Fahira Idris Kecam Keras Dugaan Penyekapan dan Penyiksaan Perempuan di Bandung

Lurusin.com, Jakarta — Aktivis perempuan sekaligus Anggota MPR RI dari Fraksi DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, menyampaikan kecaman keras atas dugaan tindak penyekapan, penyiksaan, dan penganiayaan berat yang menimpa seorang perempuan di wilayah Bandung, Jawa Barat. Ia menegaskan, penanganan kasus ini tidak bisa dilakukan secara biasa dan menuntut aparat penegak hukum untuk mengedepankan perspektif korban dalam setiap langkah penyelidikan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima media kami, Fahira menyebut peristiwa tersebut sebagai tindakan keji dan tidak berperikemanusiaan. Ia mendesak agar seluruh dimensi kejahatan diungkap secara transparan dan pelaku dijatuhi sanksi pidana maksimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saya mengutuk keras dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap perempuan di Bandung ini. Kasus ini sangat keji, tidak manusiawi, dan harus menjadi alarm keras bagi kita semua. Fokus utama saat ini adalah menyelamatkan dan memulihkan korban, menangkap terduga pelaku, mengungkap seluruh dimensi kejahatan, serta memastikan proses hukum berjalan maksimal. Pelaku harus diganjar hukuman paling berat yang dimungkinkan oleh undang-undang.

Fahira menyoroti bahwa kekerasan semacam ini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menangani kasus tersebut secara menyeluruh. Menurut laporan yang dihimpun, penanganan ideal harus melibatkan koordinasi cepat dari berbagai lini, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian HAM, hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Lebih lanjut, ia mendorong keterlibatan aktif Komnas Perempuan, Komnas HAM, Pemerintah Daerah setempat, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan untuk memastikan tidak ada celah yang memungkinkan pelaku lolos dari jeratan hukum. "Seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama," tegas politikus muda tersebut, menggarisbawahi urgensi penyelamatan korban sebagai prioritas utama sebelum masuk ke proses hukum lebih lanjut.