Polisi yang Cekcok dengan Fiktor di Bundaran HI Ternyata BKO Kemendagri

Perkembangan baru mewarnai kasus percekcokan yang sempat menghebohkan kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Oknum anggota kepolisian yang terlibat perselisihan dengan seorang pria bernama Fiktor dipastikan bukan personel yang bertugas di wilayah Polda Metro Jaya. Sosok tersebut ternyata merupakan anggota Polri yang sedang diperbantukan ke Kementerian Dalam Negeri melalui mekanisme bawah kendali operasi alias BKO.

Terungkapnya status penugasan oknum itu menjawab pertanyaan publik yang beredar sejak kabar percekcokan tersebut ramai diperbincangkan. Sebelumnya, banyak pihak menduga anggota yang bersangkutan merupakan personel lalu lintas atau petugas keamanan yang rutin berjaga di sekitar lokasi ikonik di jantung Ibu Kota itu. Kini, fakta mengenai asal penugasannya telah terang.

Memahami Mekanisme BKO di Lingkungan Polri

Dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, penugasan BKO merupakan hal yang lazim. Seorang anggota dapat ditempatkan sementara di luar kesatuannya untuk mendukung kebutuhan instansi lain, termasuk kementerian dan lembaga negara. Selama masa penugasan, personel tersebut tetap berstatus anggota Polri aktif dan tunduk pada seluruh aturan internal kepolisian, meskipun aktivitas kesehariannya berada di bawah kendali instansi penempatan.

Status ini penting untuk dicatat karena berkaitan langsung dengan jalur pertanggungjawaban disiplin. Meski bertugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, oknum tersebut tetap berada dalam pembinaan profesi Polri. Artinya, segala bentuk pelanggaran yang dilakukan tetap menjadi kewenangan pengawasan internal kepolisian, bukan instansi tempatnya diperbantukan.

Kesepakatan Damai dengan Fiktor

Dari sisi pihak yang berseteru, perkara ini sebenarnya sudah menemui titik terang. Fiktor, pria yang terlibat cekcok dengan oknum polisi itu, dikabarkan telah sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Kedua belah pihak memilih jalan damai dan tidak melanjutkan perselisihan ke ranah yang lebih panjang.

Langkah islah semacam ini sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif yang belakangan gencar diterapkan aparat penegak hukum. Pendekatan tersebut mengedepankan pemulihan hubungan antara pihak yang berkonflik ketimbang sekadar menjatuhkan hukuman. Dalam banyak perkara ringan, kesepakatan damai kerap menjadi penutup persoalan di mata hukum.

Namun demikian, perdamaian antara kedua pihak ternyata tidak serta-merta menghentikan seluruh proses yang berjalan. Ada satu jalur penyelesaian yang tetap bergulir meski Fiktor telah merelakan dan memaafkan.

Sidang Kode Etik Tetap Menanti

Pihak kepolisian menegaskan bahwa perilaku oknum anggota tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan secara internal. Perdamaian dengan pihak yang dirugikan tidak menghapus dugaan pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi. Dengan demikian, oknum polisi itu tetap akan menghadapi sidang komisi kode etik untuk membuktikan apakah tindakannya melanggar aturan profesi atau tidak.

Sidang kode etik merupakan mekanisme internal Polri untuk mengadili anggota yang diduga melanggar norma profesi. Dalam forum ini, seorang anggota dapat dikenai sanksi beragam, mulai dari teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat apabila pelanggarannya tergolong berat. Prosesnya berjalan independen dari kesepakatan damai yang dicapai terduga pelanggar dengan pihak lain.

Penegasan ini sekaligus menjadi pesan bahwa institusi tidak menoleransi perilaku yang mencoreng citra korps, siapa pun dan di mana pun anggota itu bertugas. Status BKO bukanlah pelindung dari pertanggungjawaban. Justru karena membawa nama dua institusi sekaligus, yakni Polri dan kementerian tempat bertugas, setiap anggota dituntut menjaga sikap lebih ketat.

Pelajaran dari Peristiwa Bundaran HI

Kasus ini memberikan gambaran jelas mengenai dua jalur penyelesaian yang berjalan beriringan. Jalur pertama menyangkut hubungan personal antara oknum dan Fiktor, yang sudah ditutup dengan saling memaafkan. Jalur kedua berkaitan dengan marwah institusi, yang hanya bisa diselesaikan lewat mekanisme resmi di dalam tubuh kepolisian.

Publik kini menanti hasil sidang etik yang akan digelar. Keputusan forum tersebut akan menentukan nasib karier oknum polisi itu ke depan, sekaligus menjadi cermin komitmen kepolisian dalam menegakkan disiplin anggotanya hingga ke level penugasan di luar kesatuan.