DPR dan UMY Gelar FGD Bahas Persoalan Regulasi Perguruan Tinggi Swasta

Jakarta – Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc., menyampaikan bahwa persoalan paling krusial yang dihadapi perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia bukanlah keterbatasan dana, melainkan ketimpangan regulasi yang dinilai belum memberikan kesetaraan perlakuan dengan perguruan tinggi negeri (PTN). Hal ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bekerja sama dengan UMY, pada Selasa (7/7/2026).

Forum tersebut dihelat sebagai ruang dialog strategis untuk menjaring aspirasi para pemangku kepentingan pendidikan tinggi swasta, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nurmandi menjelaskan bahwa selama ini banyak regulasi yang secara tidak langsung mempersempit ruang gerak PTS, mulai dari birokrasi perizinan, standar akreditasi yang kurang kontekstual, hingga akses sumber daya dan program pemerintah yang masih timpang. Reformasi kebijakan yang adaptif dan berkeadilan, tegasnya, merupakan kunci untuk mengurai hambatan-hambatan tersebut.

“Forum ini menjadi ruang untuk mengagregasikan kepentingan perguruan tinggi swasta, khususnya di DIY, terhadap berbagai regulasi yang berdampak langsung pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Harapannya, aspirasi ini dapat dibawa ke pembahasan bersama kementerian sehingga melahirkan kebijakan yang lebih adil,” ujar Nurmandi dalam laporan yang diterima media kami, Selasa (7/7/2026).

DPR dipandang memiliki posisi strategis sebagai jembatan penghubung antara suara PTS dan pemerintah. Melalui fungsi legislasi dan pengawasannya, dewan dapat mendorong revisi undang-undang atau peraturan turunan yang selama ini memberatkan operasional kampus swasta. FGD ini diharapkan menghasilkan rumusan rekomendasi konkret yang nantinya akan diperjuangkan dalam pembahasan bersama kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Selain pendanaan, sejumlah isu yang mencuat dalam diskusi antara lain perlunya penyederhanaan aturan pendirian program studi, mekanisme penyaluran hibah penelitian yang lebih inklusif, serta jaminan perlindungan bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan PTS. Para peserta dari berbagai perguruan tinggi swasta di Yogyakarta menyepakati perlunya koordinasi yang lebih solid untuk memperkuat posisi tawar dalam setiap perumusan kebijakan nasional. Dengan semangat kolaborasi, forum semacam ini dianggap menjadi langkah awal yang penting untuk menciptakan iklim pendidikan tinggi yang lebih setara dan berdaya saing.