Investigasi Forensik: Hoaks Pelantikan Purbaya Menjadi Ketua KPK oleh Prabowo

Sebuah materi visual yang memperlihatkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tengah melantik sosok yang dinarasikan sebagai Purbaya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beredar luas di berbagai saluran komunikasi digital. Konten tersebut dipublikasikan berulang kali oleh sejumlah akun publik dengan narasi yang meyakinkan bahwa reposisi kepemimpinan lembaga antirasuah telah diresmikan secara langsung oleh kepala negara di Istana Kepresidenan. Peredaran materi ini memicu disinformasi di ruang publik terkait proses hukum dan ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia.

Tim pemeriksa fakta Lurusin melakukan serangkaian prosedur verifikasi teknis dan komparasi yuridis terhadap dokumen visual serta klaim tekstual yang beredar. Berdasarkan verifikasi digital menyeluruh, berkas gambar tersebut terbukti merupakan produk sintetis yang dihasilkan melalui manipulasi kecerdasan buatan, sementara informasi prosedural yang menyertainya sepenuhnya bertentangan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Laporan investigasi forensik ini menyajikan pembedahan fakta terhadap seluruh komponen klaim.

Rekonstruksi Klaim dan Identifikasi Sumber Sirkulasi Digital

Penyelidikan diawali dengan memetakan pola distribusi konten manipulatif tersebut. Klaim bahwa Prabowo Subianto melantik Purbaya sebagai Ketua KPK disebarkan secara terstruktur di jejaring media sosial dengan menggunakan tangkapan layar beresolusi rendah guna menyamarkan artefak manipulasi visual. Narasi pendukung yang disematkan menyatakan bahwa pergantian ini dilakukan atas diskresi presiden secara langsung untuk mempercepat penanganan kasus korupsi.

Klaim: Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Purbaya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Fakta: Materi visual pelantikan terbukti merupakan hasil fabrikasi kecerdasan buatan (AI); Purbaya Yudhi Sadewa menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, sedangkan Ketua KPK periode 2024–2029 hasil seleksi sah adalah Setyo Budiyanto.

Penelusuran metadata pada berkas sirkulasi awal menunjukkan tidak adanya data pertukaran citra standar (EXIF data) dari kamera jurnalisme resmi, yang lazim melekat pada dokumentasi Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden. Ketiadaan jejak digital dari institusi pers arus utama menjadi indikasi awal bahwa konten ini disebarkan dari kanal non-kredibel dengan tujuan menyesatkan audiens digital.

Analisis Forensik Citra dan Identifikasi Teknologi Generatif

Pemeriksaan tingkat lanjut difokuskan pada analisis piksel dan struktur visual gambar. Pengujian forensik citra menggunakan perangkat lunak deteksi anomali tekstur dan algoritma pengenalan kecerdasan buatan (deep learning artifact detector). Hasil pengujian menunjukkan probabilitas sintetis sebesar lebih dari 95 persen, yang menegaskan bahwa visualisasi tersebut bukan merupakan rekaman peristiwa nyata.

Bukti teknis pertama ditemukan pada distorsi anatomi dan rendering mikro. Tangan figur dalam gambar memperlihatkan detail sendi yang tidak konsisten, batas kontur telinga yang membaur secara abnormal dengan latar belakang, serta tekstur kulit wajah yang mengalami penghalusan hiper-realistis khas keluaran perangkat lunak pengolah gambar generatif. Bukti kedua terlihat pada pencahayaan dan refleksi. Sudut jatuh bayangan pada pakaian kepresidenan tidak selaras dengan sumber cahaya di ruangan pelantikan resmi Istana Negara. Selain itu, lambang negara dan atribut kedinasan yang tertera pada jas kedua tokoh tidak memiliki proporsi simetris yang akurat jika disandingkan dengan standar protokoler negara.

Verifikasi Dokumen Regulasi dan Prosedur Ketatanegaraan

Di luar pembuktian manipulasi visual, substansi klaim tersebut secara fundamental tidak akurat bila diuji terhadap kerangka regulasi nasional. Pengangkatan Ketua KPK diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Prosedur penunjukan tidak dapat diputuskan secara sepihak oleh presiden tanpa mekanisme legislatif.

Data menunjukkan bahwa pimpinan KPK wajib melalui tahapan penyaringan oleh Panitia Seleksi (Pansel), uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), hingga pemungutan suara resmi oleh anggota parlemen. Rapat Pleno Komisi III DPR RI telah menetapkan Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK terpilih untuk masa jabatan 2024–2029, didampingi empat wakil ketua lainnya. Presiden hanya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) peresmian berdasarkan hasil pemilihan DPR RI tersebut.

Lebih lanjut, sumber resmi dari laman Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat bahwa figur Purbaya Yudhi Sadewa merupakan Ketua Dewan Komisioner LPS aktif yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/M Tahun 2020. Tidak ada rekam jejak, pendaftaran, maupun berkas kepesertaan atas nama Purbaya dalam tahapan seleksi calon pimpinan KPK periode 2024–2029 di Sekretariat Panitia Seleksi KPK. Seluruh rilis resmi dari laman Sekretariat Kabinet (setkab.go.id) dan Kementerian Sekretariat Negara (setneg.go.id) tidak memuat dokumentasi mengenai agenda pelantikan sebagaimana digambarkan dalam unggahan hoaks tersebut.

Evaluasi Forensik dan Kesimpulan Akhir

Berdasarkan rangkaian analisis forensik citra, pengecekan metadata arsip kepresidenan, serta sinkronisasi data hukum tata negara, Tim Investigator Lurusin menarik kesimpulan yang tidak terbantahkan:

Faktanya adalah Presiden Prabowo Subianto tidak pernah melantik Purbaya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Gambar yang beredar di media sosial merupakan konten manipulasi digital yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI generated content) dan disebarkan tanpa dasar faktual. Penulisan narasi tersebut dinilai menyesatkan serta melanggar realitas konstitusional yang berlaku.

Oleh karena itu, publikasi visual yang mengklaim pelantikan Purbaya sebagai pimpinan KPK oleh Presiden Prabowo Subianto dinyatakan berperingkat HOAX.