PSI Beri Klarifikasi Tegas soal Isu Bergabungnya Terpidana Korupsi Nur Alam

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akhirnya buka suara menanggapi kabar yang menyebut mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, telah bergabung dengan partai berlambang mawar itu. Melalui juru bicaranya, PSI dengan tegas membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa terpidana kasus korupsi itu tidak pernah tercatat sebagai anggota partai.

Juru bicara PSI, Bestari Barus, memberikan respons langsung ketika dikonfirmasi media kami pada Minggu (21/6/2026). Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap partainya, namun sekaligus meluruskan informasi yang beredar di publik.

"Saya selaku juru bicara PSI mengucapkan terima kasih atas perhatian KPK terhadap PSI ya. Ternyata PSI itu istimewa toh, di mata KPK. Namun mungkin dalam hal ini perlu menjadi masukan bagi KPK bahwa Pak Nur Alam itu nggak pernah jadi anggota PSI," kata Bestari saat dihubungi.

Pernyataan ini muncul setelah KPK sebelumnya menyoroti keberadaan Nur Alam yang dikabarkan merapat ke PSI. Nur Alam sendiri merupakan terpidana kasus korupsi yang telah divonis bersalah dalam perkara penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara saat menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara.

Bestari menambahkan bahwa PSI selama ini memiliki mekanisme rekrutmen anggota yang ketat dan transparan. Partai memastikan setiap kader yang bergabung telah melalui proses seleksi dan verifikasi yang sesuai dengan aturan internal partai.

Klarifikasi ini juga menjadi penegasan sikap PSI di tengah dinamika politik menjelang kontestasi mendatang. Partai yang dikenal dengan basis pendukung anak muda ini ingin memastikan tidak ada kesalahpahaman terkait komposisi keanggotaannya, khususnya yang melibatkan figur-figur dengan rekam jejak hukum yang kontroversial.

Sementara itu, dalam perkembangan politik lainnya, dukungan terhadap pemerintahan mendatang terus mengalir dari berbagai partai. Sejumlah partai politik telah menyatakan kesiapan mengawal program pemerintah, termasuk arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo agar koalisi tetap solid mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran untuk periode berikutnya. Partai NasDem menjadi salah satu yang menyatakan akan mengikuti arahan ketua umumnya terkait sikap politik tersebut.

Dengan adanya klarifikasi ini, PSI berharap publik dan institusi seperti KPK dapat memahami dengan jelas komposisi internal partai dan tidak terjebak pada spekulasi yang tidak berdasar. Lurusin.com akan terus memantau perkembangan dinamika politik ini.