Wamendagri Dorong Keterlibatan Orang Asli Papua dalam Sensus Ekonomi 2026

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk mendorong agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Tanah Papua melibatkan lebih banyak Orang Asli Papua (OAP). Dalam rapat virtual bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yang digelar dari Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin (6/7/2026), Ribka menekankan perlunya pendekatan berbasis sosial dan budaya untuk memastikan kelancaran pengumpulan data di wilayah timur Indonesia tersebut.

Menurutnya, karakteristik geografis dan sosial yang kompleks di Tanah Papua menuntut strategi khusus. Kehadiran petugas pendataan yang berasal dari putra-putri daerah setempat diharapkan dapat meminimalkan hambatan komunikasi serta potensi penolakan dari masyarakat. Langkah ini dinilai tidak hanya pragmatis secara operasional, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan terhadap kearifan lokal yang telah ada secara turun-temurun.

"Pada saat rekrutmen SDM untuk mengambil data sampai ke distrik, memang itu harus ada kebijakan khusus, perlu diangkat anak-anak asli Papua agar tidak ada penolakan," ujar Ribka dalam keterangan yang diterima media kami.

Ribka menjelaskan bahwa rekrutmen petugas dari kalangan OAP hingga tingkat distrik menjadi krusial. Pemahaman mendalam terhadap adat istiadat, bahasa, dan dinamika sosial kampung umumnya dimiliki oleh generasi pribumi sehingga dapat membangun kepercayaan dengan responden. Dengan demikian, validitas dan kelengkapan data ekonomi yang dikumpulkan dari pelosok wilayah dapat lebih terjamin.

Pentingnya Partisipasi Lokal dalam Pembangunan Data

Keterlibatan Orang Asli Papua dalam sensus besar seperti ini juga membuka peluang ekonomi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Partisipasi aktif mereka tidak sekadar memenuhi target teknis pendataan, namun juga mencerminkan prinsip inklusivitas dalam pembangunan nasional.

Sensus Ekonomi 2026 direncanakan sebagai upaya pemutakhiran data ekonomi yang menjadi rujukan penyusunan kebijakan strategis. Dengan memastikan akurasi data dari wilayah paling timur Indonesia, pemerintah berharap dapat merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Papua. Lurusin.com melaporkan.