Demokrat Dorong Pembahasan RUU Pemilu Segera untuk Sosialisasi Publik

Jakarta — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, mendesak agar pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu segera dimulai. Ia menilai percepatan jadwal legislasi menjadi prasyarat bagi terselenggaranya sosialisasi yang bermakna kepada masyarakat.

Pernyataan di Sela Perayaan HUT Partai

Desakan itu disampaikan Herman Khaeron seusai menghadiri acara Kick Off HUT ke-25 Partai Demokrat di Plaza Senayan, Jakarta, pada Rabu, 8 Juli 2026. Dalam keterangan pers singkat, ia menekankan urgensi pembahasan revisi UU Pemilu tanpa penundaan.

1. Herman Khaeron menyampaikan keinginan partainya agar pembahasan RUU Pemilu dilakukan "secepatnya" — frasa yang ia ulangi dua kali untuk menegaskan intensitas desakan.
2. Ia merujuk pada pentingnya "sosialisasi dan diseminasi yang lebih bermakna" agar publik memiliki waktu cukup memahami substansi perubahan aturan kepemiluan.
3. Herman juga menyatakan bahwa proses legislasi harus memberi ruang bagi "banyak masukan masyarakat" serta peluang bagi partai politik untuk melakukan "kompromi dengan partai-partai lain."

Dengan penekanan pada mekanisme partisipatif, ia menyebut bahwa "ruangnya harus panjang," mengisyaratkan bahwa pembahasan yang terburu-buru berpotensi mengorbankan kualitas deliberasi publik.

Argumentasi Urgensi Waktu Sosialisasi

Dasar pemikiran Demokrat merujuk pada siklus pemilu yang mensyaratkan tahapan persiapan panjang. Semakin awal RUU Pemilu disahkan, semakin lebar jeda waktu yang tersedia bagi penyelenggara pemilu—KPU dan Bawaslu—untuk menyusun regulasi turunan, melatih petugas, dan mengedukasi pemilih.

1. Sosialisasi teknis: Perubahan pasal-pasal krusial, seperti ambang batas pencalonan atau desain surat suara, memerlukan penjelasan kepada pemilih agar tidak terjadi kebingungan di bilik suara.
2. Diseminasi publik: Demokrat menghendaki agar sosialisasi tidak dilakukan secara mekanis, melainkan memberi ruang interaksi dua arah sehingga masukan masyarakat bisa terserap ke dalam naskah final undang-undang.
3. Kompromi politik: Herman mengakui bahwa pembahasan tidak akan lepas dari negosiasi antarpartai—sebuah proses yang membutuhkan waktu tidak singkat untuk mencapai konsensus.

Pernyataan ini muncul di tengah tahapan awal pembicaraan RUU Pemilu yang secara resmi masih menunggu jadwal pembahasan di Badan Legislasi DPR.

Keterlibatan DPR dan Safari Politik

Secara terpisah, Komisi II DPR telah memulai langkah penjajakan melalui safari politik ke partai-partai nonparlemen. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, disebut memimpin langsung kegiatan tersebut untuk memetakan posisi awal fraksi-fraksi dan menampung aspirasi dari partai yang tidak memiliki kursi di Senayan.

Langkah DPR ini selaras dengan permintaan Demokrat agar pembahasan tidak hanya bergulir di lingkaran partai parlemen, tetapi juga menjangkau kekuatan politik di luar parlemen—memperkuat legitimasi undang-undang yang akan dipakai di Pemilu 2029.

Kronologi Proses yang Diharapkan

1. Pembahasan internal DPR: Badan Legislasi bersama Komisi II segera menetapkan jadwal rapat dan daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah dan DPR.
2. Penjajakan eksternal: Safari politik ke partai-partai nonparlemen dan organisasi masyarakat sipil dilakukan paralel untuk mengumpulkan masukan awal.
3. Pembahasan substansi: Rapat-rapat panitia kerja (Panja) dimulai dengan fokus pada isu-isu krusial yang membutuhkan kompromi lintasfraksi.
4. Sosialisasi publik: Setelah draf mencapai tahap final, KPU dan Bawaslu dapat segera memproduksi materi sosialisasi sebelum tahapan pemilu dimulai.

Dengan tahapan yang rapat, Demokrat menilai percepatan di fase awal legislasi akan menentukan kualitas seluruh siklus pemilu. Waktu yang panjang, menurut Herman, adalah "ruang" yang harus disediakan agar kompromi dan edukasi publik berjalan optimal.