Cek Fakta: Benarkah Korupsi Aman Jika Sesuai Syariah?

Sebuah klaim yang menyandingkan istilah korupsi dengan kepatuhan terhadap syariah tengah beredar dan memancing perdebatan publik. Klaim tersebut menyebutkan bahwa praktik korupsi tidak menjadi persoalan sepanjang dilaksanakan dengan sepenuhnya mengikuti aturan syariah. Narasi semacam ini dinilai berbahaya karena berpotensi menormalisasi tindak pidana luar biasa yang merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengurai dan menguji kebenaran informasi itu, Lurusin melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap sumber klaim, konteks pernyataan, serta ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

Asal-usul Klaim

Klaim yang ditelusuri menyebar melalui berbagai platform media sosial dan menjadi bahan diskusi di sejumlah grup percakapan. Inti narasinya menyatakan bahwa Menteri Agama pernah menyampaikan pandangan yang memperbolehkan korupsi, asalkan praktik tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Tidak ada satu pun unggahan yang menyertakan bukti rekaman suara, video, dokumen tertulis resmi, atau tautan berita kredibel yang bisa mengonfirmasi ujaran tersebut. Ketidakjelasan ini menjadi pijakan awal untuk melakukan verifikasi lebih dalam.

Langkah Verifikasi

Verifikasi pernyataan resmi pejabat. Tim Lurusin menelusuri arsip pernyataan publik Menteri Agama melalui situs resmi Kementerian Agama, kanal komunikasi kementerian, serta pemberitaan media massa nasional yang memiliki rekam jejak akurat. Penelusuran ini mencakup periode beberapa tahun terakhir untuk memastikan tidak ada satu pun pernyataan yang terlewat. Hasilnya, tidak ditemukan satu pun kutipan, pidato, wawancara, atau pernyataan tertulis yang berisi pembelaan terhadap korupsi, apalagi yang mengaitkannya dengan prinsip syariah. Justru sebaliknya, dalam berbagai kesempatan, Menteri Agama menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana publik, sejalan dengan program pencegahan korupsi yang digalakkan pemerintah.

Analisis hukum Islam tentang korupsi. Verifikasi dilanjutkan dengan mengkaji dalil-dalil syariah yang relevan. Dalam hukum Islam, korupsi tidak dikenal sebagai satu istilah tunggal, tetapi tercakup dalam beberapa larangan tegas, seperti risywah (suap), ghulūl (pengkhianatan terhadap amanah atau pencurian uang negara), dan ḥirābah (perusakan tatanan sosial). Al-Qur’an dan hadis berulang kali melarang tindakan mengambil harta orang lain secara batil, apalagi harta milik publik. Konsep maqashid syariah yang mencakup perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) secara eksplisit menentang segala bentuk perampasan hak ekonomi masyarakat, di mana korupsi adalah salah satu bentuk terbesarnya. Tidak ada satu pun mazhab fikih yang memberikan celah pembenaran atau keamanan bagi pelaku korupsi dengan alasan apa pun, termasuk bila prosedurnya diklaim “sesuai syariah.”

Analisis hukum positif. Dari sisi perundang-undangan, korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak ada ketentuan yang mengecualikan atau menganggap aman perbuatan yang memenuhi unsur korupsi hanya karena pelaku menyandarkan tindakannya pada dalih keagamaan tertentu. Justru, undang-undang menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dipidana.

Temuan Fakta

Hasil verifikasi secara tegas menunjukkan bahwa klaim yang menyebut Menteri Agama membenarkan korupsi asal sesuai syariah adalah tidak berdasar. Berikut adalah rangkuman temuan:

Pertama, jejak pernyataan tidak ditemukan. Tidak ada bukti autentik berupa rekaman, transkrip, atau pemberitaan media yang memverifikasi bahwa Menteri Agama pernah mengucapkan kalimat tersebut. Sumber-sumber media arus utama yang rutin meliput kegiatan kementerian tidak pernah mencatat pernyataan dengan substansi serupa.

Kedua, hukum Islam secara fundamental melarang korupsi. Seluruh mazhab fikih besar menyepakati bahwa pengkhianatan amanah dan pengambilan harta publik secara ilegal adalah dosa besar. Tidak ada metode penafsiran syariah yang dapat melegitimasi tindakan korupsi. Klaim bahwa prosedur tertentu bisa membuat korupsi menjadi aman adalah penyimpangan dari prinsip dasar syariah.

Ketiga, rekam jejak Kementerian Agama menunjukkan komitmen antikorupsi. Kementerian Agama secara aktif menjalankan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Laporan tahunan kementerian dan pernyataan-pernyataan Menteri Agama dalam berbagai forum justru mempertegas sikap nol toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang dan dana publik.

Keempat, hukum Indonesia tidak memberi ruang aman bagi korupsi. Negara tidak mengenal klausul pembenaran korupsi berdasarkan alasan syariah maupun alasan lainnya. Setiap perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana korupsi akan diproses tanpa pandang bulu.

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian verifikasi, klaim bahwa Menteri Agama menyebut korupsi itu aman asal sesuai syariah tergolong sebagai HOAX. Klaim ini tidak memiliki fondasi bukti, bertentangan dengan fakta pernyataan resmi pejabat terkait, dan menyelisihi ajaran Islam tentang larangan korupsi. Masyarakat diimbau untuk senantiasa memverifikasi informasi yang diterima dan tidak menyebarkan narasi yang berpotensi mencederai upaya pemberantasan korupsi serta merusak reputasi institusi keagamaan.