paling berpengalaman yang pernah memimpin Babel, sementara kritikus menilai 35 tahun di dalam sistem justru membuatnya bagian dari status quo yang gagal menyelesaikan krisis tambang ilegal yang berlarut-larut.

Tonggak kariernya meliputi: Kepala Biro Hukum dan HAM (2008-2010), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (2010-2014), Sekretaris Daerah (2014-2017), Wakil Gubernur (2017-2022), dan Plt. Gubernur (Mei-Desember 2022). Ia maju di Pilgub 2024 dengan kendaraan koalisi Partai Golkar, PAN, PPP, dan PSI, membingkai kampanyenya dengan slogan "Babel Bangkit, Babel Sejahtera".

Kinerja dan Program Unggulan

Janji Kampanye vs Realisasi (per Q2 2026):

1. Hilirisasi Timah dan Revitalisasi Smelter. Arsani berjanji menghentikan ekspor bijih timah mentah dan memaksimalkan hilirisasi melalui smelter dalam negeri. Realita: Per Maret 2026, ekspor timah batangan memang naik 27 persen year-on-year, namun ekspor konsentrat timah (bijih setengah olah) masih terjadi melalui celah regulasi kuota ekspor yang dikeluarkan Kementerian ESDM. Data Bea Cukai Pangkalpinang mencatat 14.200 ton konsentrat timah diekspor pada Q1 2026 — naik 11 persen dari periode sama 2025.

"Kami akan setop ekspor bijih mentah dua tahun pertama masa jabatan. Tidak ada lagi kapal tongkang isi pasir timah yang keluar dari Babel tanpa diolah." — Hidayat Arsani, debat Pilgub, November 2024.

2. Program 1.000 Wirausaha Muda Tambang Hijau. Diperkenalkan sebagai flagship pemberdayaan ekonomi pascatambang. Realisasi: 212 penerima manfaat per April 2026. Realisasi anggaran Rp 34 miliar dari alokasi Rp 180 miliar dalam APBD 2025-2026, menurut data Biro Administrasi Pembangunan. Tingkat keberlangsungan usaha dari batch pertama (2025) hanya 41 persen setelah enam bulan, berdasarkan evaluasi Bappeda Babel yang bocor ke media lokal.

3. Infrastruktur Jalan Lintas Pulau. Pembangunan dan perbaikan 1.200 km jalan provinsi dijanjikan selesai dalam tiga tahun. Progress: 487 km teraspal atau diperbaiki hingga Juni 2026. Kontrak tahun jamak (MYC) senilai Rp 2,1 triliun diteken dengan PT Hutama Karya dan PT Adhi Karya. LHP BPK Perwakilan Babel semester II 2025 menemukan potensi kelebihan pembayaran Rp 13,7 miliar pada dua paket pekerjaan di Bangka Selatan. Arsani menginstruksikan pengembalian dan menonaktifkan dua pejabat Dinas PU tanpa menyebutkan sanksi lebih lanjut.

4. Kontroversi Moratorium IUP Timah. Pada Februari 2025, Arsani meneken moratorium penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru. Kebijakan ini dipuji LSM lingkungan, namun empat bulan berselang terbit 17 IUP baru di wilayah laut Bangka Barat — seluruhnya untuk perusahaan yang pernah terafiliasi dengan koperasi tambang yang diketuai kerabat dekat Arsani. Gubernur beralasan IUP diberikan sebelum moratorium dan baru diterbitkan administratif. Jaringan Anti Tambang (JATAM) Babel melaporkan kejanggalan ini ke KPK pada September 2025. Kasus masih dalam tahap telaah.

Tantangan dan Harapan

Tantangan ter