Dosen Unsri dan Staf Khusus HAM Diskusi Resolusi Konflik

PALEMBANG — Dua figur kunci dalam kajian hubungan internasional dan advokasi hak asasi manusia, I Kadek Andre Nuaba dan Yosef Sampurna Nggarang, bertemu dalam sebuah forum diskusi bertajuk “Paradigma Baru Resolusi Konflik dan Pemenuhan HAM di Era Global” yang digelar di Universitas Sriwijaya. Acara yang berlangsung pada Selasa (18/3/2025) ini menjadi jembatan antara perspektif akademik dan kebijakan publik dalam menangani krisis kemanusiaan lintas batas.

I Kadek Andre Nuaba, dosen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya, menekankan pentingnya pendekatan multi-dimensi dalam resolusi konflik. Ia menyoroti bahwa aktor non-negara kini memiliki peran yang semakin signifikan, menuntut penyesuaian kerangka hukum internasional yang selama ini didominasi paradigma state-centric.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pemenuhan HAM

Sementara itu, Yosef Sampurna Nggarang yang merupakan Staf Khusus Bidang Pemenuhan Kementerian HAM sekaligus penggerak 98 Resolution Network, memaparkan data terbaru terkait efektivitas mekanisme pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat. Dalam pemaparannya, ia mengungkapkan bahwa hingga akhir 2024, 73,2% dari rekomendasi penyelesaian non-yudisial belum terimplementasi sepenuhnya di tingkat daerah.

“Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara komitmen normatif dan aksi nyata di lapangan,” ujar Yosef.

Diskusi ini dihadiri sekitar 120 peserta yang terdiri dari mahasiswa, peneliti, aktivis, serta perwakilan lembaga negara. Kedua pembicara sepakat bahwa tantangan terbesar bukan terletak pada minimnya instrumen hukum, melainkan pada lemahnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.

Perbandingan Perspektif Kedua Tokoh

I Kadek Andre menjelaskan bahwa dalam disiplin Hubungan Internasional, sudah saatnya para sarjana mengadopsi apa yang disebutnya sebagai “human-centric security”, di mana keamanan individu menjadi garda terdepan dalam analisis konflik. Ini sejalan dengan misi 98 Resolution Network yang digawangi Yosef, yang mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui mekanisme inklusif yang melampaui pendekatan hukum pidana semata.

Kronologi Terbentuknya 98 Resolution Network

1. 1998: Reformasi membuka ruang advokasi HAM.
2. 2014-2019: Pemerintah membentuk berbagai tim penyelesaian non-yudisial, namun capaian terbatas.
3. 2020: Jaringan aktivis dan akademisi membentuk 98 Resolution Network sebagai platform kolaboratif pemantauan pemenuhan hak korban.
4. 2023-sekarang: 98 Resolution Network bermitra dengan KemenHAM dalam program akselerasi pemenuhan hak regional.

Yosef mengungkapkan optimismenya bahwa dengan adanya sinergi bersama perguruan tinggi seperti Universitas Sriwijaya, basis data pelanggaran HAM dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi kebijakan publik yang valid. Sementara I Kadek Andre berencana memasukkan studi kasus implementasi rekomendasi HAM ke dalam kurikulum mata kuliah Keamanan Internasional.

Diskusi diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman antara FISIP Universitas Sriwijaya dan 98 Resolution Network untuk penelitian bersama selama tiga tahun ke depan. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat transformasi kebijakan HAM berbasis bukti dan memperkuat budaya sadar HAM di kalangan generasi muda.