Dosen HI Unsri Analisis Dinamika Geopolitik Terkini

Seorang akademisi dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya menyampaikan pandangan kritisnya terhadap pergolakan geopolitik global dalam sebuah forum diskusi yang digelar secara hibrida, akhir pekan lalu. Pemaparannya menyoroti pergeseran kekuatan, ancaman non-tradisional, dan posisi strategis Indonesia di tengah rivalitas negara-negara besar.

Transformasi Lanskap Geopolitik dan Ekonomi Dunia

Dalam pemaparannya, pengajar hubungan internasional tersebut menekankan bahwa peta geopolitik telah berubah secara fundamental pasca pandemi dan eskalasi konflik di Eropa Timur. Klaster kawasan Indo-Pasifik menjadi medan kontestasi yang semakin panas karena selain menyimpan potensi ekonomi digital yang masif, wilayah ini juga diwarnai oleh sengketa maritim dan percepatan modernisasi militer. Ia mengutip data dari Stockholm International Peace Research Institute yang menunjukkan peningkatan belanja pertahanan di Asia Tenggara sebesar 12,3 persen dalam kurun lima tahun terakhir, mengonfirmasi bahwa dinamika keamanan regional sedang menuju titik kritis.

Fenomena de-risking rantai pasok yang dijalankan oleh negara maju turut mengubah pola investasi global. Berdasarkan laporan United Nations Conference on Trade and Development, aliran investasi asing langsung ke negara-negara berkembang meningkat tajam, namun terkonsentrasi pada sektor manufaktur strategis seperti semikonduktor dan kendaraan listrik. Hal ini, menurutnya, menuntut Indonesia untuk tidak hanya menjadi basis produksi, melainkan juga memperkuat posisi tawar dalam tata kelola ekonomi internasional.

Ancaman Non-tradisional dan Diplomasi Multilateral

Akademisi tersebut menyoroti bahwa ancaman keamanan tidak lagi dapat dibaca melalui lensa militer semata. Keamanan siber, krisis iklim, dan disinformasi lintas batas kini menjadi tantangan yang sama destruktifnya dengan konflik konvensional. Ia merujuk pada insiden serangan siber terhadap infrastruktur kritis di kawasan Asia-Pasifik yang meningkat 67 persen pada tahun lalu berdasarkan data Interpol, menandakan bahwa aktor negara dan non-negara semakin mahir menggunakan ruang digital sebagai domain pertempuran.

Dalam kerangka multilateral, ia mengajukan bahwa Indonesia perlu memperkuat arsitektur kerja sama melalui ASEAN dan forum-forum minilateral. Konsep ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang diadopsi tahun 2019 dipandang sebagai modal diplomasi yang belum dioptimalkan. Sementara itu, forum seperti Quad dan AUKUS membawa implikasi strategis yang memerlukan respons terkalibrasi agar Indonesia tidak terjepit di antara pusaran kekuatan besar. Ia menekankan pentingnya strategi hedging yang lincah, yakni menjaga hubungan ekonomi dengan semua pihak tanpa mengunci komitmen keamanan yang mengikat, sembari terus membangun kapasitas pertahanan domestik secara mandiri.

Proyeksi Posisi Indonesia di Panggung Global

Keketuaan Indonesia di G20 tahun 2022 dan ASEAN tahun 2023 dinilai telah memberi momentum diplomatik, tetapi warisan itu perlu dirawat dengan agenda yang berkelanjutan. Ia mengutip data Bank Dunia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1 persen tahun ini, menjadikannya salah satu titik cerah di tengah perlambatan global. Namun, pertumbuhan itu tidak otomatis meningkatkan daya tawar politik, melainkan harus diterjemahkan menjadi kapasitas inovasi dan ketahanan pangan-energi yang nyata.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa diplomasi ekonomi harus diselaraskan dengan kebijakan hilirisasi yang tidak hanya mengejar nilai tambah ekspor, tetapi juga memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial. Dengan populasi muda yang besar, Indonesia memiliki bonus demografi yang jika dikelola melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang tepat, dapat menjadi motor penggerak soft power di tingkat regional.

Forum diskusi tersebut berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif dari kalangan mahasiswa, peneliti, dan pemerhati hubungan internasional. Berbagai pertanyaan kritis muncul, terutama menyangkut peran akademisi dalam menerjemahkan konsep teori ke dalam advokasi kebijakan. Narasumber menutup sesi dengan mengajak seluruh pihak untuk memperkuat literasi geopolitik di kalangan masyarakat sipil agar kesadaran akan posisi strategis Indonesia tidak hanya menjadi wacana elit, melainkan menjadi bagian dari identitas kolektif bangsa.