Dasco Pertemukan Perwakilan TikTok dan Menaker Luruskan Isu PHK

Suasana di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/7/2026) terpantau lebih dinamis dari biasanya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengambil inisiatif memfasilitasi pertemuan langsung antara perwakilan manajemen TikTok dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Agenda utama yang diusung tak ringan: mengurai benang kusut isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belakangan menghantui karyawan di bawah naungan grup bisnis TikTok-Tokopedia.

Pertemuan yang berlangsung di balik pintu tertutup itu menjadi sorotan karena menyatukan dua kutub kepentingan. Di satu sisi, TikTok—baik dari kantor pusat di China maupun perwakilan di Indonesia yang telah mengakuisisi Tokopedia—membawa perspektif bisnis dan strategi perusahaan ke depan. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan hadir sebagai garda terdepan perlindungan hak-hak pekerja. Dasco menempatkan diri sebagai penengah, memastikan komunikasi berjalan dua arah tanpa ada pihak yang merasa dipojokkan.

Seusai pertemuan, Dasco menjelaskan alasan di balik fasilitasi yang ia lakukan. “Pada hari ini saya memfasilitasi pertemuan, kami mengundang perwakilan dari baik TikTok di China maupun perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia,” ujar Dasco dalam konferensi pers yang digelar di kompleks parlemen. Pernyataan itu menegaskan bahwa DPR tidak tinggal diam melihat gelombang keresahan pekerja di ekosistem digital yang kini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional.

Karyawan Gelisah, Pemerintah Tak Ingin Kecolongan

Isu PHK massal di tubuh TikTok-Tokopedia mencuat seiring dengan langkah efisiensi yang ditempuh perusahaan pasca-akuisisi. Integrasi dua entitas besar mau tidak mau memunculkan tumpang tindih posisi, restrukturisasi divisi, dan penyesuaian model bisnis yang berdampak langsung pada nasib ribuan karyawan. Keresahan semakin nyata ketika kabar perampingan organisasi bocor melalui forum internal dan media sosial, memicu desakan publik agar pemerintah segera bertindak.

Lurusin.com memperoleh informasi bahwa pertemuan difasilitasi Dasco atas permintaan langsung dari sejumlah anggota Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan, yang mengaku kebanjiran aspirasi dari para pekerja maupun serikat pekerja di sektor teknologi. Mereka khawatir gelombang PHK di perusahaan platform besar akan menjadi preseden buruk bagi iklim ketenagakerjaan digital yang selama ini dipandang sebagai lokomotif baru lapangan kerja.

Respons TikTok dan Sikap Kemenaker

Pihak TikTok yang hadir disebut memberikan penjelasan rinci mengenai proyeksi bisnis dan peta jalan integrasi Tokopedia. Mereka memastikan bahwa setiap langkah korporasi ditempuh sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, termasuk memberikan hak-hak normatif seperti pesangon dan jaminan pendapatan bagi karyawan yang terdampak. Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari manajemen yang dimuat untuk publik.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa kementeriannya akan terus mengawal setiap proses yang berpotensi merugikan pekerja. “Kami mendengar langsung komitmen perusahaan. Namun pengawasan akan tetap kami kedepankan, karena hak pekerja adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar,” demikian kutipan yang dihimpun media kami dari seorang pejabat Kemenaker yang mengikuti jalannya diskusi. Yassierli juga mendorong agar TikTok-Tokopedia membuka ruang dialog yang lebih transparan dengan karyawan dan serikat pekerja untuk menghilangkan kabar simpang siur yang selama ini beredar.

Dukungan DPR dan Langkah Ke Depan

Dasco menambahkan bahwa DPR siap menjadi jembatan komunikasi lanjutan jika dibutuhkan. “Kita ingin semua pihak duduk bersama, mencari solusi yang win-win. Jangan sampai isu ketenagakerjaan di perusahaan digital ini menjadi bola liar yang mengganggu ekosistem ekonomi kita yang sedang bertumbuh,” tegasnya. Pertemuan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa parlemen mengawasi ketat dinamika akuisisi yang melibatkan investasi asing di perusahaan digital lokal.

Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan titik terang segera muncul. Nasib ribuan karyawan TikTok-Tokopedia kini bergantung pada seberapa cepat dan serius manajemen merespons arahan dari pemerintah serta DPR. Publik menanti langkah konkret, bukan sekadar janji di ruang rapat.