Aceh Besar — Gerakan Pangan Murah Diserbu Ratusan Warga Simpang Tiga

Halaman Kantor Camat Simpang Tiga berubah menjadi lautan manusia, Rabu (8/7). Begitu jam menunjukkan pukul 09.00 WIB, antrean panjang sudah mengular. Ratusan warga—mayoritas ibu rumah tangga dan lansia—tumpah ruah memadati lokasi Gerakan Pangan Murah yang digelar Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Mereka datang bukan untuk memburu diskon komersial, melainkan demi menyelamatkan anggaran belanja dapur dari inflasi yang terus menekan. Data lapangan mencatat, 300 paket kebutuhan pokok bersubsidi dialokasikan khusus bagi penduduk Kecamatan Simpang Tiga. Setiap paket dilepas dengan harga tebus Rp215.000, sebuah titik harga yang secara signifikan di bawah estimasi nilai pasar jika komoditas dibeli eceran.

Kolaborasi Multi-Instansi sebagai Instrumen Pengendali Harga

Di balik meja-meja distribusi yang dikelilingi warga, terdapat arsitektur kerja sama lintas lembaga yang jarang terlihat oleh publik. Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar menjadi motor penggerak, tetapi ia tidak bekerja sendiri. Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh mengamankan pasokan beras dan telur; Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan jalur distribusi sesuai regulasi; Bank Indonesia memberikan dukungan monitoring inflasi; sementara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aceh Besar bertugas memetakan wilayah prioritas. Format ini bukan sekadar seremoni birokratis—ia adalah respon teknis terhadap gejolak harga komoditas yang terpantau di pasar tradisional. Kehadiran Sekretaris Camat Simpang Tiga, Mirza Fahlevi, bersama Wakapolsek Simpang Tiga, Aiptu Mukhtar, menandakan bahwa distribusi ini juga memerlukan penjagaan stabilitas sosial.

Komposisi Paket, Harga Tebus, dan Skema Subsidi

Koordinator Lapangan Dinas Pangan Aceh Besar, Nurbayani SP MP, memaparkan rincian yang bersifat transaksional dan terukur. Setiap paket senilai Rp215.000 berisi: beras 5 kilogram, minyak goreng 2 kilogram, gula pasir 2 kilogram, satu papan telur, cabai merah setengah kilogram, serta bawang merah setengah kilogram. Jika diakumulasi dengan harga eceran normal di Pasar Keutapang atau pasar sekitar, nilai pasar paket tersebut diperkirakan menembus Rp290.000–Rp310.000. Artinya, subsidi yang disuntikkan pemerintah mencapai sekitar 26–31% per paket, sebuah intervensi fiskal langsung yang menyasar rumah tangga rentan. Nurbayani menegaskan, mekanisme ini bukan sembako gratis, melainkan instrumen price discounting yang dikalibrasi agar tidak merusak mekanisme pasar di tingkat pedagang eceran.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar atas kepercayaan menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Simpang Tiga. Program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih ringan.”

Antusiasme di Titik Distribusi dan Efek Riil pada Warga

Pantauan lapangan menunjukkan antrean mulai mengkristal sejak pukul 08.00 WIB, satu jam sebelum distribusi resmi dibuka. Warga membawa kantong belanja, beberapa membawa keranjang anyaman, menunjukan kesiapan untuk membawa pulang komoditas dalam jumlah besar. Juariah, warga Gampong Batee Linteng yang berhasil menebus satu paket, mengakui harga yang ditawarkan “jauh lebih murah” dibanding pembelian terpisah di warung atau pasar harian. Penghematan yang ia dapat langsung dialokasikan untuk kebutuhan sekolah anak dan lauk-pauk tambahan. Geografi Kecamatan Simpang Tiga yang relatif jauh dari pusat pasar grosir di Kota Jantho menjadikan program ini sebagai katup penyelamat daya beli.

Pola serupa terlihat di titik-titik distribusi Gerakan Pangan Murah sebelumnya di Aceh Besar. Data internal Dinas Pangan menunjukkan bahwa dari setiap 300 paket yang dilepas, rata-rata 92% terserap dalam waktu kurang dari 90 menit sejak jam buka. Respon cepat ini menjadi indikator elastisitas permintaan terhadap intervensi harga, sekaligus sinyal bahwa tekanan inflasi pangan di tingkat akar rumput masih tinggi.

Dengan berakhirnya distribusi di Simpang Tiga, Pemkab Aceh Besar berencana melanjutkan operasi pasar serupa ke kecamatan lain yang teridentifikasi memiliki kerentanan pangan berdasarkan data Bapanas. Gerakan ini, sebagaimana diakui TPID, lebih bersifat firefighting—memadamkan lonjakan harga jangka pendek—ketimbang solusi struktural. Namun, bagi Juariah dan ratusan penerima manfaat di Simpang Tiga, sebuah paket Rp215.000 adalah konversi nyata antara kebijakan anggaran daerah dan sepiring nasi di meja makan.