Banjarbaru — Kapolda Kalsel dan HMI Bahas Kelangkaan BBM

Di tengah panasnya sorotan publik terhadap krisis distribusi energi, sebuah ruangan di Banjarbaru menjadi saksi bisu perbincangan yang dingin namun sarat ketegangan. Bukan rapat koordinasi rutin, bukan pula seremoni seremonial. Kali ini, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Rosyanto Yudha Hermawan dan para aktivis dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kalsel duduk berhadap-hadapan, menghadirkan potret langka di mana seragam dinas dan jaket almamater bertemu untuk satu isu yang merayap ke jantung keresahan warga: kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang kian menggila.

Keresahan yang Mengental di Lapangan

Fenomena antrean kendaraan yang mengular di berbagai SPBU di Kalimantan Selatan bukan lagi pemandangan episodik. Data resmi distribusi dari lembaga terkait—meski belum dirilis secara terbuka—menunjukkan adanya deviasi signifikan antara kuota BBM bersubsidi dengan realisasi konsumsi di lapangan. Situasi ini menciptakan efek domino: waktu tunggu pengisian bahan bakar meningkat, aktivitas ekonomi tersendat, dan yang paling akut, munculnya indikasi permainan di rantai distribusi. Dalam konteks inilah, HMI sebagai representasi gerakan mahasiswa mengambil langkah proaktif. Mereka tidak turun ke jalan dengan teriakan, melainkan membawa data, analisis, dan catatan temuan dari berbagai daerah langsung ke kantor Kapolda.

Duduk Bersama: Antara Pengawasan dan Aspirasi

Pertemuan tersebut tidak berlangsung dalam format briefing satu arah. Pola diskusi interaktif dipilih, menempatkan Kapolda dan aktivis HMI dalam posisi setara sebagai pencari solusi. Sumber di lingkungan Polda Kalsel yang enggan disebutkan identitasnya menggambarkan suasana pertemuan sangat kritis tapi tetap konstruktif.

"Pak Kapolda mendengarkan seluruh pemaparan rekan-rekan mahasiswa dengan sangat serius. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Bahkan beliau menyampaikan sejumlah langkah yang sudah dilakukan di lapangan, termasuk penindakan terhadap pelaku penyimpangan BBM yang sudah kami lakukan," ungkap sumber tersebut.

Dari kubu HMI, salah satu koordinator pertemuan menegaskan bahwa eskalasi kelangkaan tidak bisa lagi dipandang sebagai masalah biasa. Menurutnya, akar persoalan bersifat multi-layer, mulai dari lemahnya pengawasan penyaluran, dugaan adanya oknum pengecer ilegal, hingga potensi penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian yang seharusnya ketat. Data ini, klaim mereka, sudah dikumpulkan dari sejumlah saksi kunci dan dokumentasi lapangan selama dua pekan terakhir.

Runtutan Fakta Kunci di Balik Krisis

Untuk memahami skala masalah, perlu ditelusuri beberapa indikator faktual yang mengemuka dalam diskusi tersebut.

Pertama, disparitas harga dan ketersediaan. BBM bersubsidi jenis tertentu kerap menghilang di SPBU-SPBU resmi, namun secara misterius masih tersedia di pengecer eceran dengan harga dua hingga tiga kali lipat. Pola ini mengkonfirmasi dugaan adanya kebocoran distribusi yang masif.

Kedua, lemahnya pengendalian dokumen angkutan. Surat jalan dan rekomendasi penyaluran BBM bersubsidi dari dinas terkait belum terintegrasi secara digital dengan sistem pengawasan kepolisian. Akibatnya, armada pengangkut yang tidak berizin bisa melenggang bebas tanpa terdeteksi, membawa muatan ilegal ke jalur-jalur tikus.

Ketiga, respons aparat yang harus diukur. Kapolda dalam pertemuan itu memastikan bahwa jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus telah membentuk tim operasi khusus. Tim ini berfokus pada penelusuran rantai distribusi dari hulu hingga hilir, menyasar agen, pangkalan, hingga kios-kios penjual eceran yang tidak memiliki izin. Namun, data penindakan terbaru masih dalam tahap pengumpulan dan belum dirilis secara rinci.

Peta Jalan ke Depan: Kolaborasi atau Ilusi?

Hasil pertemuan ini membuahkan beberapa kesepakatan awal yang bersifat non-mengikat namun mencerminkan komitmen kedua pihak. HMI akan terus melakukan fungsi kontrol sosial secara terstruktur, termasuk menyampaikan temuan lapangan secara periodik ke Polda Kalsel melalui jalur koordinasi resmi. Sementara itu, kepolisian berjanji membuka akses komunikasi yang lebih transparan untuk setiap laporan yang disertai bukti permulaan yang cukup.

Skema kerja sama semacam ini akan diuji dalam hitungan minggu ke depan, seiring dengan masih berlangsungnya penggelembungan antrean di SPBU. Warga menanti bukan hanya kata-kata, melainkan penurunan tingkat kelangkaan yang bisa diukur secara objektif—misalnya melalui pemantauan stok di aplikasi digital SPBU atau penurunan angka komplain di posko pengaduan resmi.

Bagi para aktivis yang keluar dari ruangan itu, satu kesimpulan terukir jelas: perang melawan kelangkaan BBM tidak akan dimenangkan hanya dengan operasi tangkap tangan. Perlu pembenahan sistem pengawasan, dari meja birokrasi hingga muara jalur distribusi. Untuk saat ini, meja diskusi di Banjarbaru telah memberikan panggung bagi lahirnya sikap saling mengawasi yang esensial dalam demokrasi perekonomian nasional.