Instruksi Darurat Mendagri: Kepala Daerah Wajib Perkuat Mitigasi El Nino Jelang Kemarau Panjang 2026

Langkah cepat diambil jajaran Kementerian Dalam Negeri menyikapi ancaman kekeringan ekstrem yang membayangi Indonesia. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera memperkuat sistem kesiapsiagaan daerah. Desakan ini muncul menyusul hasil pemantauan iklim terkini yang menunjukkan potensi dampak serius fenomena El Nino yang puncaknya diprediksi bertepatan dengan musim kemarau.

Arahan strategis tersebut disampaikan langsung oleh Mendagri di sela-sela Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026. Agenda yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino ini berlangsung di Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, pada Senin (29/6). Dalam forum tersebut, Tito menekankan bahwa krisis iklim ini bukan sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas pangan, ketersediaan air bersih, dan ketahanan energi nasional.

Berdasarkan paparan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), anomali suhu muka laut ini diperkirakan berlangsung dalam periode yang cukup panjang, yakni mulai Mei 2026 hingga Mei 2027. Meski begitu, pemerintah memetakan periode paling kritis akan terjadi pada Juli hingga Oktober 2026. Pada rentang waktu tersebut, curah hujan diproyeksikan menurun drastis sehingga memicu peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta gagal panen di sejumlah sentra produksi pertanian.

Ancaman Karhutla dan Krisis Air

Tito merinci beberapa sektor vital yang wajib mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah. Sektor pertanian menjadi yang paling rentan mengingat ketergantungan tinggi pada pola irigasi konvensional. Tanpa langkah adaptif, kekeringan berpotensi menghambat masa tanam dan mengerek harga komoditas pangan di pasaran. Selain itu, sektor energi, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), juga terancam mengalami defisit pasokan akibat menyusutnya volume air waduk.

Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Saya minta mitigasi dilakukan sesuai tingkat kerawanan masing-masing wilayah. Identifikasi titik api, siapkan embung, dan pastikan stok air bersih mencukupi untuk masyarakat, tegas Tito dalam arahannya.

Senada dengan arahan pusat, jajaran Pemda diminta untuk segera mengaktifkan posko penanggulangan bencana di tingkat kecamatan dan desa. Sosialisasi pencegahan karhutla juga digencarkan, terutama di wilayah dengan tutupan lahan gambut yang mudah terbakar. Pengawasan terhadap praktik tebang-bakar lahan untuk pembukaan perkebunan akan diperketat melalui patroli terpadu yang melibatkan TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, Mendagri juga mendorong adanya intervensi teknologi melalui modifikasi cuaca untuk membasahi lahan gambut dan mengisi tampungan air. Kolaborasi lintas sektor dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR pun diintensifkan guna memastikan jaringan irigasi tersier berfungsi optimal selama puncak El Nino berlangsung. Laporan dari Biro Pemerintahan Kemendagri menyebutkan bahwa pemerintah pusat akan segera menyalurkan dana insentif bagi daerah yang bergerak cepat dalam mitigasi, demikian laporan yang dihimpun tim redaksi Lurusin.com.