Judul: Bupati Siak Adukan Warisan Utang Rp400 Miliar ke Gibran

SIAK — Suasana ruang pertemuan di Istana Wakil Presiden Jakarta siang itu terasa berat. Duduk di hadapan Wapres Gibran Rakabuming Raka, Bupati Siak Afni Zulkifli tak kuasa menahan kekhawatirannya. Dengan suara bergetar, ia melontarkan keluhan yang sudah lama mengendap: bahwa Kabupaten Siak, yang dikenal sebagai salah satu daerah kaya minyak di Riau, kini justru terbebani warisan utang mencapai Rp400 miliar. Utang itu, jelas Afni, bukan berasal dari kebijakannya sendiri. Melainkan peninggalan dari periode kepemimpinan sebelumnya yang harus ia tanggung bersama jajarannya. Ia bahkan menyebut angka itu sebagai “gunung es” yang setiap hari mengancam likuiditas daerah. “Kami tidak bisa diam. Sudah dua tahun berturut-turut APBD tersandera oleh cicilan pokok dan bunga utang,” katanya dengan raut prihatin. ---

Warisan yang Membelenggu

Pertemuan antara Bupati Siak dan Wapres Gibran berlangsung dalam rangka konsultasi pengelolaan fiskal daerah. Di hadapan Gibran dan jajaran Kementerian Keuangan yang turut hadir, Afni memaparkan rincian utang daerah yang mencekik. Sebagian besar merupakan pinjaman dari perbankan dan lembaga keuangan non-bank yang digunakan untuk proyek infrastruktur dan operasionalisasi BUMD pada periode 2017–2022.

“Kami tidak anti-pembangunan. Tapi saat proyek-proyek itu tidak menghasilkan pendapatan sesuai target, beban utang justru menjadi pemadam semangat birokrasi. Tahun ini saja, belanja pegawai dan kewajiban utang sudah menggerogoti 68 persen APBD,” ujar Afni kepada wartawan usai pertemuan.

Ia menambahkan bahwa dari total utang Rp400 miliar, sekitar Rp250 miliar di antaranya merupakan pinjaman jangka pendek yang jatuh tempo dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Sementara sisanya adalah pinjaman jangka panjang dengan suku bunga mengambang yang terus membengkak. “Kalau tidak ada intervensi kebijakan nasional, kami khawatir masuk zona bangkrut fiskal,” keluhnya. ---

Respon Gibran dan Solusi yang Ditawarkan

Wapres Gibran mendengarkan dengan saksama. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu tak langsung memberikan janji manis, namun menyatakan akan mendorong evaluasi kebijakan restrukturisasi utang daerah. Dalam kesempatan itu, Gibran mengingatkan pentingnya transparansi pengelolaan keuangan dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebagai kunci jangka panjang.

“Saya paham beban Pak Bupati. Pemerintah pusat tidak akan membiarkan daerah jatuh sendiri. Tapi harus ada komitmen bersama untuk memastikan utang yang ada benar-benar produktif dan tidak diulangi di masa mendatang,” ujar Gibran dalam briefing singkat.

Salah satu solusi yang mengemuka adalah program penjadwalan ulang utang melalui mekanisme konsolidasi fiskal dengan Kementerian Keuangan. Selain itu, Gibran juga mendorong Bupati Siak untuk memperketat pengawasan BUMD, karena beberapa utang besar justru berasal dari badan usaha milik daerah yang kolaps. “Kita akan audit bersama. Jika ada indikasi penyimpangan, harus ada tindakan hukum,” tegas Gibran. ---

Beban Daerah Kaya Minyak yang Terlilit

Siak selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung minyak bumi nasional. Namun ironi terjadi: pendapatan daerah dari sektor migas justru fluktuatif dan tak sepenuhnya bisa diandalkan. Saat harga minyak dunia jatuh pada 2020–2021, penerimaan daerah ikut merosot tajam, sementara cicilan utang tetap berjalan. Belanja rutin untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan pun ikut tergerus. Afni mengakui bahwa warisan utang ini sebagian besar terjadi di luar kendalinya sebagai bupati petahana. Ia mewarisi pos-pos belanja yang sudah dikontrak sebelum pelantikannya. “Saya tidak ingin menyalahkan siapa pun. Yang penting kami cari jalan keluar bersama,” ucapnya sambil menatap dokumen APBD yang menumpuk di atas meja. Menurut data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Riau, rasio utang terhadap PAD Siak saat ini mencapai 1,8 kali lipat. Artinya, seluruh pendapatan asli daerah selama setahun tidak cukup untuk menutupi total utang. Ini menjadikan Siak sebagai salah satu daerah dengan beban utang tertinggi di Sumatera. ---

Harapan di Tengah Keterbatasan

Meski berat, Afni tetap optimistis. Ia berharap pertemuan dengan Wapres Gibran menjadi pintu masuk bagi Siak untuk mendapatkan keringanan fiskal. “Kami tidak minta dihapuskan utangnya. Tapi setidaknya ada perpanjangan waktu atau penurunan bunga,” pungkasnya. Pemerintah daerah kini tengah menyusun rencana aksi restrukturisasi yang akan diajukan ke Kementerian Keuangan. Selain itu, mereka juga akan menggenjot PAD dari sektor pariwisata dan perkebunan kelapa sawit yang masih belum optimal. Langkah efisiensi belanja juga sudah mulai dilakukan, termasuk menunda proyek-proyek baru yang tidak prioritas. Kisah Siak ini menjadi pengingat bagi daerah lain yang mungkin juga menyimpan “bom waktu” utang. Transparansi fiskal dan pengelolaan risiko keuangan publik menjadi pelajaran berharga yang tak boleh diabaikan. Semoga apa yang dialami Siak bisa menjadi titik balik bagi reformasi keuangan daerah di Indonesia. ---