Dr. Eko Wahyuanto: Reformasi Kebijakan Publik Harus Berbasis Data

Seorang pengamat kebijakan publik yang cukup dikenal, Dr. Eko Wahyuanto, M.M., kembali menyuarakan pandangannya tentang arah reformasi birokrasi di Indonesia. Dalam sejumlah forum diskusi, ia menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat intuitif menuju pengambilan keputusan yang sepenuhnya ditopang oleh data dan bukti empiris. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan efektivitas program-program pemerintah.

Menurutnya, tantangan utama kebijakan publik saat ini bukan semata pada keterbatasan anggaran atau sumber daya manusia, melainkan pada absennya budaya evaluasi yang sistematis. Banyak kebijakan, tegasnya, yang dirancang secara reaktif tanpa melalui tahap uji coba atau analisis dampak yang memadai. Akibatnya, implementasi di lapangan acap kali menemui hambatan yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal.

Pentingnya Fondasi Data dalam Perumusan Kebijakan

Dr. Eko Wahyuanto memaparkan bahwa fondasi data adalah elemen paling krusial yang sering diabaikan. Ia mencontohkan, dalam program penanggulangan kemiskinan, data acuan yang tidak termutakhirkan secara berkala akan menghasilkan intervensi yang salah sasaran. Kesalahan elementer semacam ini, katanya, merugikan bukan hanya dari sisi fiskal, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

“Kita tidak bisa membangun rumah tanpa peta yang akurat. Demikian pula kebijakan publik; tanpa data yang valid, ia hanyalah sekadar harapan,” ujarnya dalam sebuah diskusi terbatas. Ia mendorong agar setiap kementerian dan lembaga membangun pusat data terpadu yang saling terinterkoneksi. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang-tindih dan inkonsistensi informasi antarinstansi.

Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi

Pada aspek reformasi birokrasi, pengamat kelahiran Jakarta ini menyoroti lambatnya adopsi teknologi digital di banyak lini pemerintahan. Menurutnya, pandemi telah membuktikan bahwa pelayanan publik dapat dijalankan secara daring tanpa mengurangi kualitas. Namun, antusiasme itu justru meredup ketika situasi kembali normal. Ia menilai, mentalitas kembali ke pola kerja konvensional menjadi batu sandungan serius.

Digitalisasi, tegas Dr. Eko Wahyuanto, bukan sekadar mengganti formulir fisik dengan aplikasi. Transformasi ini harus mencakup restrukturisasi proses bisnis, penyederhanaan regulasi, dan penanaman kompetensi digital pada aparatur sipil negara. Ia mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), namun mengingatkan bahwa tanpa komitmen pimpinan di level menengah, kebijakan itu hanya akan menjadi proyek mercusuar.

Kebijakan Berbasis Bukti dan Partisipasi Publik

Lebih jauh, Dr. Eko Wahyuanto mengangkat isu partisipasi publik yang dinilai masih bersifat simbolis. Banyak forum konsultasi publik, katanya, digelar hanya untuk memenuhi syarat administratif tanpa benar-benar menyerap aspirasi. Ia mengusulkan agar mekanisme seperti jajak pendapat warga, dengar pendapat berbasis komunitas, dan platform digital untuk memberikan masukan langsung diintegrasikan secara permanen dalam siklus kebijakan.

“Kebijakan publik yang baik lahir dari ruang dialog, bukan dari ruang tertutup. Data memberikan arah, tetapi suara warga memberikan konteks. Keduanya tak bisa dipisahkan,” tegasnya. Ia merujuk pada beberapa praktik baik di negara-negara Skandinavia, di mana laboratorium kebijakan (policy lab) menjadi jembatan antara pembuat kebijakan, ahli, dan masyarakat sipil. Model seperti ini, menurutnya, sangat mungkin diadaptasi di tingkat daerah terlebih dahulu sebelum diimplementasikan secara nasional.

Investasi pada Kapasitas Evaluasi

Salah satu poin yang paling ditekankan oleh Dr. Eko Wahyuanto adalah minimnya investasi pada fungsi evaluasi. Selama ini, siklus kebijakan di Indonesia cenderung berhenti pada tahap implementasi. Evaluasi pasca-pelaksanaan jarang dilakukan secara independen dan komprehensif. Ia membandingkan dengan sektor swasta yang secara rutin melakukan audit kinerja dan perbaikan berkelanjutan. Prinsip yang sama, katanya, harus diadopsi oleh sektor publik.

Ia menyarankan agar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan inspektorat di setiap lembaga diperkuat dengan tenaga analis yang mumpuni di bidang statistik, evaluasi program, dan ilmu perilaku. Tanpa kapasitas evaluasi yang kuat, kebijakan akan terus berputar dalam lingkaran trial and error yang mahal. Pernyataan ini menyentil realitas bahwa banyak program unggulan yang berakhir sebelum sempat diukur dampak jangka panjangnya.

Harapan ke Depan

Di penghujung, Dr. Eko Wahyuanto menyampaikan optimismenya. Ia melihat ada generasi baru birokrat muda yang lebih melek teknologi dan terbuka terhadap perubahan. Momentum ini, menurutnya, harus ditangkap oleh para pemimpin dengan memberikan ruang inovasi dan melindungi pengambilan risiko yang bertanggung jawab. Ia juga meminta agar perguruan tinggi lebih aktif menjadi mitra kritis pemerintah dalam mengembangkan riset kebijakan yang aplikatif.

Dengan pendekatan yang berbasis data, partisipatif, dan terbuka terhadap evaluasi, Dr. Eko Wahyuanto meyakini bahwa kebijakan publik Indonesia dapat keluar dari jebakan rutinitas dan benar-benar menjadi instrumen perubahan sosial. Pandangan-pandangannya menjadi pengingat bahwa reformasi kebijakan bukanlah sekadar proyek administratif, melainkan upaya membangun kembali kontrak sosial antara negara dan warganya.

Baca juga:

• Eropa Tanpa Visa: Destinasi yang Bisa Dikunjungi WNI
• Mengisahkan Lagu 'We Wish You A Merry Christmas' yang Abadi