I Nyoman Giri Prasta: Profil dan Kinerja Bupati Badung

I Nyoman Giri Prasta: Profil dan Kinerja Bupati Badung

I Nyoman Giri Prasta telah memimpin Kabupaten Badung, salah satu daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Indonesia, sejak dilantik pada 17 Februari 2016. Kader PDI Perjuangan ini berhasil memenangkan dua periode berturut-turut, termasuk pada Pilkada 2020 di mana ia melawan kotak kosong. Dengan latar belakang pengusaha sukses di bidang konstruksi dan properti melalui PT Gita Persada, Giri Prasta membawa visi pembangunan berbasis desa adat dan transformasi pelayanan publik. Masa jabatannya diwarnai oleh target ambisius, program populis, serta ujian berat pandemi COVID-19 yang menghantam denyut pariwisata Bali.

Profil dan Latar Belakang

Lahir di Pecatu, Kuta Selatan, pada 19 Maret 1971, I Nyoman Giri Prasta menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Kabupaten Badung. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Ngurah Rai, Denpasar. Sebelum terjun ke pemerintahan, ia membangun reputasi sebagai pengusaha properti dan kontraktor, sebuah pengalaman yang kelak mewarnai pendekatannya dalam membangun infrastruktur daerah. Karier politiknya dimulai sebagai anggota DPRD Kabupaten Badung periode 2004–2009. Kepemimpinannya yang menonjol lantas mengantarnya menjadi Ketua DPRD Badung selama dua periode (2009–2014 dan 2014–2015), sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Badung. Fondasi politik yang kuat serta jaringan akar rumput melalui desa adat membuatnya melenggang mulus ke kursi Bupati pada 2015, berpasangan dengan I Ketut Suiasa, dan kembali terpilih pada 2020.

Program Unggulan dan Kinerja

Ciri paling menonjol dari kepemimpinan Giri Prasta adalah program “Satu Miliar Satu Desa Adat”. Sejak diluncurkan pada 2017, Pemerintah Kabupaten Badung menggelontorkan dana segar sebesar Rp1 miliar per tahun untuk setiap desa pakraman (desa adat). Dengan 122 desa adat yang tersebar di enam kecamatan, total alokasi mencapai Rp122 miliar per tahun. Dana ini diarahkan untuk pembangunan infrastruktur adat, pelestarian budaya, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Hingga 2023, ribuan proyek fisik seperti balai banjar, pura, akses jalan, serta pengembangan usaha mikro telah terealisasi melalui mekanisme swakelola oleh masyarakat adat sendiri.

Di sisi kesehatan, Giri Prasta mendorong penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) universal bagi warga Badung. Melalui kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, seluruh penduduk yang ber-KTP Badung mendapatkan jaminan layanan kesehatan kelas 1 secara gratis, dengan total peserta yang dicover lebih dari 460.000 jiwa per 2023. Ini melengkapi berbagai insentif sosial lain seperti operasi katarak massal dan mobil layanan kematian gratis.

Dari segi tata kelola anggaran, APBD Badung sempat menyentuh angka Rp10,7 triliun pada 2019, dengan PAD di atas Rp5 triliun yang bersumber dominan dari pajak hotel dan restoran. Pandemi membuat PAD anjlok hingga tersisa Rp2,1 triliun pada 2021. Namun, pemulihan berjalan cepat. Pada 2023, APBD kembali naik ke level Rp8,4 triliun, dan target PAD 2024 dipatok menembus Rp6 triliun seiring pulihnya kunjungan wisatawan. Dana besar ini juga dialirkan ke program Badung Digital Academy, beasiswa penuh S1 bagi warga berprestasi, serta pembangunan infrastruktur masif seperti short cut Singapadu-Mengwitani dan perbaikan 60 titik jalan kabupaten pada 2023 saja.

Tantangan dan Kontroversi

Ketergantungan fiskal yang nyaris mutlak pada sektor pariwisata menjadi kelemahan fundamental yang terkuak saat pandemi. Ketika pariwisata lumpuh, Giri Prasta harus melakukan rasionalisasi anggaran besar-besaran, memangkas belanja pegawai tidak tetap, dan menunda puluhan proyek. Meski berhasil kembali pulih, para kritikus menilai belum ada diversifikasi ekonomi signifikan yang terealisasi untuk mencegah krisis serupa.

Secara politik, kemenangan melawan kotak kosong pada 2020 menuai sorotan karena dianggap mencederai prinsip kompetisi demokratis, meskipun secara hukum sah. Di lapangan, pembangunan sejumlah mega-proyek seperti penataan kawasan sempadan pantai dan Bali Cultural Center di lahan subak sempat menimbulkan resistensi dari kelompok masyarakat yang khawatir akan alih fungsi lahan pertanian dan dampak lingkungan. Isu transparansi pengelolaan dana desa adat juga sesekali mencuat di tengah minimnya mekanisme audit publik yang ketat, sekalipun pemerintah kabupaten menepisnya dengan laporan pertanggungjawaban tahunan yang terbuka.