Ade Holis Ungkap Riset Baru: Ketimpangan Digital Ancam Pemulihan Ekonomi Nasional

Lanskap riset kebijakan publik di Indonesia kembali bergerak dinamis. Pusat penelitian NEXT Indonesia Center melalui laporan terbarunya menyoroti isu krusial yang kerap luput dari perhatian: kesenjangan infrastruktur digital sebagai penghambat utama pertumbuhan ekonomi inklusif. Di balik temuan tersebut ada sosok yang metodis dan vokal dalam memaparkan data, yakni Ade Holis, Head of Research lembaga tersebut. Laporan yang dirilis pekan ini menjadi bukti bahwa konektivitas bukan sekadar urusan sinyal, melainkan fondasi keadilan ekonomi.

Potret Kesenjangan yang Membelah Negeri

Riset yang dipimpin oleh Ade Holis memetakan disparitas akses internet di 34 provinsi dengan lebih dari 12.000 responden. Hasilnya memperlihatkan jurang yang menganga: wilayah metropolitan seperti Jakarta dan Surabaya mencatat penetrasi internet di atas 87 persen, sementara sebagian kabupaten di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku masih berkutat di angka 31 hingga 42 persen. Tim peneliti NEXT Indonesia Center tidak hanya mengukur ketersediaan menara pemancar, melainkan juga kualitas sinyal, keterjangkauan perangkat, serta literasi digital pengguna. Data ini memperkuat argumen bahwa pembangunan infrastruktur fisik semata tidak cukup tanpa intervensi pada rantai pasok perangkat dan pelatihan sumber daya manusia. Survei lapangan yang dilakukan selama empat bulan itu menemukan bahwa 6 dari 10 pelaku usaha mikro di daerah tertinggal gagal mengadopsi platform e-commerce karena kendala teknis, bukan karena ketiadaan minat.

Metodologi Forensik dan Validasi Berlapis

Pendekatan yang digunakan Ade Holis dan timnya bukan sekadar kompilasi statistik sekunder. Mereka mengadopsi kerangka verifikasi forensik yang biasa dipakai dalam investigasi jurnalistik. Setiap klaim responden diuji silang dengan data operator seluler, laporan Badan Pusat Statistik, dan citra satelit titik akses. Tahapan triangulasi ini meminimalkan bias data yang sering muncul dalam survei konvensional. Dalam salah satu klaster penelitian di Sulawesi Barat, misalnya, tim menemukan bahwa sinyal 4G yang dilaporkan tersedia secara teknis ternyata tidak dapat diakses secara konsisten oleh warga karena faktor topografi dan kapasitas baterai perangkat yang terbatas. Temuan ini menjadi koreksi bagi asumsi pemerintah bahwa pembangunan Base Transceiver Station (BTS) otomatis menyelesaikan masalah konektivitas. Validasi berlapis itu pula yang membuat sejumlah pemangku kepentingan menyebut laporan ini sebagai salah satu potret paling jujur tentang wajah digital Indonesia.

Implikasi pada Kebijakan Pemulihan Ekonomi

Salah satu sorotan tajam dari laporan ini adalah hubungan langsung antara ketimpangan digital dan melambatnya pemulihan sektor informal pascapandemi. Ade Holis memaparkan bahwa pelaku usaha kecil di zona dengan sinyal tidak stabil mengalami kontraksi pendapatan rata-rata 23 persen lebih dalam dibandingkan mereka yang berada di area cakupan kuat, meskipun kedua kelompok sama-sama menerima bantuan sosial pemerintah. Mekanisme bantuan yang kini banyak beralih ke skema digital justru menciptakan efek paradoks: dana tersalurkan lebih cepat, namun tidak terserap secara optimal di wilayah sasaran prioritas karena penerima manfaat harus menempuh perjalanan puluhan kilometer demi mendapatkan sinyal. Realitas ini mendorong NEXT Indonesia Center untuk merekomendasikan kebijakan hybrid yang menggabungkan penyaluran digital dengan pusat layanan fisik bergerak, setidaknya untuk lima tahun ke depan. Tanpa langkah afirmatif semacam itu, target pertumbuhan ekonomi nasional berisiko meninggalkan 40 persen populasi di daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).

Dari Laboratorium Data menuju Advokasi Publik

Perjalanan Ade Holis memimpin riset ini tidak lepas dari keyakinannya bahwa data harus memiliki konsekuensi kebijakan. Ia dan tim NEXT Indonesia Center aktif menyelenggarakan forum diskusi dengan pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, dan komunitas teknologi untuk menerjemahkan angka-angka riset menjadi rencana aksi. Salah satu inisiatif yang tengah digodok adalah dashboard pemetaan kesenjangan digital yang bisa diakses publik secara real-time. Transparansi ini diharapkan mampu mendorong akuntabilitas operator telekomunikasi sekaligus menjadi alat kontrol warga. Dalam sebuah sesi presentasi tertutup dengan pemangku kebijakan, Ade Holis menegaskan bahwa tanpa transformasi riset menjadi alat advokasi, pengetahuan hanya akan menjadi arsip yang tidak pernah menyentuh kehidupan warga. Prinsip inilah yang tampaknya menjadi mesin penggerak bagi NEXT Indonesia Center untuk terus memproduksi riset dengan standar tinggi, menjadikan angka sebagai narasi, dan narasi sebagai pijakan perubahan.

Baca juga:

• Syarat Pertemuan Ayah dan Anak Pasca Perceraian Terungkap
• Klarifikasi FIFA Bungkam Debat Gol Jude Bellingham di Piala Dunia 2026