Warga Hadapi Tekanan Ganda Kemarau Parah dan Bunga KPR Naik

Cupitan air dari keran di Desa Sukamaju, Kabupaten Bandung, sudah tidak lagi jernih sejak tiga bulan terakhir. Yang mengalir hanyalah debit kecil berwarna cokelat—bekas endapan tanah yang mengendap di dasar sumur warga. Di halaman belakang rumah-rumah sederhana, ibu-ibu berdiri berdesakan, menunggu giliran di satu-satunya truk tangki air yang datang setiap lima hari sekali. Wajah-wajah lelah saling beradu pandangan, tanpa ada yang berani memastikan kapan hujan akan datang lagi.

Di sisi lain Indonesia, di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, beban ekonomi warga justru bertambah berat. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate, yang secara otomatis mendorong kenaikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dua tekanan ini—lingkungan dan finansial—sekarang menghimpit kelas menengah dan pekerja secara bersamaan. Banyak keluarga yang merasa terjepit dari dua arah sekaligus.

Krisis Air Bersih yang Meluas ke Berbagai Daerah

Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa puncak kemarau tahun ini datang lebih awal dari biasanya. Di beberapa wilayah Jawa, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan, intensitas hujan turun hingga 40 persen di bawah rata-rata historis. Dampaknya langsung terasa di tingkat rumah tangga, terutama di daerah yang bergantung pada sumur bor dan mata air permukaan.

"Kami sudah menjual beberapa barang untuk membeli air. Dalam sebulan, biaya air bisa mencapai Rp 800 ribu, padahal sebelumnya cuma Rp 150 ribu," keluh Rohman (47), warga Kabupaten Cirebon yang mengandalkan sumur bor untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisinya kini makin sulit karena sumber air di desanya mengering total sejak Juni lalu.

Di beberapa daerah, antrean air bersih sudah menjadi pemandangan rutin. Warga bangun pukul tiga dini hari hanya untuk memastikan mereka mendapat jatah sebelum tangki kosong. Anak-anak sekolah bahkan ada yang tidak masuk karena harus membantu orang tua mengangkut air dari sumber yang berjarak belasan kilometer dari permukiman.

"Kalau tidak ada hujan, kami tidak punya apa-apa. Mau beli air juga mahal. Mau pinjam ke bank, bunganya sekarang naik semua. Hidup terasa seperti diimpit dari segala arah." — Rohman, warga Desa Sukamaju, Cirebon

Dampak Kenaikan Suku Bunga Acuan ke Cicilan KPR

Sementara itu, di pusat-pusat perkotaan, pemilik properti menghadapi kenyataan pahit lainnya. Bank Indonesia menaikkan BI Rate dari level 5,75 persen menjadi 6,25 persen sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan inflasi dan pelemahan rupiah. Kebijakan moneter ketat ini langsung merembet ke sektor perbankan, khususnya kredit konsumsi dan properti.

Kenaikan BI Rate secara otomatis mendorong bunga KPR mengambang atau floating rate. Bank-bank besar seperti BCA, Mandiri, BNI, dan BRI menyesuaikan suku bunga KPR mereka dalam kisaran 7,25 persen hingga 9,5 persen per tahun, naik sekitar 50 hingga 100 basis poin dibandingkan awal tahun. Bahkan beberapa bank swasta sudah menyentuh angka 10 persen.

Bagi keluarga yang mengambil KPR dengan tenor panjang 20 tahun, kenaikan bunga 1 persen saja bisa menambah cicilan bulanan hingga Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Simulasi untuk rumah seharga Rp 500 juta dengan tenor 20 tahun menunjukkan cicilan melonjak dari sekitar Rp 4,2 juta menjadi hampir Rp 5 juta per bulan. Ini adalah tambahan beban yang sangat berat bagi keluarga kelas menengah.

Ketika Tekanan Bertemu di Meja Makan Keluarga

Yang jarang disadari publik adalah bagaimana dua krisis ini saling terkait di tingkat rumah tangga. Di daerah perkotaan yang mengalami krisis air—seperti pinggiran Jakarta, Bekasi, dan Tangerang—warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air tangki, yang harganya naik seiring menipisnya pasokan dari PDAM.

Ketika cicilan KPR naik, anggaran untuk kebutuhan pokok termasuk air dan listrik pun tertekan. Banyak keluarga yang akhirnya memilih menunda pembayaran KPR, menggunakan kartu kredit untuk menutup kebutuhan sehari-hari, atau bahkan menjual aset berharga. Pilihan-pilihan ini justru memperparah beban utang jangka panjang.

Menurut pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), "Kenaikan BI Rate memang ditujukan untuk menstabilkan rupiah, tapi efek dominonya terhadap kelas menengah sangat terasa. Mereka harus memilih antara membayar cicilan rumah atau memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih dan bahan makanan."

Langkah Mitigasi yang Sudah dan Belum Dilakukan

Beberapa langkah mitigasi sudah mulai dijalankan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyalurkan bantuan tangki air ke wilayah kekeringan, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong bank untuk memberikan restrukturisasi KPR bagi nasabah terdampak bencana atau tekanan ekonomi.

Namun, aktivis kebijakan publik menilai respons pemerintah masih terlalu lambat dan bersifat sektoral. Diperlukan pendekatan terpadu yang menghubungkan kebijakan moneter dengan kebijakan lingkungan hidup—karena di akar persoalannya, perubahan iklim dan tekanan ekonomi adalah dua sisi mata uang yang sama bagi rakyat kecil.

Untuk warga seperti Rohman, harapannya kini sederhana: hujan yang kembali turun dan cicilan yang tidak terus membengkak. "Kami ini cuma mau hidup tenang," katanya sambil menatap langit yang masih kering di atas desanya. "Tidak kaya, yang penting cukup untuk anak-anak."