Bupati Langkat Syah Afandin Tiba di KPK Setelah OTT, Kasus Suap Proyek Jadi Sorotan

Langkah kaki Bupati Langkat Syah Afandin, yang akrab disapa Ondim, langsung tertuju ke lobi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat siang, 3 Juli 2026. Sekitar pukul 14.22 WIB, ia terlihat tiba dengan pengawalan ketat, dibawa menggunakan kendaraan langsung menuju area dalam gedung. Wajah tegang terpancar dari balik masker, tanpa sepatah kata pun lolos kepada awak media yang sudah menanti. Kedatangannya ini mengonfirmasi kabar operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di wilayah Sumatera Utara terkait dugaan suap proyek.

Detik-Detik Penjemputan di Gedung KPK

Berdasarkan laporan tim kami di lapangan, iring-iringan kendaraan yang membawa Bupati Langkat memasuki halaman belakang gedung KPK sebelum akhirnya diarahkan ke ruang pemeriksaan. Proses ini berlangsung cepat dan tanpa hambatan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan peristiwa tersebut. “Bupati Langkat, salah satu yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, sudah tiba di gedung KPK Merah Putih, sekitar pukul 14.30 WIB,” ungkapnya kepada awak media. Hingga kini, KPK masih merahasiakan detail lokasi dan kronologi OTT yang menjerat sang kepala daerah.

Kronologi Singkat Operasi Senyap

Informasi yang dihimpun media kami menyebutkan, OTT dilakukan pada malam hingga dini hari sebelumnya. Tim penindakan KPK bergerak setelah mengantongi bukti kuat adanya transaksi suap terkait pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Selain Syah Afandin, sejumlah pihak lain juga turut diamankan, termasuk oknum swasta dan pejabat di lingkup Pemkab. Barang bukti berupa uang tunai dalam jumlah signifikan diduga ikut disita, meskipun nominal pastinya masih menunggu konferensi pers resmi.

Langkah Hukum Selanjutnya

Setibanya di gedung KPK, Bupati Syah Afandin akan menjalani pemeriksaan intensif selama 1x24 jam. Status hukumnya akan segera ditentukan, termasuk kemungkinan penetapan sebagai tersangka. KPK memiliki waktu untuk mengumumkan konstruksi perkara secara gamblang, sekaligus membeberkan pasal-pasal yang disangkakan. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan lembaga antikorupsi tersebut sepanjang tahun 2026. Publik pun menanti transparansi dan proses hukum yang cepat mengingat dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan di Langkat.

“Kami berkomitmen untuk terus mengusut tuntas kasus ini. Siapa pun yang terlibat, kami pastikan akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Budi Prasetyo melalui sambungan telepon, mengutip pernyataan resmi KPK.

Dampak dan Reaksi Publik

Penangkapan ini sontak menuai beragam reaksi dari masyarakat Langkat dan pegiat antikorupsi. Banyak pihak mendesak KPK untuk segera mengumumkan pihak-pihak lain yang terlibat agar tidak menimbulkan spekulasi liar. Sementara itu, aktivitas di kantor Bupati Langkat terpantau normal, meski sejumlah staf enggan berkomentar banyak saat dikonfirmasi media kami. Kasus ini menjadi ujian berat bagi kepemimpinan daerah dan diharapkan bisa menjadi pelajaran penting dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran proyek di daerah. KPK berjanji akan memberikan perkembangan terkini dalam waktu dekat.