Cek Fakta: Dugaan Eksploitasi Anak dan Pelanggaran Aturan Kesehatan Bigmo

Beredar klaim bahwa kreator konten Bigmo terseret dugaan eksploitasi anak dan pelanggaran peraturan pemerintah di bidang kesehatan setelah mempromosikan rokok elektronik melalui siaran langsung. Berdasarkan verifikasi terhadap kerangka regulasi yang berlaku di Indonesia, klaim tersebut memiliki pijakan normatif, tetapi status hukumnya masih berada pada tingkat dugaan. Pemeriksaan ini menelaah dua komponen klaim secara terpisah: dugaan pelanggaran aturan kesehatan dan dugaan eksploitasi anak, dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Klaim yang Diperiksa

Klaim yang beredar terdiri atas tiga unsur. Pertama, klaim bahwa telah terjadi promosi vape dalam siaran langsung yang dilakukan oleh kreator konten tersebut. Kedua, klaim bahwa tindakan itu melanggar peraturan pemerintah di sektor kesehatan. Ketiga, klaim bahwa peristiwa tersebut memenuhi unsur eksploitasi anak. Ketiga unsur harus diperiksa secara terpisah karena masing-masing memiliki standar pembuktian yang berbeda. Menyatukan ketiganya tanpa verifikasi berisiko menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan.

Verifikasi Unsur Pelanggaran Aturan Kesehatan

Faktanya adalah, Indonesia telah memiliki regulasi ketat terhadap produk tembakau dan rokok elektronik. PP Nomor 28 Tahun 2024, sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengatur pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik, termasuk pembatasan iklan, promosi, dan sponsor. Regulasi tersebut menetapkan batas usia minimum 21 tahun untuk penjualan produk tembakau dan rokok elektronik, serta melarang penjualan di sekitar satuan pendidikan dan kawasan tanpa rokok.

Data menunjukkan bahwa promosi produk mengandung zat adiktif melalui media elektronik yang dapat diakses publik tanpa verifikasi usia bertentangan dengan prinsip pembatasan dalam peraturan tersebut. Siaran langsung di platform digital bersifat terbuka dan tidak memiliki penyaringan usia yang memadai, sehingga materi promosi rokok elektronik berpotensi menjangkau anak-anak. Berdasarkan verifikasi, unsur klaim mengenai pelanggaran aturan kesehatan memiliki dasar regulasi yang jelas, meskipun penentuan pelanggaran formal tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan kementerian teknis.

Verifikasi Unsur Eksploitasi Anak

Klaim bahwa peristiwa ini merupakan eksploitasi anak merujuk pada Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak. Ancaman sanksinya diatur dalam Pasal 88: pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta. Definisi eksploitasi dalam konteks ini mencakup pemanfaatan anak untuk kepentingan ekonomi atau komersial.

Namun, verifikasi menemukan bahwa kualifikasi eksploitasi anak tidak dapat ditetapkan berdasarkan konten siaran semata. Diperlukan bukti mengenai keterlibatan anak dalam aktivitas promosi, unsur kesengajaan, serta pemenuhan unsur pidana lainnya. Sumber resmi yang berwenang menilai hal ini adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dengan pengawasan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Selama belum ada penetapan tersangka atau putusan pengadilan, label eksploitasi anak bersifat dugaan dan tidak akurat apabila disampaikan sebagai fakta hukum final.

Kerangka tambahan yang relevan adalah PP Nomor 17 Tahun 2025 mengenai perlindungan anak di ruang digital, yang membebankan kewajiban kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi anak dari konten berisiko. Regulasi ini memperkuat dasar pemeriksaan terhadap platform yang menayangkan promosi produk adiktif tanpa mekanisme perlindungan usia.

Status Perkara dan Asas Praduga Tak Bersalah

Data menunjukkan bahwa perkara ini masih berada pada tahap dugaan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Menyebarkan narasi bahwa pihak terkait telah terbukti melakukan eksploitasi anak, tanpa merujuk proses hukum resmi, termasuk kategori informasi yang menyesatkan. Pernyataan yang akurat adalah bahwa pihak tersebut diduga melanggar, bukan telah terbukti melanggar.

Kesimpulan

Berdasarkan verifikasi menyeluruh, klaim mengenai dugaan pelanggaran aturan kesehatan melalui promosi rokok elektronik dalam siaran langsung memiliki dasar regulasi yang kuat pada PP Nomor 28 Tahun 2024. Klaim mengenai eksploitasi anak memiliki dasar normatif pada Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum karena belum ada putusan resmi. Kasus ini sekaligus menunjukkan celah literasi hukum: promosi produk adiktif di ruang digital kerap dilakukan tanpa pemahaman terhadap batasan regulasi, dan reaksi publik kerap mendahului proses hukum.

Rating: SEBAGIAN BENAR. Dasar hukum untuk memeriksa dugaan pelanggaran tersedia dan jelas, namun menyatakan eksploitasi anak telah terjadi tanpa proses hukum adalah tidak akurat. Publik disarankan merujuk pernyataan sumber resmi — kepolisian, KPAI, dan Kementerian Kesehatan — sebelum menarik kesimpulan.