Unesa — Enam Mahasiswa Vokasi Dinonaktifkan Terkait Grup WA Pelecehan

Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan enam mahasiswa program vokasi terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang berlangsung di dalam grup percakapan WhatsApp. Keputusan tersebut diambil usai tersebarnya bukti percakapan tidak etis yang diduga mengandung unsur pelecehan terhadap seorang dosen wanita di lingkungan kampus tersebut.

Insiden ini mengguncang komunitas akademik Unesa dan memicu perdebatan luas mengenai keamanan digital serta etika berkomunikasi di kalangan mahasiswa. Kasus yang berawal dari grup privat tersebut kini berkembang menjadi sorotan serius tentang perlindungan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi negeri.

Grupl WA Jadi Sarana Pelecehan

Menurut informasi yang berkembang, enam mahasiswa tersebut terlibat dalam sebuah grup WhatsApp yang digunakan untuk berbagi percakapan bernada pelecehan. Konten di dalam grup tersebut diduga mengandung komentar vulgar dan tidak etis yang menyasar seorang dosen perempuan. Dari situ, dugaan pelecehan seksual melalui media elektronik pun terungkap ke publik.

Pelecehan seksual di ruang digital kini semakin marak terjadi di lingkungan kampus. Modus serupa kerap dimulai dari grup privat yang dianggap aman oleh pelaku, padahal jejak digital dapat dengan mudah diakses sebagai barang bukti. Dalam kasus Unesa, grup WhatsApp berisi percakapan tidak etis tersebut menjadi titik balik utama yang membongkar perilaku tidak terpuji para mahasiswa.

Kronologi Penanganan Kasus di Unesa

1. Terbongkarnya grup WhatsApp: Percakapan tidak etis antarmahasiswa vokasi Unesa tersebar dan sampai ke tangan pihak berwenang di kampus. Isi chat yang diduga melecehkan dosen wanita itu viral di kalangan terbatas sebelum akhirnya dilaporkan.
2. Laporan masuk ke pihak kampus: Unesa menerima laporan resmi terkait dugaan pelecehan seksual tersebut. Laporan ini langsung ditangani dengan serius mengingat pelaku diduga adalah mahasiswa aktif dan korban merupakan anggota civitas akademika.
3. Pemeriksaan internal: Tim satuan tugas penanganan kekerasan seksual atau pihak berwenang kampus melakukan pemeriksaan terhadap keenam mahasiswa terduga. Proses ini mencakup klarifikasi atas konten yang dibagikan serta identitas korban yang dilindungi.
4. Keputusan penonaktifan: Unesa resmi menonaktifkan enam mahasiswa vokasi sebagai langkah preventif dan represif. Penonaktifan ini dilakukan untuk memberikan ruang investigasi yang kondusif sekaligus menjaga keselamatan korban dari potensi intimidasi.
5. Proses hukum berlanjut: Kasus ini terus didalami dan berpotensi mengarah pada sanksi lebih berat, termasuk pemecatan akademik, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di lingkungan Unesa dan regulasi nasional tentang kekerasan seksual.

Respons Kampus dan Dampak Hukum

Keputusan Unesa menonaktifkan para mahasiswa tersebut dinilai sebagai langkah konkret dalam menegakkan nol toleransi terhadap kekerasan seksual. Di bawah payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, kampus wajib melindungi korban dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku.

Sanksi penonaktifan sementara merupakan bagian dari mekanisme pemulihan dan perlindungan. Langkah ini sekaligus mengirimkan sinyal kuat bahwa ruang digital—meskipun bersifat privat—tidak kebal dari aturan etika akademik dan hukum pidana. UU ITE dan KUHP juga dapat diterapkan jika konten yang dibagikan memenuhi unsur penyebaran informasi tidak etis atau pelecehan melalui media elektronik.

Korban dalam kasus ini, seorang dosen perempuan, berhak mendapatkan layanan pemulihan psikis dan perlindungan identitas. Unesa diharapkan dapat memastikan proses investigasi berjalan transparan di satu sisi, namun tetap menjaga kerahasiaan korban sesuai prinsip do no harm yang menjadi standar penanganan kasus kekerasan seksual.

Percakapan Digital dan Tantangan Keamanan Kampus

Kasus di Unesa bukanlah yang pertama di Indonesia. Beberapa kampus sebelumnya juga telah menghadapi masalah serupa, di mana grup media sosial atau pesan instan disalahgunakan untuk melecehkan sesama civitas akademika. Fenomena ini menunjukkan perlunya edukasi digital yang lebih masif dan pembentukan budaya saling menghormati di kalangan mahasiswa.

Para pakar menekankan bahwa kebebasan berekspresi di dunia maya tidak boleh merendahkan martabat orang lain. Kampus perlu memperkuat sistem monitoring tidak melalui penyadapan, melainkan dengan membangun kesadaran kolektif bahwa setiap jejak digital dapat menjadi alat bukti yang sah di pengadilan.

Sementara itu, komunitas mahasiswa Unesa diharapkan dapat mengambil hikmah dari kejadian ini. Penonaktifan keenam mahasiswa menjadi pelajaran keras bahwa etika dan hukum tetap berlaku meskipun percakapan terjadi di balik layar ponsel.

Penanganan kasus ini masih terus berlangsung dan Unesa berkomitmen untuk menyelesaikannya sesuai prosedur yang berlaku. Pihak kampus juga membuka ruang bagi korban untuk melakukan pelaporan ulang jika diperlukan, serta memastikan bahwa proses hukum internal berjalan adil bagi semua pihak.