DPR Serahkan DIM RUU Keamanan dan Ketahanan Siber kepada Pemerintah

Komisi I DPR menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber. Dalam pertemuan tersebut, fraksi-fraksi di Komisi I secara resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari RUU yang diinisiasi oleh pemerintah itu.

Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi I DPR, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (29/6/2026). Ketua Komisi I DPR, Urut Adianto, memimpin langsung jalannya rapat. Di awal sesi, Urut memaparkan perkembangan terkini dari proses legislasi RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, seraya menegaskan bahwa rancangan undang-undang ini merupakan inisiatif dari pihak pemerintah.

Penyerahan DIM ini menjadi bagian penting dalam proses pembahasan. DIM memuat berbagai catatan, masukan, serta permasalahan yang teridentifikasi oleh fraksi-fraksi terhadap draf awal yang diajukan pemerintah. Dengan diserahkannya DIM, pembahasan RUU diperkirakan akan memasuki tahap yang lebih teknis dan mendalam antara DPR dan pemerintah.

Rapat yang berlangsung dalam suasana kerja tersebut menunjukkan komitmen legislatif untuk mempercepat pengesahan regulasi di bidang siber. RUU Keamanan dan Ketahanan Siber dianggap krusial mengingat semakin meningkatnya ancaman dan serangan siber terhadap infrastruktur digital nasional. Pemerintah dan DPR berharap proses harmonisasi berbagai pandangan dalam DIM dapat berjalan lancar agar undang-undang ini segera dapat diimplementasikan.

Ketua Komisi I dalam pemaparannya juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara semua pemangku kepentingan dalam membentuk arsitektur hukum yang kokoh bagi pertahanan siber Indonesia. Seluruh fraksi menyampaikan pandangan mereka secara substansial dalam dokumen yang diserahkan tersebut, mencerminkan beragamnya perspektif namun tetap dalam kerangka penguatan kedaulatan digital bangsa.

Langkah selanjutnya, pemerintah akan menelaah seluruh DIM yang telah diserahkan dan menyiapkan jawaban serta tanggapan resmi untuk kemudian dibahas kembali dalam rapat-rapat kerja selanjutnya. Dinamika pembahasan ini akan terus dipantau oleh publik mengingat urgensi perlindungan siber di era transformasi digital. Demikian laporan dari Lurusin.com.