Wamenkop Ferry Pantau Koperasi Desa Merah Putih di Papua Barat

MANOKWARI, PAPUA BARAT — Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono memimpin langsung Dialog Monitoring Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Manokwari, Provinsi Papua Barat, pada Sabtu (28/6/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan, khususnya di wilayah Indonesia timur.

Kehadiran Langsung Wamenkop di Papua Barat

Dialog monitoring yang digelar di Manokwari ini bukan sekadar kunjungan seremonial. Kehadiran Wamenkop Ferry Juliantono menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam sambutannya, Ferry menekankan pentingnya koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan, terutama di daerah dengan tantangan geografis seperti Papua Barat.

“Koperasi adalah instrumen paling tepat untuk membangun kemandirian ekonomi di level akar rumput. Kami hadir di sini untuk mendengar langsung kendala dan masukan dari pengelola koperasi desa,” ujar Ferry di hadapan puluhan peserta dialog yang terdiri dari pengurus koperasi, kepala desa, dan perwakilan dinas koperasi setempat.

Program Koperasi Desa Merah Putih: Fondasi Ekonomi dari Kampung

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan inisiatif nasional yang dicanangkan untuk memperkuat perekonomian pedesaan. Melalui program ini, setiap desa dan kelurahan didorong untuk memiliki dan mengelola koperasi yang sehat dan berdaya saing. Pemerintah memberikan dukungan berupa pendampingan manajerial, akses permodalan, serta integrasi dengan rantai pasok nasional.

Berikut sejumlah poin utama yang ditekankan Ferry dalam sesi dialog:

• Pendampingan intensif bagi koperasi desa yang baru terbentuk
• Digitalisasi sistem pencatatan dan pelaporan keuangan koperasi
• Akses pasar yang lebih luas melalui kemitraan dengan BUMN dan swasta
• Pelatihan sumber daya manusia untuk pengelolaan koperasi modern

Tantangan Koperasi di Tanah Papua

Papua Barat memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari provinsi lain. Kondisi geografis yang berbukit-bukit, keterbatasan infrastruktur transportasi, dan akses internet yang belum merata menjadi hambatan nyata dalam pengembangan koperasi desa. Dialog ini mengidentifikasi beberapa tantangan spesifik yang dihadapi para pengelola koperasi di wilayah tersebut, antara lain distribusi barang yang memakan biaya tinggi, sulitnya akses ke lembaga keuangan formal, dan rendahnya literasi digital di kalangan anggota koperasi.

Menanggapi hal tersebut, Ferry menyatakan bahwa Kemenkop telah menyiapkan skema khusus untuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). “Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Desa, Kementerian PUPR, dan operator seluler untuk mengatasi hambatan infrastruktur. Tidak boleh ada koperasi desa yang tertinggal hanya karena faktor geografis,” tegasnya.

Antusiasme Peserta dan Rencana Tindak Lanjut

Para peserta dialog menunjukkan antusiasme tinggi sepanjang sesi. Sejumlah kepala desa menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Salah satunya adalah Yulius Wonda, Ketua Koperasi Kampung Wosi, yang berharap adanya pelatihan teknis secara berkala. “Kami sudah punya semangat gotong royong yang kuat. Kami hanya butuh bimbingan teknis supaya koperasi kami bisa naik kelas,” ungkapnya dalam sesi tanya jawab.

Ferry menanggapi positif aspirasi tersebut dan meminta Dinas Koperasi Papua Barat untuk segera menyusun rencana aksi. “Saya ingin dalam dua minggu ini ada roadmap konkret. Koperasi Merah Putih bukan hanya plang nama, tapi benar-benar menjadi mesin penggerak ekonomi desa,” perintahnya.

Kolaborasi Multi-Sektor untuk Keberlanjutan

Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai ekosistem kolaboratif. Pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, serta komunitas lokal diharapkan bersinergi untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan. Di Papua Barat, potensi komoditas unggulan seperti perikanan, sagu, dan kerajinan tangan menjadi modal besar yang bisa dikembangkan melalui koperasi.

“Bayangkan jika setiap koperasi desa di Papua Barat bisa mengkonsolidasikan hasil bumi dan lautnya. Mereka bisa menjadi pemasok utama untuk pasar domestik bahkan ekspor. Itu bukan mimpi, itu rencana yang sedang kami kerjakan,” jelas Ferry.

Langkah Awal Menuju Papua Barat Mandiri

Dialog monitoring di Manokwari ini bukanlah akhir, melainkan awal dari rangkaian kerja besar. Kemenkop berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan koperasi desa di seluruh Indonesia, termasuk Papua Barat, dengan sistem pemantauan yang terintegrasi secara digital. Dalam tiga bulan ke depan, akan diadakan evaluasi tahap pertama untuk mengukur sejauh mana rekomendasi dialog diimplementasikan.

Dengan komitmen tinggi dari pemerintah pusat dan semangat masyarakat lokal, program Koperasi Desa Merah Putih di Papua Barat diharapkan menjadi contoh sukses pemberdayaan ekonomi dari pinggiran negeri. Kemandirian ekonomi bukan lagi jargon, melainkan target yang diperjuangkan bersama dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote.